Follow
Jokowi ingatkan batasan, PKS tegaskan #2019GantiPresiden sesuai UU
Merdeka.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sekaligus penggagas gerakan #2019GantiPresiden Mardani Ali Sera menegaskan, para peserta deklarasi kelompok tersebut selalu mengikuti aturan yang ada. Termasuk pemberitahuan kepada Kepolisian.
"Kita ngikuti selalu, semua izin UU yang kemarin itu kita ikuti semua, bahkan pemberitahuan," kata Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/9).
Menurut Mardani, selama ini justru polisi yang enggan menerima surat pemberitahuan acara dari para peserta deklarasi #2019GantiPresiden. Kata dia, ketika para peserta mengajukan permohonan, Kepolisian tidak pernah diberikan surat tanda terima pemberitahuan.
-
Siapa saja yang harus terlibat dalam menjaga kerukunan di pemilu? Cara ini perlu dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Masing-masing harus saling mendukung untuk menciptakan demokrasi yang sesuai dengan asas luber jurdil.
-
Kenapa Said Abdullah mengajak kader PDI Perjuangan untuk menjaga suasana menjelang hari H pilkada? 'Kepada semua kader PDI Perjuangan Jawa Timur, khususnya para calon kepala dan wakil kepala daerah yang di usung oleh PDI Perjuangan untuk senantiasa mengedepankan dan penghormatan terhadap peraturan dan perundang undangan dalam menghadapi seluruh dinamika pilkada, seperti keteladanan yang dicontohkan oleh Ibu Megawati Soekarnoputeri yang senantiasa patuh dan menjunjung tinggi hukum,' imbuh Said.
-
Siapa yang membuat PKD pemilu? Di Indonesia terdapat lembaga khusus yang melakukan pengawasan pemilu, tidak lain adalah Bawaslu. Pengawasan tidak hanya bersifat nasional, namun juga terbagi dalam daerah-daerah yang lebih kecil. Tidak heran, jika Bawaslu membentuk PKD di setiap daerah.
-
Kenapa PKD pemilu dibentuk? Fungsi utama PKD Pemilu adalah untuk memastikan bahwa pemilu berjalan secara adil, transparan, dan bebas dari segala bentuk kecurangan. PKD pemilu juga berperan penting dalam penanganan sengketa pemilu di tingkat kelurahan atau desa.
-
Bagaimana PPK melakukan tugasnya dalam pemilu? Dalam menjalankan tugasnya, PPK harus menjaga netralitas dan independensinya sehingga proses pemilihan umum dapat berjalan secara adil dan transparan.
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
"Tetapi polisi tidak mau menerima pemberitahuannya," ungkapnya.
"Kalau selama ini teman-teman mau ngasih surat pemberitahuan tidak dapat tanda terima surat pemberitahuan," sambungnya.
Wakil Ketua Komisi II DPR ini enggan mengungkapkan alasan Polisi tidak pernah mengeluarkan surat tanda terima. Dia menyerahkan sepenuhnya pada para peserta deklarasi #2019GantiPresiden untuk menceritakannya.
"Teman-teman sih mau bikin penjelasan. Sebentar lagi teman-teman mau bikin penjelasan," ujarnya.
"Tentu, semua peraturan kita ikuti, tapi kan teman-teman tetap punya dasar yang konstitusional, hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul, berserikat itu hak konstitusional, diatur konstitusi," ucapnya.
Sebelumnya, acara deklarasi #2019GantiPresiden di beberapa tempat sempat dicegah oleh Kepolisian. Alasannya demi keamanan.
Presiden Joko Widodo mengatakan, Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi prinsip berpendapat dan berkumpul. Hal itu ia katakan dalam menanggapi soal pengadangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap massa gerakan #2019GantiPresiden di beberapa daerah.
"Tapi ingat ada batasannya. Yaitu aturan-aturan. Artinya apa? Polisi melakukan sesuatu itu untuk apa? Pertama ketertiban sosial untuk menjaga keamanan," kata Jokowi usai menghadiri pembekalan caleg Partai NasDem di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (1/9).
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Mega menyinggung situasi saat ini yang disebutknya sudah terlalu gila
Baca Selengkapnya
Plh. Direktur Jenderal Politik dan PUM Kemendagri, Togap Simangunsong menyebut para Kepala Daerah dan ASN dilarang melakukan pencopotan baliho sepihak
Baca Selengkapnya
Jokowi juga meminta agar KPU melakukan pendidikan politik secara lebih masif.
Baca Selengkapnya
Jokowi kembali menanggapi putusan MK terkait perubahan syarat dalam undang-undang Pilkada
Baca Selengkapnya
PKS menegaskan penting adanya pihak yang mengontrol pemerintahan.
Baca Selengkapnya
Aksi unjuk rasa untuk mengawal putusan MK terus berlanjut. Setelah mengepung Gedung KPK, demonstran kini menggeruduk markas KPU.
Baca Selengkapnya
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca Selengkapnya
PKB tidak ingin mengistimewakan seseorang saat mendaftar sebagai kepala daerah.
Baca Selengkapnya
Said pun mengajak seluruh kontestan, para calon kepala daerah, khususnya yang diusung oleh PDI Perjuangan di Jawa Timur menguatkan soliditas.
Baca Selengkapnya
Menurut Airlangga, berkampanye juga merupakan hak konstitusional seorang presiden.
Baca Selengkapnya
Megawati Wanti-Wanti Aparat Jangan Intervensi Rakyat: Jelek-Jelek Saya Pernah Panglima Tertinggi
Baca Selengkapnya
Megawati dalam pidatonya mengingatkan para kader PDIP jangan melempem.
Baca Selengkapnya