Jokowi soal namanya dicatut: Apa saya pernah marah sih?

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut Presiden Joko Widodo marah besar saat mengetahui namanya dicatut oleh seorang Menteri yang diduga Menko Polhukam Luhut Pandjaitan untuk mendukung calon Ketua Umum Setya Novanto dalam gelaran Munas Golkar yang akan digelar di Bali pada 15-17 mei mendatang.

Saat dikonfirmasi apakah benar ia marah besar seperti yang diutarakan oleh Jusuf Kalla, Presiden Jokowi menjawabnya dengan nada santai. Sembari tersenyum, Jokowi justru menyatakan bahwa ia tidak pernah marah sekalipun.

"Apa saya pernah marah sih?" kata Jokowi sembari tersenyum di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/5).

Sementara itu, saat ditanya apa komentarnya terkait isu yang beredar tersebut, Jokowi menyatakan bahwa responnya terkait ia yang disebut mendukung Setya Novanto itu telah disampaikan oleh Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi, Senin (9/5) kemarin.

"Kan sudah sama Pak Johan Budi," katanya.

Johan Budi sebelumnya menegaskan jika Jokowi sama sekali tak mendukung siapapun dalam gelaran Munaslub Golkar minggu depan. Johan mengatakan, Jokowi menyerahkan sepenuhnya proses pemilihan ketua umum Golkar kepada mekanisme internal partai beringin itu.

Seperti diketahui, Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan pemerintah termasuk Presiden Jokowi tidak berpihak terhadap salah satu calon ketua umum Partai Golkar. Bahkan, Jokowi marah namanya dicatut.

Hal itu diungkapkan JK menanggapi kabar Menko Polhukam Luhut Pandjaitan telah mengumpulkan para pengurus DPD yang memiliki hak suara dan menyatakan mendukung salah satu calon dengan membawa-bawa nama Jokowi dan institusi TNI/Polri.

"Pertama, Pak Jokowi itu bukan anggota Golkar. Kedua, kita tidak ingin mengembalikan lagi cara Orde Baru ketika pemerintah atau pejabat pemerintah itu mendukung seseorang apalagi dengan cara memerintahkan aparat. Itu presiden sangat marah akibat dikatakan begitu (mendukung salah satu calon). Jadi itu sama sekali tidak benar," ujar Wapres JK di kantornya, Jakarta, Selasa (10/5).

JK memaparkan, siapa saja termasuk para menteri berhak mendukung salah satu calon ketua umum Golkar secara pribadi. Namun tidak boleh membawa nama institusi. "Apalagi yang saya baca nama presiden dan sebagainya. Kemarin presiden menegaskan, saya bicara berdua lama, ingin memberikan pesan bahwa sama sekali presiden itu tidak berpihak dan tidak mengunggulkan siapapun untuk Golkar itu, sama sekali tidak," ucap JK.

JK kembali menegaskan, posisi pemerintah netral dan dia meminta kepada semua pejabat baik di pusat maupun di daerah, tidak menggunakan posisinya untuk memerintahkan mendukung salah satu calon.

"Saya minta kepada pejabat, siapa saja, apalagi di daerah, jangan mengembalikan posisi sama seperti Orde Baru, pejabat-pejabat itu perintah-perintah gitu kan (dukung salah satu calon)."

"Apalagi diberitakan mendukung seseorang, justru mencederai Presiden dan wakil presiden, mengatasnamakan, menjual nama presiden. Masak saya dan presiden mendukung seperti itu. Pasti tidak," ujar JK.

JK berpesan, jika ada menteri yang menyatakan mendukung salah satu calon merupakan hal yang boleh-boleh saja. "Asal jangan mengatasnamakan pemerintah, dan mengatasnamakan apalagi Presiden. Presiden sama sekali tidak. Marah malah dikatakan begitu. Itu ingin saya tekankan. Dan presiden minta itu disiarkan bahwa presiden sama sekali tidak berpihak," pungkasnya.