Follow
Jokowi sudah teken UU Pilkada dan UU Pemda
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo telah menandatangani dua Undang-Undang yang baru disahkan oleh DPR, yaitu UU Pilkada dan UU Pemerintah Daerah. Sebelum disahkan, semua Fraksi di DPR sepakat untuk merevisi sejumlah pasal yang terdapat dalam kedua UU tersebut.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, UU yang baru ditandatangani Jokowi itu telah tercatat ke dalam lembaran negara yang terlampir dalam UU Pilkada dan UU Pemda, Nomor 1 dan Nomor 2 Tahun 2015.
"Sudah ditandatangani, saat ini sudah diserahkan ke Menkum HAM," ujar Pratikno, usai menghadiri rapat dengan Komisi II, di Gedung DPR, Selasa (2/1).
-
Mengapa UU Pemilu terbaru diterbitkan? Penerbitan Undang-Undang baru ini sebagai langkah signifikan dalam reformasi sistem Pemilu di Indonesia.
-
Kapan UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada mulai berlaku? Implementasi undang-undang ini di berbagai pilkada telah membantu menciptakan proses pemilihan yang lebih terstruktur dan transparan, meskipun masih menghadapi tantangan seperti politik uang dan netralitas aparat penyelenggara pemilu.
-
Bagaimana UU Pemilu terbaru diubah? Undang Undang Pemilu tersebut terbit pasca Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi Undang Undang yang lebih adaptif.
-
Apa perubahan UU Pemilu terbaru? Salah satu perubahan yang tercantum pada Undang Undang Pemilu terbaru ini adalah Pasal 10A yang mengatur pembentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di provinsi-provinsi baru.
-
Kapan UU Pemilu dibuat? Di Indonesia, pemilu diatur dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.
-
Kapan Presiden Jokowi terbitkan UU Pemilu terbaru? Presiden Joko Widodo menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu pada tanggal 4 Mei 2023.
Menurutnya, jika tidak ada halangan maka surat tersebut akan diserahkan kembali ke DPR sora nanti, untuk bisa dievaluasi kembali.
"Kami harap sore ini Kemenkum HAM sudah selesai sehingga akan segera diserahkan ke DPR," kata Pratikno.
Sebelumnya diberitakan, DPR telah menyetujui agar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota disahkan menjadi undang-undang.
Perubahan terhadap sejumlah poin di dalamnya pun sepakat untuk dilakukan, hanya jika undang-undang tersebut telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo.
KPU pun memegang janji DPR untuk memotong ketentuan waktu tahapan di dalam Perppu sehingga pelaksanaan pemungutan suara pilkada serentak masih bisa dilakukan di 2015. (mdk/tyo)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Masa jabatan kepala desa kini menjadi delapan tahun dan dapat dipilih maksimal dua kali masa jabatan.
Baca Selengkapnya
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.
Baca Selengkapnya
"Setelah 79 tahun merdeka, akhirnya kita memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru sebagai upaya memodernisasi hukum Indonesia," kata Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
Sejarah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia dari masa ke masa.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi menandatangani pengesahan RUU DKJ (Daerah Khusus Jakarta).
Baca Selengkapnya
Berikut isi Undang Undang Pemilu terbaru tahun 2023 terbitan Presiden Joko Widodo.
Baca Selengkapnya
Istana menjelaskan kunjungan Jokowi di Jateng dalam kapasitas sebagai presiden.
Baca Selengkapnya
Pengertian Pilkada beserta sejarahnya yang perlu diketahui.
Baca Selengkapnya
Pilkada Serentak 2024 merupakan momentum penting dalam demokrasi Indonesia yang akan menentukan arah kepemimpinan di berbagai daerah.
Baca Selengkapnya
Sejak tahun tersebut, jumlah provinsi yang menggelar Pilkada serentak terus bertambah.
Baca Selengkapnya
Sementara, pelantikan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilakukan 10 Februari 2025.
Baca Selengkapnya
Moeldoko menjelaskan dalam UU Pemilu sudah diatur bahwa presiden, wakil presiden yang melakukan kegiatan kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara, kecu
Baca Selengkapnya