Jokowi Kode Rambut Putih, Demokrat: SBY Akhir Jabatan Mampu Jaga Etika Politik
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut telah memberi 'kode' dukungan dengan menyebut ciri-ciri pemimpin. Menurut Jokowi, Pemimpin bisa dilihat dari raut wajah hingga rambutnya yang memutih.
Wasekjen DPP Partai Demokrat Irwan menyatakan tidak pantas seorang presiden memberikan endorse untuk calon penggantinya baik secara tersirat maupun tersurat.
"Tidak etis bagi Presiden Jokowi untuk melakukan endorse terhadap calon penggantinya, walaupun dilakukan secara simbolik atau tersirat," kata Irwan pada wartawan, Senin (28/11).
-
Kenapa Jokowi dibolehkan ikut kampanye? Undang-Undang Pemilu tidak melarang seorang presiden untuk ikut kampanye, apakah untuk pemilihan presiden atau pemilihan legislatif. Beleid yang sama juga tidak melarang kepala negara untuk berpihak atau mendukung salah satu pasangan calon presiden.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Siapa yang meminta tanda tangan Presiden Jokowi? Pasangan artis Vino G Bastian dan Marsha Timothy kerap disebut sebagai orang tua idaman. Pasalnya demi impian sang anak, Jizzy Pearl Bastian, pasangan orang tua ini rela melakukan segala cara. Terbaru melalui akun Instagram pribadinya Vino membagikan pengalamannya saat minta tanda tangan Presiden Joko Widodo di atas lukisan anaknya.
-
Siapa yang usulkan Jokowi jadi pemimpin? Usulan tersebut merupakan aspirasi dan pendapat dari sejumlah pihak.
-
Siapa yang larang Jokowi ikut kampanye? Tidak ada penyebutan presiden dan wakil presiden atau menteri di dalamnya.
-
Gimana caranya Jokowi ikut kampanye? Pasal 281 mensyaratkan pejabat negara yang ikut berkampanye dilarang untuk menggunakan fasilitas negara atau mereka harus cuti di luar tanggungan.
Ia membandingkan Presiden SBY yang tidak pernah mempromosikan kandidat capres pada akhir masa jabatannya.
"Presiden SBY menjelang akhir masa jabatannya pada 2014 tidak pernah melakukan endorse kepada kandidat Capres lain. Bahkan Partai Demokrat pada masa itu bersikap netral. Sikap Presiden SBY adalah negawaran. Mampu memposisikan diri di waktu yang tepat dengan tetap menjaga etika politik," kata dia.
Irwan mengingatkan agar membebaskan masyarakat memilih pemimpin yang mereka percaya baik.
"Membebaskan masyarakat menentukan pilihan politiknya adalah esensi dari demokrasi yang sehat dan substansial. Seharusnya sekelas Presiden RI menjaga bagaimana demokrasi berjalan secara sehat, bukan sekedar prosedural, tetapi juga substansial," kata dia.
Irwan menegaskan melakukan kode atau sinyal dukungan tidak mencerminkan demokrasi yang sehat dan layak.
"Melakukan kode-kode semacam endorse yang dilakukan oleh selevel Presiden RI kepada kandidat Bakal Capres 2024 bukanlah cerminan dari demokrasi yang sehat. Ibarat pribahasa, 'menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri'. Tingkah Presiden Jokowi menjatuhkan wibawa dan martabat seorang kepala negara,” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut ciri-ciri pemimpin yang bauk dekat dengan rakyat bisa dilihat dari raut wajah hingga rambutnya yang memutih.
Jokowi menyampaikan itu di hadapan relawannya pada acara Gerakan Nusantara Bersatu di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu (26/11/2022).
"Banyak kerutan di wajahnya karena mikirin rakyat. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada, ada itu," kata Jokowi.
Jokowi juga lalu sosok pemimpin lainnya berwajah bersih. Jokowi pun mengulangi pernyataannya bahwa pemimpin yang memikirkan rakyatnya berambut putih.
"Saya ulang, jadi pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari penampilannya, dari kerutan di wajahnya. Kalau wajahnya cling, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati. Lihat juga, lihat rambutnya. Kalau rambutnya putih semua, ya ini mikirin rakyat ini," katanya.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menyoroti penyataan Jokowi soal Presiden boleh kampanye dan memihak.
Baca SelengkapnyaMenurut Sudirman, ucapan Jokowi presiden boleh kampanye dan memihak berbahaya.
Baca SelengkapnyaIstana meluruskan ucapan Presiden Jokowi soal presiden boleh kampanye dan memihak.
Baca SelengkapnyaMenurutnya hal itu tidak sejalan dengan semangat negara hukum yang menjamin tidak ada diskriminasi.
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN menanggapi pernyataan Jokowi bahwa presiden bisa kampanye dan memihak.
Baca SelengkapnyaNusron menyebut isu standar moral ini muncul karena perbedaan kepentingan politik saja.
Baca SelengkapnyaJokowi menjelaskan bahwa presiden boleh berkampanye dan berpihak di Pemilu
Baca SelengkapnyaEndors Jokowi dinilai Majelis sebagai masalah etik karena dilakukan seorang presiden yang menjadi citra negara.
Baca SelengkapnyaSebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.
Baca SelengkapnyaMenurut Raja Juli, presiden maupun menteri merupakan warga negara yang memiliki hak politik untuk mendukung kandidat pilpres.
Baca Selengkapnya"Bukan ranahnya capres bicara etika. Mengimbau boleh, tapi bukan pada tempatnya," jelas Budi Arie
Baca SelengkapnyaDalam menunjuk seorang juru kampanye, masing-masing paslon memang diwajibkan melampirkan daftar nama-nama yang akan tampil.
Baca Selengkapnya