Jokowi soal Kumpulkan Ketum Koalisi: Bukan Cawe-Cawe, Capres Cawapres Urusan Partai
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo membantah kalau dirinya cawe-cawe urusan Pilpres 2024 lantaran mengumpulkan ketua umum partai koalisi pemerintah di Istana beberapa hari lalu. Jokowi menegaskan, pertemuan tersebut hanya sekadar diskusi saja.
"Bukan cawe-cawe, wong itu diskusi saja kok (masa) cawe-cawe. Saya tadi sampaikan, saya ini juga pejabat politik. Saya bukan cawe-cawe. Urusan Capres, Cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai," kata Jokowi di Jakarta, Kamis (4/5).
Jokowi menegaskan sudah bolak balik menyampaikan kalau ketum partai mengundang, maka tidak ada salahnya jika sebaliknya. Apalagi, kata Jokowi, tak ada konstitusi yang dilanggar dari mengundang ketum partai.
-
Kenapa Jokowi dibolehkan ikut kampanye? Undang-Undang Pemilu tidak melarang seorang presiden untuk ikut kampanye, apakah untuk pemilihan presiden atau pemilihan legislatif. Beleid yang sama juga tidak melarang kepala negara untuk berpihak atau mendukung salah satu pasangan calon presiden.
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Apa yang dibilang Jokowi soal kampanye? 'presiden boleh berkampanye.''
-
Bagaimana PDIP menjelaskan tentang tidak diundangnya Jokowi? 'Tidak ada refleksi khusus atas tidak adanya Pak Jokowi,' kata Hasto di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5). Hasto mengatakan, PDIP didasarkan pada kekuatan kolektif seluruh anggota mulai dari tingkat anak ranting hingga Satgas Partai. Menurutnya, kekuatan itu menyatu dengan akar rumput.'Karena partai ini didasarkan kepada kekuatan kolektif dari seluruh anggota, dari tingkat anak ranting, ranting, PAC, satgas partai. Dan itu adalah sumber kekuatan partai yang menyatu dengan akar rumput,' tuturnya.
-
Kenapa Jokowi hadir di acara? Acara serah terima dihadiri langsung oleh Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo Subianto.
-
Kenapa Presiden Jokowi hadir di pelantikan? Pelantikan juga dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
"Saya mengundang mereka boleh-boleh saja. Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Enggak ada. Tolonglah mengerti bahwa kita ini juga politisi, tetapi juga pejabat publik," katanya.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan isi pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan enam ketua umum partai politik koalisi pemerintahan. Dalam pertemuan tersebut, enam pimpinan partai politik (parpol) sepakat melanjutkan komitmen kebangsaan.
Zulhas menjelaskan pertemuan Jokowi dengan enam pimpinan parpol yakni Megawati Soekarnoputri, Airlangga Hartarto, Mardiono, Prabowo Subianto, dan Muhaimin Iskandar di Istana Negara memang sudah direncanakan sebelumnya.
Menteri Perdagangan ini menyebut perlu membahas bonus demografi Indonesia yang puncaknya terjadi tahun 2025 sampai 2038.
Zulhas mengatakan, Indonesia bisa menjadi negara maju seperti Korea Selatan tahun 2025-2038.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Keanggotaan partai politik Jokowi dipertanyakan setelah menyebut presiden boleh kampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu.
Baca SelengkapnyaJokowi ternyata sempat bertemu dengan para ketua umum partai politik pendukungnya
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan, presiden tidak mengurusi soal pencalonan presiden atau wakil presiden.
Baca SelengkapnyaIstana meluruskan ucapan Presiden Jokowi soal presiden boleh kampanye dan memihak.
Baca SelengkapnyaSelain Pilgub Jakarta, Kaesang juga santer maju di Pilgub Jateng.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) membuka kemungkinan akan bertemu ketua umum partai politik (parpol).
Baca SelengkapnyaJokowi membantah berkomunikasi dengan Golkar dan PAN sebelum kedua partai itu mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo.
Baca SelengkapnyaPresiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menyatakan dukungan kepada Cagub-Cawagub Ridwan Kamil dan Suswono untuk Pilkada Jakarta.
Baca SelengkapnyaDemokrat menilai sangat wajar jika Jokowi bertemu dengan para ketua umum partai politik
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi berbicara soal politik saat berpidato di Sidang Tahunan MPR/DPR 2023.
Baca SelengkapnyaSebelumnya Presiden Jokowi menegaskan baik Presiden maupun menteri boleh berpihak dalam Pilpres
Baca SelengkapnyaBegitu juga dengan menteri disebut Jokowi boleh berkampanye
Baca Selengkapnya