Jokowi Kumpulkan Partai Koalisi, NasDem Sebut Bahas Amandemen

Merdeka.com - Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menyebut pertemuan Presiden Joko Widodo dengan partai koalisi salah satunya membahas wacana amandemen terbatas UUD 1945. Pertemuan itu dinilai sebagai respons Jokowi setelah wacana amandemen terbatas disampaikan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat sidang tahunan.

Jokowi bertemu dengan partai koalisi supaya masalah amandemen ini dibahas secara mendalam dan matang.

"Pasca pidato presiden di sidang MPR kemarin, mungkin ada beberapa yang mungkin perlu didalami satu sama lain karena masih sahut-sahutan di media kan, tentu ini butuh didalami, butuh dirapatkan secara lebih bulat lah bahasa saya. Khusus tentang amandemen UUD, di sana ada pokok-pokok haluan negara," ujar Willy kepada wartawan di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (25/8).

"Itu kan yang dibacakan oleh Pak Bambang Soesatyo sebagai Ketua MPR lalu direspons oleh pak Presiden tentu ini beberapa hal butuh dukungan politik," lanjut Willy.

Partai politik sudah menyampaikan ke publik sikapnya masing-masing. Termasuk NasDem yang menolak wacana amandemen terbatas UUD 1945.

Willy mengatakan, supaya tidak hanya ramai di media, Jokowi memanggil semua partai politik pendukungnya supaya tidak terjadi miskomunikasi dan misinterpretasi.

"Dari pada sahut-sahutan lebih baik duduk bersama, dan ini merupakan suatu langkah yang tepat yang dilakukan presiden sore hari ini memanggil semua, yang paling penting dialog supaya tidak hanya miskomunikasi, tapi kalau sudah misinterpretasi sudah berat. Maksud hati baik tapi tangkapannya jadi lain itu berbahaya," ujarnya.

Selain bahas amandemen, Jokowi mengumpulkan partai koalisi membahas penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

"Kedua hal itu yang dari dialog terakhir sama presiden bagaimana ketidakpastian itu tidak ada tapi peran-peran partai dalam penyelesaian Covid itu penting," ujar Willy.

Ditanya soal kemungkinan membahas reshuffle kabinet, Willy bilang biasanya Jokowi tidak menggelar dialog bersama. Jokowi, kata Wakil Ketua Baleg DPR RI ini, biasanya menyampaikan secara langsung kepada ketua umum.

"Kalau reshuffle itu pak Jokowi langsung momentum marking aja, langsung kepada ketua umum yang bersangkutan, tapi dialog seperti ini agak tabu lah ya. Kan ini lebih banyak agenda bersama," kata dia.