Jokowi ingin cairkan dana kelurahan di 2019, ini respons Prabowo
Merdeka.com - Pemerintahan Jokowi-JK berencana mengalokasikan dana kelurahan sebesar Rp 3 triliun di 2019. Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menyerahkan kepada Presiden Jokowi soal kebijakan tersebut.
"Udah lah, itu beliau (Jokowi) ada keterangan ya silakan tanya beliau," katanya di Stadion Klender, Jakarta Timur, Rabu (24/10).
Prabowo tak berkenan ikut berkomentar soal dana tersebut. "Saya tidak di eksekutif, saya tidak punya kewenangan dan tanggung jawab terhadap dana dana apa apa," tuturnya.
-
Bagaimana Prabowo menanggapi? 'Itu hak politik,' kata Prabowo usai menghadiri acara bertajuk 'Trimegah Political and Economic Outlook 2024' di Grand Ballroom, The Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta Selatan, Rabu (31/1).
-
Apa yang ditolak Prabowo? Video yang diunggah akun YouTube ONE NATION pada 6 Juni 2024, bernarasi; TEPAT MALAM JUMAT:bangbang:PRABOWO MELAWAN PERINTAH JKW, TOLAK MENTAH2 KAESANG JADI GUBERNUR DKIKABAR MENGGEMPARKANPRABOWO LAWAN PERINTAH JKWTOLAK MENTAH2 KAESANG JADI GUBERNUR DKI
-
Kenapa Prabowo tidak mau pilih Menteri Keuangan dari partai? 'Saya rasa Pak Prabowo juga akan mempertimbangkan itu. Artinya dia tidak akan ambil orang sembarangan. Tidak akan ambil orang partai, saya pikir itu. Lebih merupakan harapan,' kata Faisal.
-
Kenapa Prabowo sebut koalisi tak terbentuk? Ini daftar tamunya panjang banget, jadi harus saya sebut satu-persatu. Kalau enggak disebut koalisi tak terbentuk,' kata Prabowo, disambut tawa oleh para tamu yang hadir.
-
Apa jabatan Prabowo Subianto saat ini? Menteri Kementerian Pertahanan (2019-sekarang)
-
Bagaimana Prabowo merespon pernyataan Joe Biden tentang kerja sama? Merespons hal itu, Prabowo mengatakan, dirinya akan berupaya meningkatkan persahabatan dan kerja sama antara Indonesia dan AS.
Pemerintahan Jokowi-JK berencana mengalokasikan dana kelurahan sebesar Rp 3 triliun di 2019. Rencananya, alokasi anggaran kelurahan besarannya berbeda dengan dana desa, mengingat cakupan luasnya wilayah kelurahan lebih kecil dibandingkan luas wilayah desa.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, rencana ini masih terus dimatangkan oleh pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Rp 3 triliun, kita usulkan jadi dana kelurahan. itu berasal dari berbagai masukan," ujarnya di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (23/10).
Sri Mulyani melanjutkan, dana kelurahan ini nantinya akan dimasukkan dalam dana desa. Di mana pada 2019, dana desa di desain sebesar Rp 73 triliun.
Rencana alokasi dana kelurahan juga diutarakan Presiden Jokowi pada saat sambutan pembukaan acara Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) XX dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa/Kelurahan (PINDesKel) Tahun 2018. Kegiatan ini digelar di Garuda Wisnu Kencana (GWK), Badung, provinsi Bali, Jumat (19/10).
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut Prabowo, Zulhas adalah orang yang suka sedekah.
Baca SelengkapnyaMenurut Prabowo, Pilkada diserahkan pada junior di partai, ia menyatakan tak ada masalah siapapun terpilih di Pilkada.
Baca SelengkapnyaDahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, Prabowo tidak menggunakan uang sumbangan untuk membiayai kegiatan politik di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaCapres Prabowo Subianto tidak berani mengklaim didukung langsung Presiden Joko Widodo.
Baca SelengkapnyaBerkaitan dengan pilkada, Prabowo meminta semua pihak jangan mau diadudomba dan dihasut.
Baca SelengkapnyaBudi memastikan Prabowo-Gibran akan mengalokasikan anggaran riset menjadi 1,5 persen dari pendapat domestik bruto Indonesia.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi meminta hal tersebut ditanyakan langsung pada Ketua MPR Ahmad Muzani.
Baca SelengkapnyaPrabowo Subianto menegaskan tidak ingin menjadi politisi yang kerap mengumbar janji-janji manis tiap pemilu.
Baca SelengkapnyaSudah ada aturan yang mengatur terkait Presiden boleh berkampanye atau tidak.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi gregetan disebut dengan julukan Lurah oleh banyak politisi.
Baca SelengkapnyaSelain Pilgub Jakarta, Kaesang juga santer maju di Pilgub Jateng.
Baca SelengkapnyaPDIP menilai, pernyataan Jokowi jelas urusan pemilu merupakan kewenangan ketua umum.
Baca Selengkapnya