Jokowi pesan menteri yang ikut nyaleg tak salahgunakan kekuasaan
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi merestui sejumlah menterinya maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pileg 2019 mendatang. Ada sejumlah hal yang ditekankan oleh Jokowi kepada para menterinya yang nyaleg.
"Yang paling penting jangan kemudian menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan. Selama dia cuti ya diperlakukan seperti caleg biasa," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di kantornya, gedung Sekretariat Negara, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/7).
Pramono mengatakan, pemerintah juga akan mengawasi penggunaan dana kampanye para menteri yang nyaleg tersebut. Contohnya, kata Pramono, menteri dilarang menggunakan anggaran kunjungan kerja atau dinas untuk kepentingan politik di daerah pemilihan.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Siapa saja yang diusulkan sebagai menteri? Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengakui memang sudah ada beberapa partai politik (parpol) yang mengusulkan nama untuk diajukan sebagai menteri kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto.
-
Mengapa Jokowi ingin Pemilu 2024 Jurdil dan Luber? Jokowi ingin Pemilu Serentak 2024 ini berlangsung jujur, adil, langsung, umum, dan rahasia (jurdil dan luber) sehingga membawa kegembiraan bagi masyarakat.
-
Siapa yang usulkan Jokowi jadi pemimpin? Usulan tersebut merupakan aspirasi dan pendapat dari sejumlah pihak.
-
Siapa yang Jokowi instruksikan untuk menggandeng pihak lain? Jokowi berharap ITDH menjadi tak hanya sekadar pusat uji sertifikasi perangkat teknologi. Tetapi, mesti menjadi pusat inovasi dan penelitian. Jokowi menginstruksikan Kominfo untuk menggandeng perguruan tinggi, perusahaan rintisan atau startup, serta UMKM dalam mendorong riset dan paten, serta mendukung pengembangan dan sertifikasi produk-produk lokal.
-
Siapa yang mengusulkan Jokowi undang capres? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
"Yang seperti itu akan diawasi, enggak bisa misalnya dana desa digunakan untuk hal yang berkaitan dengan pencalegan. Dan itu saya yakin Bawaslu sampai dengan tingkat kecamatan akan memberikan pengawasan," ucap pria yang akrab disapa Pram ini.
Selain itu, Pram memastikan fasilitas kedinasan otomatis tidak diberikan apabila menteri tersebut tengah berkampanye.
"Kalau dia (menteri) jadi caleg, ya akan jadi caleg. Bahwa kemudian ada satu orang yang dampingi itu biasa. Begitu kembali dari cutinya (berkampanye), ya menjabat sebagai menteri biasa," terang Pram.
Yang terpenting, kata Pram, para menteri yang nyaleg itu tetap fokus menjalankan tugas dan fungsi pokoknya pada hari-hari kerja.
"Apalagi sekarang sudah memasuki pekerjaan di akhir pemerintahan ini. Sehingga performance harus ditingkatkan lebih baik," tandas politisi PDIP ini.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Begitu juga dengan menteri disebut Jokowi boleh berkampanye
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, semua menteri bahkan presiden boleh berkampanye atau mendukung salah satu kandidat pada Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut, dirinya adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik.
Baca SelengkapnyaSebelumnya Jokowi blak-blakan menyebut presiden dan menteri boleh berkampanye, berpihak dalam Pemilu
Baca SelengkapnyaJokowi mengizinkan menterinya maju sebagai capres di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi berbicara soal rencana turun gunung untuk kampanye di Pemilihan Presiden 2024.
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikan Luhut di depan Jokowi saat acara peresmian bahan Anoda Bateri Litium di Kendal, Jawa Tengah, Rabu (7/8)
Baca SelengkapnyaBagya mengakui teguran itu sudah disampaikan ke Presiden. Namun, Bagya enggan menjelaskan teguran itu.
Baca SelengkapnyaLuhut juga menegaskan untuk menjaga kredibilitas Presiden yang sudah dibangun selama 10 tahun
Baca SelengkapnyaIstana meluruskan ucapan Presiden Jokowi soal presiden boleh kampanye dan memihak.
Baca SelengkapnyaStabilitas politik di tanah air selalu menjadi perhatian internasional.
Baca SelengkapnyaMenurut Airlangga, berkampanye juga merupakan hak konstitusional seorang presiden.
Baca Selengkapnya