Follow
Jokowi Ingin Kebut Omnibus Law, Ketua DPR Tak Mau Buru-buru Agar Hasil Maksimal
Merdeka.com - Ketua DPR Puan Maharani menerima Menko perekonomian dan Menko Polhukam di Gedung DPR/MPR guna membahas omnibus law dari pemerintah.
"Hari ini Pak Menko Perekonomian Airlangga datang menemui pimpinan DPR untuk menyampaikan, menyamakan persepsi terkait pembahasan omnibus law yang nantinya akan diserahkan pemerintah karena inisiatif pemerintah," kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (29/1).
Puan tidak menyebutkan target waktu pembahasan omnibus law. Menurutnya, target dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar omnibus law selesai dalam 100 hari tidak akan membuat pembahasan menjadi terburu-buru.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Siapa yang memimpin rapat paripurna DPR? Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan alasan rapat paripurna DPR tidak lagi menyebutkan jumlah kehadiran anggota dewan secara virtual.
-
Siapa yang menjadi Ketua DPR RI? Bahkan, lanjut dia, sudah diputuskan dan menjadi sebuah resolusi untuk mengapresiasi Ketua DPR RI Puan Maharani atas kepemimpinannya sebagai Chair dan Presiden AIPA 44th.
-
Apa yang dilakukan Puan Maharani kepada Pramono Anung? Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani, terekam dalam kamera saat dirinya menarik bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung ke hadapan presiden terpilih Prabowo Subianto.
-
Apa yang dibahas dalam dialog DPR RI? “Tentunya lewat dialog ini, kita bisa menjembatani diskusi untuk membahas agenda strategis dari setiap anggota AIPA dengan Tiongkok. Karena tentu setiap negara punya isu dan concern tersendiri yang harus ditindaklanjuti. Termasuk mendalami isu-isu skala kawasan dan regional yang juga harus diselesaikan bersama,“ urai Puteri.
-
Apa yang diputuskan terkait kehadiran anggota DPR? “Karena memang setelah pemerintah mengumumkan masa pandemi berakhir, jadi di sekitar kantor DPR ini sekarang semua ya kehadiran itu adalah kehadiran fisik,“ ujar dia.
"Kalau memang kemudian semuanya bisa diselesaikan dengan lancar, enggak sampe 100 hari juga kita kerjain. Tapi kan yang pasti itu bagaimana omnibus law ini bermanfaat untuk masyarakat, jangan mau buru-buru tapi kemudian hasilnya itu enggak maksimal," ucapnya.
Puan mengaku tidak mau terburu-buru membahas omnibus law apalagi tujuannya untuk bangsa. "Omnibus law itu kan pertama kali kita lakukan tujuannya adalah untuk memajukan bangsa dan negara," katanya.
Hingga saat ini, Puan menyebut pemerintah belum juga mengirimkan draf omnibus law termasuk omnibus cipta lapangan kerja.
"Itu belum ada draftnya," tukas Puan.
Reporter: Delvira Hutabarat
Sumber: Liputan6.com
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Puan menyebut, untuk membahas undang-undang harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan.
Baca Selengkapnya
Puan berencana menggelar pertemuan lanjutan dengan Jokowi.
Baca Selengkapnya
Puan berharap DPR periode 2024-2029 semakin lebih produktif bekerja untuk membangun Indonesia, serta berkolaborasi dengan Pemerintah sebagai mitra kerja.
Baca Selengkapnya
Puan menerangkan, penyesuaian tersebut dilakukan DPR guna memastikan koordinasi kerja antara eksekutif dan legislatif dapat berjalan secara efektif.
Baca Selengkapnya
Maka dalam membentuk Undang-Undang, harus dilakukan meaningful participation.
Baca Selengkapnya
"Kita jalankan konstitusi itu dengan aturan yang ada. Silahkan saja aspirasi disampaikan," kata Puan
Baca Selengkapnya
Puan memaparkan, DPR bersama Pemerintah dalam masa sidang 2023-2024 telah berhasil menyelesaikan 63 judul Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang.
Baca Selengkapnya
Ketua DPR Puan Maharani Soekarnoputri menyampaikan pidato dalam sidang tahunan di Gedung MPR/DPR, Jakarta pada Jumat, 16 Agustus 2024.
Baca Selengkapnya
Dia menyebut komunikasinya dengan Jokowi tidak terpengaruh dengan ‘huru-hara’ politik yang tengah terjadi.
Baca Selengkapnya
Puan mengatakan PDIP tetap mendukung jalannya pemerintahan Prabowo, meski tidak menempatkan kader di kabinet.
Baca Selengkapnya
Rapat Paripurna DPR menyepakati RUU Dewan Pertimbangan Presiden menjadi RUU Inisiatif DPR.
Baca Selengkapnya
Puan mengatakan keputusan rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan fraksi memutuskan Otorita IKN menjadi mitra kerja Komisi II DPR.
Baca Selengkapnya