Jokowi selalu menghindar ditanya 4 isu sensitif ini

Merdeka.com - Presiden terpilih Joko Widodo selalu menjawab pertanyaan wartawan soal isu apapun. Termasuk pertanyaan sederhana soal kesiapannya hijrah ke Istana Negara setelah Oktober nanti resmi dilantik menjadi presiden.

Jokowi mengaku tidak akan membawa barang-barang berlebihan, hanya keperluan pribadinya dan istrinya Iriana. "Baju, sandal, sepatu dan sarung," ungkapnya.

Bahkan, Jokowi tak segan menjawab pertanyaan seputar kehidupan pribadinya dengan sang istri, Iriana Widodo.

Seperti ketika wartawan menanyakan hal yang membuat Jokowi jatuh hati pada Iriana. Di depan istrinya dan awak media, Jokowi membeberkan alasannya. Salah satunya karena Iriana tidak jauh berbeda dengannya, perilakunya orang desa atau yang lebih dikenal dengan istilah ndeso. "Dia sederhana dan ndeso banget," kata Jokowi.

Namun, untuk beberapa isu sensitif, Jokowi cenderung menghindar dari pertanyaan wartawan. Terkadang jawabannya diplomatis, atau bahkan dijawab hanya dengan senyum. Merdeka.com mencatat beberapa isu sensitif yang dihindari Jokowi. Berikut paparannya.

Penuntasan kasus pelanggaran HAM

Presiden terpilih Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi, pada masa kampanye Pilpres berjanji bakal menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM).

Saat dikonfirmasi ulang, Jokowi mengatakan belum saatnya membicarakan hal itu. Alasannya, dia belum resmi menjabat sebagai presiden.

"Nanti setelah pelantikan. Hal-hal yang sensitif itu setelah pelantikan," ujarnya di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta, Jalan Taman Suropati nomor 7, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/7).

Jika tidak ada kendala, duet Jokowi-Jusuf Kalla (JK) akan dilantik pada 20 Oktober 2014. Jokowi meminta rakyat tidak meragukan komitmennya soal penuntasan pelanggaran HAM. Untuk strateginya, dia enggan menyampaikan.

"Jangan disampaikan sekarang. Itu udah tidak perlu disebutkan (komitmen penindakan pelanggaran HAM)," tutupnya.

Kenaikan BBM

Salah satu persoalan di sektor ekonomi yang harus diselesaikan oleh presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla adalah pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Fokusnya pada pengelolaan subsidi BBM yang selalu membengkak tiap tahun.

Pelaku ekonomi menantang Jokowi dan JK untuk berani menaikkan harga BBM untuk mengurangi beban APBN karena alokasi anggaran subsidi. Jokowi mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah membuka ruang bagi pemerintahan baru untuk membahas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Anggaran Pendapatan atau Belanja Negara (APBN) tahun 2015.

Namun Jokowi mengaku tidak dilibatkan langsung dalam pembahasan RAPBN/APBN. "Pak SBY sudah menyampaikan, terbuka untuk nanti kita berbicara tentang RAPBN atau APBN 2015, jadi nanti terbuka," kata Jokowi di Balaikota, Jakarta, Kamis (24/7).

Jokowi mengaku, dirinya sudah bisa memberikan masukan untuk alokasi anggaran tahun depan. Namun ketika ditanya terkait potensi mengubah komposisi anggaran subsidi BBM, Jokowi enggan berkomentar lebih jauh.

Jokowi memilih menghindar. "Tidak sampai disitu," ucapnya.

Kontrak Freeport

Pemerintah pusat enggan mempublikasikan penandatangan memorandum of understanding (MoU) dengan PT Freeport Indonesia, Jumat (27/5). Kegiatan ini diduga mengupayakan perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut aman dari perubahan MoU pada 2021, yang akan dibahas ulang pada 2019.

Penandatanganan yang diketahui Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diduga agar pemerintah selanjutnya, Joko Widodo (Jokowi) selaku presiden Indonesia ketujuh, tidak dapat bisa melakukan perubahan, sehingga harus menerima MoU tersebut tanpa proses negosiasi.

Jokowi yang dikonfirmasi mengenai hal tersebut mengatakan, tidak khawatir dengan adanya MoU dengan PT Freeport. Karena dia lebih memilih menarik diri serta menunggu informasi yang lebih detail dan valid mengenai nota kerjasama antara pemerintah dan PT Freeport.

"Untuk apa saya urus sekarang? Urusan saya sekarang apa? Saya biasa bekerja detail. Memahami dulu masalahnya baru bicara," tegas Jokowi di Solo, Sabtu (26/7).

Menurutnya, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, kontrak Freeport di Indonesia habis pada 2021 dan baru akan dilakukan pembahasan pada dua tahun sebelum kontrak habis, 2019. Sehingga, seharusnya tidak ada pembicaraan mengenai kontrak tersebut.

"Masalah Freeport saya tidak tahu, setahu saya kontrak habis tahun 2021 dan sesuai ketentuan perundang-undangan akan dibahas perpanjangan kontrak dua tahun sebelumnya," tegasnya.

Ketika ditanya apakah ada komunikasi yang dilakukan SBY dengannya, Jokowi kembali mempertanyakan apakah dirinya memiliki kepentingan saat ini. "Urusannya apa? Mengurus apa? Urusan-urusan lain masih banyak," tutupnya.

Silaturahmi dengan Prabowo

Di hari Idul Fitri, Presiden terpilih Joko Widodo ( Jokowi ) mengunjungi sejumlah tokoh senior untuk bersilaturahmi. Dia bahkan sempat merencanakan untuk bertemu rivalnya dalam Pilpres 2014, Prabowo Subianto.

Namun, kata Jokowi, silaturahmi belum dapat dilakukan dalam waktu dekat sebab situasi masih belum memungkinkan.

"Nanti itu, sekarang masih panas," ujar Jokowi di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta, Jalan Taman Suropati nomor 7, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/7).

Sebelumnya, Jokowi hanya senyum-senyum saat ditanya akan bertemu dengan rivalnya itu. "Nanti, belum," ujarnya kemarin, Senin (28/7).