Jokowi Minta Kapolri Tindak Tegas Upaya Delegitimasi KPU

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta aparat menindak tegas pihak yang mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dia tidak ingin kewenangan KPU sebagai penyelenggara pemilu dilemahkan.

"Kalau ada orang-orang, ada pihak-pihak yang ingin melemahkan, mendelegitimasi itu saya sampaikan ke Kapolri juga tegas," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (9/1).

Jokowi berpesan, aparat jangan membiarkan upaya mendelegitimasi KPU terjadi. Jika terdapat indikasi yang mengarah pada pendelegitimasian, maka aparat harus bergerak cepat.

"Karena apa pun KPU ini adalah penyelenggara pemilu, penyelenggara pilkada, penyelenggara pilpres, penyelengara pemilihan legislatif yang semua harus mendukungnya," ujar dia.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko geram dengan kubu 02. Dia mencium ada upaya sistematis mendeligitimasi KPU.

Moeldoko pun memberi peringatan pada oposisi. Dia meminta agar kubu Prabowo jangan memainkan isu tersebut.

"Kita sudah punya catatan, jangan main-main, jangan main-main. Kemarin Saya bilangin lanjutkan permainan itu, saya akan mainkan juga," kata Moeldoko.

Senada, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, ada pihak yang mendelegitimasi KPU dengan menggunakan isu hoaks jelang pemilu 2019. Sejumlah isu hoaks yang disebut Tjahjo di antaranya 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos dan 31 juta Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) selundupan.

"Saya kira itu jelas mau mendelegitimasi KPU," kata Tjahjo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (8/1).

Mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini menekankan mendelegitimasi KPU tak ubahnya penjahat politik. Sebab, mereka berupaya merusak pesta demokrasi dengan menggiring rakyat untuk tidak mempercayai kerja KPU.

"Siapa pun orang yang mengacaukan proses konsolidasi demokrasi ini, mengacaukan kerja partai politik, mengacaukan kerja calon presiden dan wapres, mengacaukan kerja tim sukses capres-cawapres ya mereka adalah penjahat politik," tegas Tjahjo.