Jokowi pertimbangkan revisi UU Pilkada setelah dilantik presiden
Merdeka.com - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mempertimbangkan opsi merevisi UU Pilkada. Kepastian itu menunggu dirinya dilantik menjadi presiden.
"Ya nanti gampang setelah dilantik. Ya lihat saja, wong dilantik aja belum kok," kata Jokowi di rumah transisi Jalan Situbondo Menteng Jakarta, Minggu (29/9).
Diketahui sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya mengesahkan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah melalui mekanisme penghitungan suara dalam sidang paripurna. Hasil perolehan suara akhirnya menetapkan pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
-
Kapan Pilkada Jakarta akan diadakan? Sebagaimana diketahui, Ridwan Kamil akan berkompetisi di Pilkada Jakarta 2024 yang akan diadakan pada 27 November mendatang.
-
Bagaimana menjadi pantarlih pilkada? Dengan mematuhi semua syarat-syarat yang telah ditetapkan, calon Pantarlih akan memenuhi kualifikasi untuk mendaftar sebagai Pantarlih pada Pilkada 2024.
-
Kapan Pilkada dilakukan? Pilkada merupakan proses demokratis yang dilakukan secara periodik oleh masyarakat untuk memilih kepala daerah, seperti gubernur, bupati, atau walikota.
-
Kapan pilkada di Jawa Tengah akan digelar? Selain pemilihan presiden serta wakil rakyat pada April kemarin, ada pemilihan kepala daerah yang digelar pada November mendatang.
-
Bagaimana cara Pilkada dilaksanakan? Pilkada yang dilaksanakan secara serentak di 37 provinsi ini tidak hanya menjadi ajang bagi masyarakat untuk memilih pemimpin lokal yang terbaik, tetapi juga merupakan cerminan dari partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi.
-
Bagaimana proses Pilkada dilakukan? Pilkada artinya adalah suatu proses pemilihan umum yang dilakukan untuk memilih kepala daerah, seperti gubernur, bupati, atau wali kota di Indonesia. Proses ini merupakan bagian dari sistem demokrasi yang bertujuan untuk melibatkan masyarakat dalam memilih pemimpin yang akan memimpin daerah mereka. Pilkada dilaksanakan secara berkala dan melibatkan pemilih terdaftar yang memenuhi syarat untuk memberikan suara.
"Dengan demikian rapat paripurna DPR memutuskan, untuk substansi ini adalah pilihan lewat DPRD," kata pimpinan rapat paripurna, Priyo Budi Santoso, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (26/9).
(mdk/gib)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Alasan Pilkada dimajukan agar tidak terjadi kekosongan jabatan pada 1 Januari 2025.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan keppres tersebut bukan hanya menyangkut administrasi saja, namun juga harus dilihat kesiapan di lapangan.
Baca SelengkapnyaJokowi mempertanyakan urgensi dari wacana Pilkada dipercepat September.
Baca SelengkapnyaJokowi menghargai langkah cepat DPR yang membatalkan untuk merevisi undang-undang Pilkada.
Baca SelengkapnyaMasa jabatan Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah akan habis pada September 2023.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menanggapi soal rencana perombakan kabinet jelang purnatugas Oktober mendatang.
Baca SelengkapnyaJokowi lantas menitipkan pesan penting untuk Prabowo dan Gibran
Baca SelengkapnyaJokowi optimistis hal ini akan membuat keberlanjutan program-program pemerintahannya akan berjalan lancar.
Baca SelengkapnyaJokowi masih mempertanyakan apakah fasilitas dasar seperti listrik dan air sudah siap atau belum
Baca Selengkapnya