Jokowi minta rakyat catat partai yang dukung Pilkada via DPRD
Merdeka.com - UU Pilkada sudah disahkan dengan keputusan kepala daerah tak akan dipilih langsung melainkan lewat DPRD. Sebagai Presiden terpilih periode 2014-2019, Joko Widodo, tak ingin menanggapi banyak proses politik yang terjadi tadi malam hingga menghasilkan keputusan yang dinilainya telah merenggut hak politik rakyat.
Jokowi, sapaannya, hanya meminta pada rakyat untuk mencatat partai-partai mana saja yang getol menggolkan pemilihan kepala daerah lewat DPRD.
"Kalau saya sekali lagi, masyarakat bisa melihat partai mana yang merebut hak politik rakyat. Itu harus dicatat," tegasnya di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (26/9).
-
Siapa yang mengatakan tidak ada refleksi khusus karena Jokowi tidak diundang? 'Tidak ada refleksi khusus atas tidak adanya Pak Jokowi,' kata Hasto di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5).
-
Kenapa Jokowi tidak ikut campur dalam kabinet? 'Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024,' kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Kenapa Jokowi tidak diundang ke Rakernas PDIP? Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak diundang dalam rapat kerja nasional (rakernas) ke-5 PDIP pada pekan ini. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, partainya tidak ada refleksi khusus dalam rakernas karena ketidakhadiran Jokowi.'Tidak ada refleksi khusus atas tidak adanya Pak Jokowi,' kata Hasto di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5).
-
Bagaimana PDIP menjelaskan tentang tidak diundangnya Jokowi? 'Tidak ada refleksi khusus atas tidak adanya Pak Jokowi,' kata Hasto di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5). Hasto mengatakan, PDIP didasarkan pada kekuatan kolektif seluruh anggota mulai dari tingkat anak ranting hingga Satgas Partai. Menurutnya, kekuatan itu menyatu dengan akar rumput.'Karena partai ini didasarkan kepada kekuatan kolektif dari seluruh anggota, dari tingkat anak ranting, ranting, PAC, satgas partai. Dan itu adalah sumber kekuatan partai yang menyatu dengan akar rumput,' tuturnya.
-
Apa tanggapan PDIP soal Jokowi di Golkar? 'Dari manuver-manuver ini kan terbaca bahwa series cawe-cawe yang berlangsung selama ini dan kemungkinan ke depan, tidak lebih tidak kurang dari cara bagaimana agar bisa tetap berkuasa baik itu secara langsung maupun tidak langsung,' imbuh dia.
-
Bagaimana tanggapan Jokowi soal Kabinet Prabowo? Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian. 'Kabinet yang akan datang ditanyakan dong kepada presiden terpilih. Tanyakan kepada presiden terpilih. Tanyakan pada presiden terpilih,' kata Jokowi kepada wartawan di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Depok, Jawa Barat, Selasa (7/5).
Mengenai sikap Partai Demokrat yang memutuskan untuk keluar dari ruang sidang, Jokowi pun tidak ingin banyak berkomentar. Menurutnya itu sudah keputusan partai berlambang bintang Mercy itu.
"Saya kira itu keputusan Demokrat," tutup Jokowi.
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya memutuskan mekanisme pemilihan kepala daerah dalam RUU Pilkada dilakukan melalui DPRD. Keputusan itu diambil setelah voting dimenangkan oleh kubu pendukung pilkada tidak langsung tersebut.
Hasil perhitungan voting di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (26/9) dini hari, menunjukkan sebanyak 135 orang anggota DPR mendukung pilkada langsung. Sementara 226 orang mendukung pilkada dari DPRD.
"Dengan demikian rapat paripurna DPR memutuskan pemilihan lewat DPRD," ujar pimpinan sidang, Priyo Budi Santoso.
Sebelumnya, Fraksi Partai Demokrat memilih meninggalkan ruang sidang (walk out) karena opsinya, yakni pilkada langsung dengan 10 syarat tidak diakomodir. Meski demikian, tetap ada 6 anggota Fraksi Partai Demokrat yang tetap bertahan di dalam ruang sidang dan menggunakan hak suaranya.
Berikut hasil lengkap voting RUU Pilkada per fraksi:
1. Fraksi Pratai Demokrat
Pilkada Langsung: 6
DPRD: -
Abstain: -
2. Fraksi Partai Golkar
Pilkada Langsung: 11
DPRD: 73
Abstain: -
3. Fraksi PDI Perjuangan
Pilkada Langsung: 88
DPRD: -
Abstain: -
4. Fraksi PKS
Pilkada Langsung: -
DPRD: 55
Abstain: -
5. Fraksi PAN
Pilkada Langsung:-
DPRD: 44
Abstain: -
6. Fraksi PPP
Pilkada Langsung: -
DPRD: 32
Abstain: -
7. Fraksi PKB
Pilkada Langsung: 20
DPRD: -
Abstain: -
8. Fraksi Gerindra
Pilkada Langsung: -
DPRD: 22
Abstain: -
9. Fraksi Hanura
Pilkada Langsung: 10
DPRD: -
Abstain: -
Total
Pilkada Langsung: 135
DPRD: 226
Abstain: -
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi memastikan pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan kepala daerah pada Pilkada serentak 2024.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menolak menanggapi soal putusan MK mengenai persyaratan baru capres dan cawapres
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menanggapi kabar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) siap menjadi oposisi 5 tahun mendatang
Baca SelengkapnyaTidak banyak yang dikatakan Jokowi saat diminta tanggapan terkait rasa sedih PDIP.
Baca Selengkapnya"Enggak ada, pikiran saja enggak ada, masa (terbitkan Perppu Pilkada)," kata Jokowi kepada wartawan di Hotel Kempinski Jakarta Pusat, Jumat (23/8).
Baca SelengkapnyaPKS dan Partai Demokrat menyayangkan sekaligus mengkritik Presiden Joko Widodo atas pernyataannya soal memiliki data intelijen Partai politik.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi buka suara mengenai rapat baleg DPR RI yang disorot karena diduga untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada
Baca SelengkapnyaMasinton Pasaribu menemui para demonstran dalam aksi kawal putusan Mahkamah Konstitusi
Baca SelengkapnyaDua putusan MK tersebut memiliki efek langsung buat kedua putra Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi menolak menanggapi soal putusan MK mengenai persyaratan baru capres dan cawapres.
Baca SelengkapnyaBudi Arie enggan menyebutkan partai politik (parpol) mana yang akan dipilih Jokowi sebagai tempat berlabuhnya, setelah dinyatakan bukan kader PDIP.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi berbicara soal politik saat berpidato di Sidang Tahunan MPR/DPR 2023.
Baca Selengkapnya