Jokowi Dukung Pemilu 2024, PPP Sebut Jangan Seret Pemerintah dalam Isu Penundaan
Merdeka.com - Melalui Menko Polhukam Mahfud MD, Presiden Joko Widodo menegaskan sikap mendukung penyelenggaraan Pemilu 2024. Maka itu, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi meminta semua pihak tidak lagi perlu menyeret-nyeret Jokowi dalam isu penundaan pemilu.
"Itu kan sikap jelas pemerintah, dan memang sebenarnya pemerintah tidak perlu diseret-seret," ujarnya kepada wartawan, dikutip Selasa (8/3).
Pernyataan Mahfud, menurut politikus yang akrab disapa Awiek itu, membuat terang wacana perpanjangan masa jabatan itu hanya usulan partai politik. Tidak benar Jokowi yang meminta penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
-
Kapan pemilu presiden 2024? Pemilu Presiden 2024 adalah pemilihan umum kelima di Indonesia yang bertujuan untuk memilih presiden dan wakil presiden Republik Indonesia untuk masa bakti 2024–2029. Pemilihan ini akan dilaksanakan pada Rabu 14 Februari 2024, bersamaan dengan pemilihan umum anggota DPR RI, DPD RI, dan DPRD di seluruh Indonesia.
-
Kapan pemilu 2024 dilakukan? Sederet petahana calon legislatif (caleg) yang sempat menimbulkan kontroversi di DPR terancam tak lolos parlemen pada Pemilu 2024. Hal itu diprediksi dari rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024 tingkat nasional yang telah disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
-
Apa dasar hukum Pilkada 2024? Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024 di Indonesia merupakan perhelatan demokrasi yang diatur oleh sejumlah peraturan perundang-undangan.
-
Siapa yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu? Dengan adanya Pemilu, setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam mengambil keputusan politik yang akan memengaruhi masa depan mereka.
-
Apa saja tahapan pemilu 2024? Tahapan pemilu adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu untuk menentukan pemimpin dan wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat melalui pemungutan suara. Dilansir dari kendalkab.go.id, tahapan pemilu 2024 sendiri terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:
-
Kapan pemilu 2024 akan diselenggarakan? Pemilu ini dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Pada tahun 2024 ini, pemilu akan diselenggarakan pada 14 Februari mendatang.
"Penjelasan ini semakin clear bahwa usulan wacana perpanjangan masa jabatan presiden, itu aspirasi disampaikan oleh parpol, kolega dan kawan-kawan saya di parpol," jelasnya.
"Kalau kemudian ada yanv berpikir itu kemauan Jokowi, kan tidak benar. Kan terbukti sikap dari presiden, Menkopolhukam. Itu saya kira clear," tegas Wakil Ketua Baleg DPR RI ini.
Sementara, dia menerangkan, boleh saja ketua umum partai politik menyampaikan aspirasi penundaan pemilu sebagai hak berpendapat dalam negara demokrasi.
"Lalu aspirasi yang disampaikan ketum-ketum partai kolega kami, itu ya aspirasi, boleh-boleh saja kan namanya aspirasi, dalam ruang demokrasi, hak berpendapat dan beda pendapat itu hal yang biasa saja," ungkapnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, sikap Presiden Joko Widodo sudah jelas terhadap wacana penundaan Pemilu. Presiden Jokowi tetap ingin Pemilu 2024 digelar sesuai jadwal.
Setelah tanggal pemungutan suara diputuskan pada 14 Februari 2024, Jokowi memberikan perintah kepada Menko Polhukam dan Mendagri. Jokowi ingin instrumen yang diperlukan untuk pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 disiapkan.
"Presiden menekankan kembali kepada saya selaku Menko Polhukam dan Mendagri agar betul-betul menyiapkan semua instrumen yang diperlukan untuk pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024," ujar Mahfud dalam YouTube Kemenko Polhukam RI, Senin (7/3).
Sikap Jokowi sudah jelas tidak ingin Pemilu 2024 ditunda. Maka itu, Mahfud meminta semua pihak tidak lagi mendesak-desak Jokowi untuk menunda Pemilu 2024.
"Dengan demikian sikap presiden sudah jelas tentang jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024. Jadi tidak perlu didesak-desak lagi ke masalah di luar itu yang menjadi urusan-urusan di luar pemerintahan," tegasnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie meminta anggota DPR RI tak mempelebar penggunaan hak angket menjadi pemakzulan Presiden.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menegaskan tidak akan ikut berkampanye pada 10 Februari nanti
Baca SelengkapnyaPDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaHal ini disampaikan Jokowi menjawab kabar yang menyebutkan dirinya akan ikut kampanye akbar terakhir pada 10 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaSaat ini rakyat Indonesia butuh pemimpin yang mampu melakukan perubahan dan perbaikan.
Baca SelengkapnyaSebelumnya Presiden Jokowi menegaskan baik Presiden maupun menteri boleh berpihak dalam Pilpres
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut, dirinya adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik.
Baca SelengkapnyaJokowi menjelaskan bahwa presiden boleh berkampanye dan berpihak di Pemilu
Baca SelengkapnyaMenurutnya, dengan pernyataan itu bisa menjadi penentu dari segala pernyataan Jokowi yang seolah netral.
Baca SelengkapnyaUsulan penundaan Pemilu 2024 kali ini diutarakan Bawaslu.
Baca SelengkapnyaIstana meluruskan ucapan Presiden Jokowi soal presiden boleh kampanye dan memihak.
Baca SelengkapnyaAHY menilai praktik cawe-cawe harus dicegah bersama agar demokrasi tidak mundur.
Baca Selengkapnya