Jokowi soal koalisi pecah di Pilkada: Saya enggak mau ikut-ikut
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo tak mau mencampuri soal partai politik koalisi pendukung pemerintah pecah dalam Pilgub DKI Jakarta 2017. Menurut Jokowi, itu hak masing-masing partai untuk memilih.
"Itu haknya partai. Itu hak setiap partai termasuk juga PPP, saya enggak mau ikut-ikut," ujar Jokowi usai makan siang bersama Ketua Umum (Ketum) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy di Istana Merdeka, Selasa (22/11).
Disinggung soal tujuan safari politik hingga mengundang ketua umum partai ke Istana, Jokowi menegaskan itu hanya bentuk konsolidasi kebangsaan. Orang nomor satu di Tanah Air ini mengaku hanya ingin memperkuat kembali Pancasila sebagai ideologi negara.
-
Bagaimana cara Pilkada DKI 2017? Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017 (disingkat Pilgub DKI 2017) dilaksanakan pada dua tahap, yaitu tahap pertama di tanggal 15 Februari 2017 dan tahap kedua tanggal 19 April 2017 dengan tujuan untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022.
-
Bagaimana Pilkada DKI 2017 dijalankan? Pilkada DKI Jakarta 2017 merupakan salah satu pemilihan kepala daerah yang paling menonjol dalam sejarah Indonesia karena berbagai dinamika politik dan sosial yang terjadi.
-
Kenapa Jokowi tidak ikut campur dalam kabinet? 'Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024,' kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Siapa saja kandidat yang bertarung di Pilkada DKI 2017? Pada putaran pertama, ada tiga pasangan calon: Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) - Djarot Saiful Hidayat; Anies Baswedan - Sandiaga Uno; dan Agus Harimurti Yudhoyono - Sylviana Murni.
-
Kenapa Jokowi dibolehkan ikut kampanye? Undang-Undang Pemilu tidak melarang seorang presiden untuk ikut kampanye, apakah untuk pemilihan presiden atau pemilihan legislatif. Beleid yang sama juga tidak melarang kepala negara untuk berpihak atau mendukung salah satu pasangan calon presiden.
-
Kenapa PDIP melobi PKB untuk Pilkada Jakarta? 'Atas dasar fakta itu, kami berniat menjalin kerja sama politik dengan PKB. Waktu itu kan PDIP belum bisa mengajukan calon sendiri sebab Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 yang membolehkan kami mengajukan calon sendiri belum ada,' tambah dia.
"Ini konsolidasi kebangsaan dan juga mengingatkan kita semua betapa pentingnya Pancasila, Bhinneka, UUD. Dan mengingatkan kita semua juga kita berbeda-beda," ujar dia.
"Sehingga pada saat konsolidasi itu, baik ke TNI, Polri, ulama, kita menjadi semakin tahu apa yang harus kita perbaiki, kita benahi, kita lakukan, yang sebelumnya kita tidak berpikir sejauh itu," imbuh dia.
Seperti diketahui, parpol koalisi pemerintah tidak satu suara dalam Pilgub DKI Jakarta 2017. Partai pemenang Pemilu yakni PDIP mengusung pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat. Sementara tiga parpol pendukung pemerintah lain, yakni PAN, PPP dan PKB justru mengusung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi menegaskan, presiden tidak mengurusi soal pencalonan presiden atau wakil presiden.
Baca SelengkapnyaPuan menegaskan Jokowi bukan ketua umum partai politik dan ketua koalisi.
Baca SelengkapnyaJokowi membantah ikut cawe-cawe soal isu Munaslub Golkar itu.
Baca SelengkapnyaJokowi membantah berkomunikasi dengan Golkar dan PAN sebelum kedua partai itu mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menegaskan Presiden Jokowi demokratis, dan menghormati independensi serta hak setiap partai politik.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi gregetan disebut dengan julukan Lurah oleh banyak politisi.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menolak menanggapi soal putusan MK mengenai persyaratan baru capres dan cawapres
Baca SelengkapnyaSelain Pilgub Jakarta, Kaesang juga santer maju di Pilgub Jateng.
Baca SelengkapnyaHal ini disampaikan Jokowi menjawab kabar yang menyebutkan dirinya akan ikut kampanye akbar terakhir pada 10 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi menolak menanggapi soal putusan MK mengenai persyaratan baru capres dan cawapres.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi meminta hal tersebut ditanyakan langsung pada Ketua MPR Ahmad Muzani.
Baca SelengkapnyaTerlebih, kata Ganjar, semua pihak juga ikut netral dalam menghadapi pemilu serentak 2024.
Baca Selengkapnya