Jokowi Serahkan Penanganan Kasus Surat Suara Tercoblos di Malaysia ke Bawaslu & KPU
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyerahkan kasus surat suara tercoblos di Malaysia kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai penyelenggara pemilu yang independen. Menurutnya, pemerintah tak bisa mencampuri kasus tersebut.
"Ingat ya, ini urusan Pemilu adalah urusannya KPU yang independen. KPU itu di luar negeri itu namanya PPLN tidak ada yang namanya urusan yang pemerintah di sini, enggak ada. KPU ada PPLN, PPLN menyelenggarakan Pemilu di luar negeri. Sudah," jelasnya di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Jumat (12/4).
Dia meminta, pihak kepolisian untuk bertindak, apabila ditemukan unsur pidana dalam kasus tersebut. Dia tak ingin persoalan surat suara tercoblos meresahkan masyarakat serta merusak pesta demokrasi.
-
Apa saja permintaan DPR RI ke polisi? 'Setelah ini, saya minta polisi langsung berikan pendampingan psikologis terhadap korban serta ibu korban. Juga pastikan agar pelaku menerima hukuman berat yang setimpal. Lihat pelaku murni sebagai seorang pelaku kejahatan, bukan sebagai seorang ayah korban. Karena tidak ada ayah yang tega melakukan itu kepada anaknya,' ujar Sahroni dalam keterangan, Kamis (4/4). Di sisi lain, Sahroni juga memberi beberapa catatan kepada pihak kepolisian, khususnya terkait lama waktu pengungkapan kasus. Ke depan Sahroni ingin polisi bisa lebih memprioritaskan kasus-kasus pelecehan terhadap anak.'Dari yang saya lihat, rentang pelaporan hingga pengungkapan masih memakan waktu yang cukup lama, ini harus menjadi catatan tersendiri bagi kepolisian. Ke depan harus bisa lebih dimaksimalkan lagi, diprioritaskan untuk kasus-kasus keji seperti ini. Karena korban tidak akan merasa aman selama pelaku masih berkeliaran,' tambah Sahroni.
-
Apa yang diminta DPR ke Polisi? 'Pokoknya wajib dijatuhi hukuman pidana, biar jera orang-orang nekat itu. Dan sebagai sebagai warga Jakarta, kami tentunya berharap pihak kepolisian bisa menjadikan ini bahan evaluasi.' 'Bahwa saat CFD dan di jam-jam olahraga pagi, sebetulnya sangat rawan terjadi tindak kejahatan. Jadi mungkin polisi bisa meningkatkan intensitas pemantauan cctv dan menempatkan aparat tambahan di titik-titik tertentu. Agar masyarakat bisa berolahraga dengan lebih tenang,' tambah Sahroni.
-
Apa yang dipesan Jokowi ke TNI-Polri? 'TNI Polri harus berani masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Pesawat tempur perlu, iya. Tank perlu, iya. Tapi hati-hati juga dengan drone.' kata Jokowi.
-
Apa yang diminta DPR dari polisi? Sahroni meminta kepolisian mengusut tuntas dugaan penganiayaan setelah ditemukannya mayat remaja laki-laki bernama Afif Maulana (AM) di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang yang diduga dianiaya kepolisian.
-
Kenapa Jokowi minta Parmusi jaga kondusifitas Pemilu? 'Bapak presiden memberikan pesan agar supaya Parmusi juga ikut menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan dalam rangka menyambut tahun politik 2024 agar pemilu dapat dilaksanakan secara aman damai jujur adil tepat pada tanggal 14 Februari yang akan datang,'
-
Apa gugatan yang dilayangkan ke Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
"Ya seperti yang saya sampaikan ya itu dicek saja dilakukan investigasi, baik oleh Bawaslu, baik oleh kepolisian. Kalau ada yang dilanggar bawaslu bisa menindak atau kalau ada pidananya ya polri harus tegas polisi harus tegas melakukan tindakan hukum," ujarnya.
Sebelumnya, Direktur Hubungan Luar Negeri Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Irawan Ronodipuro menanggapi terkait temuan dan beredarnya bukti video surat suara pemilu yang telah tercoblos di Selangor, Malaysia. Menurutnya, temuan tersebut adalah bukti bahwa potensi kecurangan pada Pemilu 2019 ini mulai terlihat.
"Terkait adanya temuan dan bukti video yang memperlihatkan bahwa surat suara pemilu yang telah tercoblos untuk pasangan capres 01 dan untuk caleg dari parpol tertentu itu telah memperlihatkan bahwa kecurangan pemilu telah terlihat," ungkap Irawan di Jakarta, Kamis (11/4).
Atas kejadian itu, Irawan meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk segera mencopot Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia yakni Rusdi Kirana lantaran kejadian tersebut telah memalukan bangsa dan negara Indonesia di dunia internasional.
"Kami meminta Presiden menarik Dubes RI untuk Malaysia, karena itu memalukan.Bagaimana seorang duta besar bertindak sebagai tim sukses dalam pemilu, karena ini sudah melanggar kode etik serta tugas dan fungsi pokoknya dan telah memalukan negara. Ini masuk dalam kategori perbuatan tercela," tegasnya.
Sementara itu, KPU-Bawaslu sendiri telah mengirimkan tim guna menyelidiki dugaan surat suara tercoblos di Malaysia. Tim yang diterjunkan akan membantu tugas dari Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dalam mengungkap kebenaran surat suara yang tercoblos.
Tim akan melakukan penyelidikan secara detail, mulai dari pengecekan tempat dalam video, keaslian surat suara, jumlah surat suara, orang yang pertama kali melaporkan ke Panwaslu LN, hingga orang yang membuat video.
"KPU langsung mengontak PPLN untuk segera melakukan pengecekan di lapangan. Pemeriksaan untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Sampai malam ini on going process, saya minta laporan yang detail," ungkap Ketua KPU Arief Budiman saat menggelar konferensi pers di kantor Bawaslu RI, Kamis (11/4).
Berdasar sampel surat suara pilpres yang dibuka, telah tercoblos pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf Amin. Sedangkan, surat suara pemilihan legislatif (pileg) sudah dicoblos untuk Partai Nasdem dengan caleg DPR RI dari partai yang sama bernomor nomor urut 3.
Reporter: Lisza EgehamSumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi mengatakan sudah ada pengawasan yang berlapis-lapis selama penyelenggaraan pemilu
Baca SelengkapnyaJokowi meminta pihak yang menemukan kecurangan untuk melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Baca SelengkapnyaPencoblosan ulang itu dilakukan karena panitia pengawas Pemilu 2024 setempat menemukan maladministrasi Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Kuala Lumpur.
Baca SelengkapnyaSampai saat ini, kata Idham, KPU belum dapat mengonfirmasi kebenaran surat suara yang sudah tercoblos lebih dulu itu.
Baca SelengkapnyaMasalah tersebut seperti data pemilih yang tidak akurat, distribusi logistik, hingga kerusakan alat dan surat suara.
Baca Selengkapnya"Harus dilihat kembali, jangan sampai juga ada rekayasa" kata Arsjad
Baca SelengkapnyaPPP memastikan ingin memperoleh suara dari pencoblosan yang sah.
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo-Gibran segera mengirimkan tim pencari fakta khusus untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu
Baca SelengkapnyaFilm ini membahas tentang dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi berujar, jika betul ada kecurangan maka bisa melaporkan ke Bawaslu atau nantinya bisa menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca SelengkapnyaJokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.
Baca SelengkapnyaAda sekitar ratusan orang yang ditangkap Polda Metro Jaya, namun sebagian sudah dibebaskan
Baca Selengkapnya