Jokowi Perkenalkan Pemerintahan 'Dilan', TKN Sindir Prabowo Kurang Melek Teknologi

Merdeka.com - Influencer Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin Mukhamad Misbakhun melihat Prabowo Subianto tak punya gagasan untuk membenahi kualitas pelayanan publik melalui e-government. Dia menyebut Prabowo tak melek teknologi karena minim konsep perbaikan pelayanan publik.

"Bayangkan saja negara lain seperti China, Jepang, Amerika dan banyak lainnya menerapkan e-government. Prinsipnya adalah tata kelola untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan good governance, tetapi tawaran toko sebelah (Prabowo) justru teknologi lama," kata Misbakhun di Jakarta, Senin (1/4).

Misbakhun lantas membandingkan dengan Jokowi yang menawarkan konsep Dilan, sebuah istilah dari akronim digital melayani. Menurutnya, pemerintahan Jokowi telah meluncurkan Online Single Submission (OSS) atau sistem perizinan terpadu yang bisa dimanfaatkan investor, perusahaan maupun perorangan untuk UMKM.

Selain itu, pemerintahan Jokowi juga terus mendorong penerapan e-budgeting, e-katalog dan e-procurement. "Inilah perwujudan Dilan dalam pelayanan publik yang selama pemerintahan Pak Jokowi sudah dirintis dan berjalan," ujarnya.

Beberapa daerah sudah bisa menerapkan e-budgeting secara baik. Bahkan, katanya, penerapan teknologi informasi dalam menunjang pelayanan publik sudah menjangkau desa. Sebagai contoh, penggunaan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) versi 2.0.

"Masyarakat akan berjalan dalam peradaban digital. Pelayanan publik yang selama ini melalui manual, sudah mulai komputerisasi karena pemerintah mau tidak mau juga harus menyesuaikan diri dengan peradaban itu," tegas dia.

Kemudian, kata Anggota Komis XI DPR ini, proses rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) pun dilakukan melalui online. Badan Kepegawaian Negara (BKN) kini menerapkan Sistem Seleksi CPNS Nasional (SSCN) yang menutup celah penyimpangan dalam rekrutmen calon amtenar.

"Ini semua dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas ASN kita, meningkatkan kualitas birokrat kita, dan juga memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh anak bangsa untuk bisa menjadi abdi negara sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki berdasarkan hasil tes, minat dan bakat," tuturnya.

Lebih lanjut, dia menyebut pemerintahan digitalisasi layanan juga akan mencegah praktik korupsi. Menurutnya, dengan teknologi informasi maka pertemuan tatap muka yang membuka celah transaksi koruptif bisa diminimalkan.

"Bahkan tender-tender di pemerintahan pun kini tak perlu bertatap muka untuk mengetahui prosesnya karena procurement bisa diketahui oleh publik luas termasuk hasilnya. Sementara sejauh ini saya belum tahu tawaran dari toko sebelah," tandas dia.

Sebelumnya, dalam debat capres keempat, Jokowi sempat bertanya pendapat Prabowo soal mal pelayanan publik.

"Pertanyaan saya di bidang pemerintahan. Di depan tadi sudah saya sampaikan bahwa ke depan, pemerintahan Dilan, digital dan melayani, itu sangat diperlukan negara kita Indonesia. Pertanyaan saya, apa pandangan Bapak mengenai mal pelayanan publik?" kata Jokowi.

Prabowo lantas menjawab dirinya mendukung pelayanan publik dibuat seefisien mungkin. Namun, Ketum Partai Gerindra ini menegaskan lembaga-lembaga pemerintah yang melayani publik harus bersih dari praktik korupsi.

"Saya berpendapat bahwa sistem, alat, metodologi, itu bagus, baik-baik saja. Jadi kalau itu pelayanan publik dan itu maksudnya efisiensi dan sebagainya, saya dukung, tidak ada masalah. Tapi inti bagi saya, pemerintahan, adalah kembali, bahwa lembaga-lembaga pemerintah itu harus bersih, tidak boleh terjadi korupsi yang besar-besaran di lembaga pemerintah itu," jawab Prabowo.