Follow
Jokowi larang menteri rapat di DPR: Kita juga harus pakai akal!
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo melarang para menteri di kabinetnya hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Larangan itu dimuat dalam surat keputusan presiden yang dikeluarkan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.
Alasan Jokowi meminta para pembantunya menolak panggilan yang dilayangkan DPR karena mereka baru satu bulan bekerja. Sehingga belum ada ukuran kinerja yang bisa diperdebatkan dengan DPR.
"Karena menteri-menteri kabinet kerja baru bekerja dalam 1 (satu) bulan, jelas belum ada ukuran yang bisa diperdebatkan," kata Jokowi dalam akun Facebook Ir H Joko Widodo miliknya, Senin (24/11).
-
Siapa menteri Jokowi yang dipanggil MK? Empat menteri itu meliputi Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
-
Kenapa Jokowi memanggil Kapolri dan Jaksa Agung? Pemanggilan tersebut, buntut insiden personel Datasemen Khusus Antiteror (Densus 88) dikabarkan menguntit Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.
-
Bagaimana DPR berharap Polri bekerja? 'Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,' ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
-
Bagaimana cara DPR ingin menyelesaikan kasus korupsi? 'Seperti dari yang sudah-sudah, penanganan kasus korupsi terlalu berfokus pada pemenjaraan pelaku, yang itu pun tidak terbukti memberi efek jera.'
-
Kenapa DPR mengapresiasi Polri? 'Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,' ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
Menurutnya, DPR bisa saja memanggil para menteri jika masalah internal di DPR sudah selesai.
"Dan waktu kerja menteri sudah layak untuk diukur dalam periode yang pantas," katanya.
"Dalam melaksanakan tata negara kita juga harus menggunakan akal sehat. Semoga DPR bisa segera menyelesaikan problem internal secepatnya, agar pihak eksekutif tidak bingung dalam proses komunikasi politik dengan DPR," tandasnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Presiden Jokowi buka suara mengenai rapat baleg DPR RI yang disorot karena diduga untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada
Baca Selengkapnya
Beredar kabar Presiden Jokowi bakal melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat.
Baca Selengkapnya
Sebagai informasi, empat menteri tersebut akan dipanggil MK pada hari Jumat 5 April 2024.
Baca Selengkapnya
"Enggak ada, pikiran saja enggak ada, masa (terbitkan Perppu Pilkada)," kata Jokowi kepada wartawan di Hotel Kempinski Jakarta Pusat, Jumat (23/8).
Baca Selengkapnya
Jokowi ternyata sempat bertemu dengan para ketua umum partai politik pendukungnya
Baca Selengkapnya
Demokrat menilai sangat wajar jika Jokowi bertemu dengan para ketua umum partai politik
Baca Selengkapnya
Saat itu dibahas sekitar 496 Daftar Inventaris Masalah (DIM) dengan beberapa bagian.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengizinkan menterinya maju sebagai capres di Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Namun, Hasto menegaskan para menteri dari PDIP akan tetap bekerja secara maksimal dan memberikan yang terbaik untuk rakyat.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menyebut, pengesahan RUU bisa digelar di masa sidang ini.
Baca Selengkapnya
Saat ini rakyat Indonesia butuh pemimpin yang mampu melakukan perubahan dan perbaikan.
Baca Selengkapnya