Follow
Jokowi Pertimbangkan Perppu KPK, Ketua MPR Minta Semua Pihak Hormati Hak Presiden
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertimbangkan akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK, menyusul banyaknya desakan dari masyarakat setelah DPR mengesahkan revisi UU KPK beberapa waktu lalu. Terkait rencana presiden mengeluarkan Perppu, Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan mengatakan itu merupakan hak presiden.
"Saya kira itu haknya presiden. Tentu harus dihormati semua pihak," jelasnya di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (27/9).
Pembentukan Perppu merupakan salah satu tuntutan mahasiswa yang berdemonstrasi di Gedung DPR RI pada Selasa (24/9) lalu. Zulhas mengatakan, berbagai tuntutan mahasiswa yang berdemonstrasi di sejumlah daerah akan direspons pemerintah dan DPR.
-
Siapa yang berdemo di DPR? Sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/7/2023).
-
Apa tuntutan mahasiswa saat itu? Lahirlah apa yang dinamakan TRITURA. Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat 1. Bubarkan PKI dan ormas-ormasnya 2. Rombak Kabinet Dwikora 3. Turunkan Harga-Harga
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Apa saja permintaan DPR RI ke polisi? 'Setelah ini, saya minta polisi langsung berikan pendampingan psikologis terhadap korban serta ibu korban. Juga pastikan agar pelaku menerima hukuman berat yang setimpal. Lihat pelaku murni sebagai seorang pelaku kejahatan, bukan sebagai seorang ayah korban. Karena tidak ada ayah yang tega melakukan itu kepada anaknya,' ujar Sahroni dalam keterangan, Kamis (4/4). Di sisi lain, Sahroni juga memberi beberapa catatan kepada pihak kepolisian, khususnya terkait lama waktu pengungkapan kasus. Ke depan Sahroni ingin polisi bisa lebih memprioritaskan kasus-kasus pelecehan terhadap anak.'Dari yang saya lihat, rentang pelaporan hingga pengungkapan masih memakan waktu yang cukup lama, ini harus menjadi catatan tersendiri bagi kepolisian. Ke depan harus bisa lebih dimaksimalkan lagi, diprioritaskan untuk kasus-kasus keji seperti ini. Karena korban tidak akan merasa aman selama pelaku masih berkeliaran,' tambah Sahroni.
-
Apa yang diminta DPR untuk KPK dan Polri? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi 'Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,' tambah Sahroni.
-
Apa tuntutan utama aksi demo? Reza Rahadian ikut turun ke jalan dan berorasi di depan gedung DPR RI untuk menolak RUU Pilkada dan mendukung putusan Mahkamah Konstitusi.
"Sekali lagi saya mengatakan pastilah adik-adik mahasiswa, pelajar yang menyampaikan aspirasinya pasti akan direspons dari DPR dan pemerintah," jelasnya.
Presiden Jokowi pada Kamis (26/9) kemarin mengatakan akan mempertimbangkan tuntutan dari berbagai pihak yang mendesak ditertibkan Perppu. Hak itu dipertimbangkan setelah menerima masukan dari berbagai pihak. Jokowi juga berjanji akan segara memutuskan dan menyampaikan kepada rakyat.
"Berkaitan UU KPK yang sudah disahkan DPR, banyak sekali masukan yang diberikan kepada kita. Utamanya berupa penerbitan Perppu. Ini akan kita hitung, kalkulasi, kita pertimbangkan," jelasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dalam aksinya, mahasiswa menentang Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang disampaikan Presiden Jokowi di Sidang Tahunan MPR.
Baca Selengkapnya
Demonstrasi yang digelar di depan gedung DPRD Jatim itu mengepung dan meminta paksa agar anggota dewan mau keluar dan menemui massa aksi.
Baca Selengkapnya
Masinton Pasaribu menemui para demonstran dalam aksi kawal putusan Mahkamah Konstitusi
Baca Selengkapnya
Ada sekitar ratusan orang yang ditangkap Polda Metro Jaya, namun sebagian sudah dibebaskan.
Baca Selengkapnya
Masinton menegaskan pemerintah dan DPR harus mendengar suara rakyat dan mahasiswa.
Baca Selengkapnya
Ada sekitar ratusan orang yang ditangkap Polda Metro Jaya, namun sebagian sudah dibebaskan
Baca Selengkapnya
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan, 3.286 personel gabungan disebar di sekitar Patung Kuda dan Gedung DPR.
Baca Selengkapnya
Mahasiswa di Bali Tuntut Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari Mundur
Baca Selengkapnya
Di tengah gelombang aksi mahasiswa, Ibu Negara Iriana Jokowi melakukan kunjungan kerja di sejumlah tempat di Kota Makassar.
Baca Selengkapnya
Akademisi Ramai-Ramai Kritik Pemerintah, Puan Maharani: Mereka Suarakan Aspirasi Rakyat
Baca Selengkapnya
Demo ini menuntut DPR agar tidak mengesahkan RUU Pilkada.
Baca Selengkapnya
Tuntutan pemakzulan Jokowi itu dilakukan karena orang nomor satu di Indonesia itu dianggap telah melemahkan demokrasi.
Baca Selengkapnya