Follow
Jokowi ogah dibawa-bawa urusan revisi UU MD3
Merdeka.com - Penambahan tiga pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kini jadi perbincangan hangat. Sejumlah pihak menilai, penambahan tiga kursi tersebut membebankan keuangan negara.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat diminta tanggapan soal penambahan kursi pimpinan MPR enggan berkomentar banyak. Dia hanya mengatakan, itu merupakan konsekuensi dari berlakunya UU nomor 2 tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).
"Ya itu konsekuensi dari UU. Dan itu urusan internal," tegasnya usai pelantikan Hakim Konstitusi dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Istana Negara, Jakarta, Selasa (27/3).
-
Kenapa anak buah Jokowi minta tambah anggaran? Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga pemerintah ramai-ramai meminta tambahan anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Permintaan itu disampaikan dalam rapat kerja kementerian dan lembaga dengan DPR. Mereka yang meminta tambahan anggaran di antaranya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
-
Apa tren terbaru di kabinet Jokowi? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Siapa yang usulkan Jokowi jadi pemimpin? Usulan tersebut merupakan aspirasi dan pendapat dari sejumlah pihak.
-
Siapa yang membuat Presiden Jokowi gemas? Akhirnya, pertunjukan lucu Ameena sukses membuat semua orang terkesan, termasuk Presiden Jokowi yang menyaksikannya dari kursi utama.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Kenapa Prabowo ingin menambah kementerian? Kalau memang ingin melibatkan banyak orang menurut saya enggak masalah, justru semakin banyak semakin bagus kalau saya pribadi,' kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (6/5).
Jokowi menekankan, dirinya tidak ingin dilibatkan dalam urusan internal lembaga negara.
"Jangan saya dibawa-bawa ke urusan yang bukan wilayah kita ya," ujar dia.
Untuk diketahui, MPR baru saja resmi melantik tiga Wakil Ketua tambahan. Tiga orang itu adalah Ahmad Basarah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ahmad Muzani dari Partai Gerindra, dan Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menilai, penambahan tiga orang Wakil Ketua MPR bertujuan untuk menjaga stabilitas politik khususnya menjelang kontestasi Pilkada 2018, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Riko Noviantoro memprediksi, dinamika politik ke depan akan semakin berat
Baca Selengkapnya
Dasco pun menyebut, dikhawatirkan revisi UU MD3 dapat menimbulkam dampak negatif.
Baca Selengkapnya
PKB menilai hal itu bisa saja terjadi jika adanya kedaruratan dan kegentingan.
Baca Selengkapnya
Isi pasal 15 Undang-Undang Kementerian Negara diusulkan diubah
Baca Selengkapnya
Pengajuan usulan revisi UU MD3 saat itu disampaikan terkait dengan kewenangan keuangan DPR RI yang perlu dijabarkan lebih lanjut.
Baca Selengkapnya
Gerindra menyebut, ada kebutuhan berbeda-beda pada setiap pemerintahan baru.
Baca Selengkapnya
Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan akan ada penambahan jumlah komisi di DPR.
Baca Selengkapnya
Di sidang MK, keempat menteri itu dicecar berbagai pertanyaan seputar dugaan cawe-cawe Jokowi dalam Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Terkait penambahan jumlah kabinet di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka juga akan diputuskan jika Jokowi setuju.
Baca Selengkapnya
Penambahan komisi di DPR disebut-sebut untuk menyesuaikan dengan jumlah kementerian di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca Selengkapnya
Memanasnya kondisi politik di Indonesia dinilai akan menyebabkan ketidakpastian ekonomi di tanah air.
Baca Selengkapnya
PKS Usul Pimpinan DPR Diisi Seluruh Fraksi, Cak Imin: Prosesnya Agak Sulit
Baca Selengkapnya