Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Jokowi Janji Pemekaran Daerah di Papua, Mendagri Cari Dasar Hukumnya

Jokowi Janji Pemekaran Daerah di Papua, Mendagri Cari Dasar Hukumnya Mendagri Tjahjo Kumolo. ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Presiden Jokowi berjanji akan memekarkan dua atau tiga daerah di Papua dan Papua Barat. Keputusan itu keluar usai Jokowi menerima tokoh dan mahasiswa Papua di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/9) kemarin.

Terkait hal ini, Mendagri, Tjahjo Kumolo mengaku belum membahas secara rinci. Namun dia memastikan bahwa moratorium pemekaran tidak berlaku untuk Papua.

"Oh, enggak (dicabut). Beda, lain. Ini dalam kebijakan strategis nasional, dasarnya sudah ada UU-nya, hanya tertunda saja," ujar Tjahjo di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/9).

Orang lain juga bertanya?

Diketahui, Pemerintah melakukan moratorium pemekaran daerah otonomi baru sejak 2014. Kemendagri mencatat ada 315 daerah yang sudah mengajukan pemekaran hingga Agustus 2019.

Tjahjo tengah mempelajari dasar hukum pemekaran di Papua dan Papua Barat itu. Menurut dia, hal itu sudah diatur dalam UU.

"Kami sedang cari dasar hukum untuk itu, karena itu kan keterkaitan dengan pemekaran, dalam tanda petik provinsi sudah diatur di UU Tahun 99 kalau enggak salah," jelas Tjahjo.

Sebelumnya 61 tokoh dan mahasiswa Papua diundang oleh Jokowi di Istana kemarin. Salah satu yang diminta yakni tentang pemekaran di lima daerah Papua dan Papua Barat.

Terkait itu, Jokowi menyetujui. Hanya saja, tidak langsung lima daerah yang dimekarkan.

"Terkait pemekaran, jangan banyak-banyak dulu. Tapi bapak menyampaikan, tambahan lima. Ini total atau tambahan? Saya iya, tapi mungkin tidak lima (wilayah) dulu. Mungkin kalau enggak dua (atau) tiga," kata Jokowi.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR, Zainudin Amali menyerahkan sepenuhnya pemekaran kepada pemerintah. Dia mengatakan, Urusan pemekaran ini sekarang ada di tangan pemerintah.

"Kemudian pemerintah melakukan moratorium, sehingga kita ikuti apa yang disampaikan pemerintah. Kalau kemudian pemerintah membuka untuk pemekaran, ya kita nggak masalah. Jadi bukan di Komisi II, tapi pemerintah. Maka kalau pemerintah sudah membuka moratorium, kami ikut saja," ungkapnya.

Reporter Magang: Ahdania Kirana

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
300 Daerah Otonomi Baru Diusulkan, Jokowi Tegaskan Tidak Ada Pemekaran
300 Daerah Otonomi Baru Diusulkan, Jokowi Tegaskan Tidak Ada Pemekaran

300 Daerah Otonomi Baru Diusulkan, Jokowi Tegaskan Tidak Ada Pemekaran

Baca Selengkapnya
Bertemu Jokowi, Majelis Rakyat Papua Usulkan Pemekaran Wilayah Mimika
Bertemu Jokowi, Majelis Rakyat Papua Usulkan Pemekaran Wilayah Mimika

Agustinus menuturkan pemekaran wilayah tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat Papua.

Baca Selengkapnya
Temui Jokowi, Majelis Rakyat Papua Minta Istana Negara Dibangun di Papua
Temui Jokowi, Majelis Rakyat Papua Minta Istana Negara Dibangun di Papua

Enam ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta.

Baca Selengkapnya
Jokowi soal Pemindahan IKN: Itu Gagasan Soekarno dan Soeharto
Jokowi soal Pemindahan IKN: Itu Gagasan Soekarno dan Soeharto

Jokowi menekankan bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) bukanlah proyeknya.

Baca Selengkapnya
Anak SD Tanya Jokowi: Kenapa Ibu Kota Negara Tidak Dipindahkan ke Papua?
Anak SD Tanya Jokowi: Kenapa Ibu Kota Negara Tidak Dipindahkan ke Papua?

Dengan kondisi geografis yang sangat luas tersebut, Jokowi menjelaskan, maka ibu kota Nusantara (IKN) dipilih di Kalimantan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Jawab Keinginan Jakarta Tetap Jadi Ibu Kota
Jokowi Jawab Keinginan Jakarta Tetap Jadi Ibu Kota

Perlu ada pemerataan penduduk agar tidak jawa sentris dengan cara pindah ibu kota.

Baca Selengkapnya
Melihat Isi Kerja Sama Indonesia dan Papua Nugini
Melihat Isi Kerja Sama Indonesia dan Papua Nugini

Indonesia dan PNG telah sepakat menyusun peta jalan kerja sama pembangunan untuk 5 tahun mendatang.

Baca Selengkapnya
PM James Marape Harap Kerja Sama Indonesia Papua Nugini Berlanjut di Pemerintahan Prabowo
PM James Marape Harap Kerja Sama Indonesia Papua Nugini Berlanjut di Pemerintahan Prabowo

Marape yakin kerja sama yang telah dilakukan olehnya dengan Jokowi bakal terus berlanjut di pemerintahan Prabowo nanti.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jokowi Depan Panglima TNI-Kapolri Cerita Bisa Jadi Masalah Lupa Salami Pangdam & Kapolda di Daerah
VIDEO: Jokowi Depan Panglima TNI-Kapolri Cerita Bisa Jadi Masalah Lupa Salami Pangdam & Kapolda di Daerah

Jokowi meminta TNI dan Polri mendukung transisi pemerintahan ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming

Baca Selengkapnya
Jokowi Tegaskan IKN Bukan Proyek Presiden: Ini Keputusan Seluruh Rakyat Indonesia
Jokowi Tegaskan IKN Bukan Proyek Presiden: Ini Keputusan Seluruh Rakyat Indonesia

Jokowi menegaskan, pembangunan IKN sekaligus pemindahan ibu kota bukan proyek yang diteken seorang presiden, melainkan sudah menjadi keputusan rakyat.

Baca Selengkapnya
Diungkap Luhut, Prabowo Tak Ingin Ada Pihak yang Memecah Belah Dirinya dengan Jokowi
Diungkap Luhut, Prabowo Tak Ingin Ada Pihak yang Memecah Belah Dirinya dengan Jokowi

Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya nanti akan melanjutkan program Jokowi.

Baca Selengkapnya
Jokowi Bagi-Bagi Bantuan Pangan di Jawa Tengah Hari Ini
Jokowi Bagi-Bagi Bantuan Pangan di Jawa Tengah Hari Ini

Selain bagi-bagi bantuan pangan, Jokowi akan meninjau dan meresmikan infrastruktur di Jawa Tengah.

Baca Selengkapnya