Jokowi sudah turunkan BBM, politikus ini masih mencibir

Merdeka.com - Pemerintah akhirnya kembali mengoreksi kebijakan harga BBM subsidi, premium dan solar yang sudah naik per 18 November kemarin. Perubahan kembali harga yang belum genap dua bulan tersebut, lantaran anjloknya harga jual minyak dunia.

Keputusan baru pemerintah untuk premium adalah mencabut subsidi. Dengan demikian, harga baru yang ditetapkan untuk premium adalah Rp 7.600 per liter, mengikuti pergerakan minyak dunia.

Sedangkan untuk solar dari Rp 7.500 per liter menjadi Rp 7.250, atau turun Rp 1.000 dari harga bebas Rp 8.250 per liter.

Banyak yang mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Di antara mereka ada yang menilai harga BBM turun lantaran kabar interpelasi DPR. Berikut lengkapnya:

Masyarakat terbebani BBM

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan rakyat Indonesia saat ini dihadapkan pada kondisi memprihatinkan. Misalnya di tengah masyarakat dunia menikmati penurunan harga BBM karena harga minyak dunia turun, masyarakat Indonesia justru mengalami nasib sebaliknya. Walaupun per Januari 2015, pemerintah menurunkan harga premium yang awalnya Rp 8.500 menjadi Rp 7.600 per liter."Harga BBM naik 30 persen. Harga-harga kebutuhan pokok dan transportasi juga naik. Di sisi lain, pendapatan masyarakat tidak mengalami perbaikan, Daya beli masyarakat turun," jelas Fadli di Jakarta, Rabu (31/12)."Masyarakat terbebani biaya BBM, harga sembako dan harga kebutuhan lainnya. Kondisi ekonomi makro kita juga mengkhawatirkan. Nilai rupiah semakin melemah. Saat ini masih berada di atas Rp 12.500 per US Dolar. Belum jelas kapan rupiah kembali bisa menguat," imbuhnya.

Jokowi berhentilah pencitraan

Waketum Partai Demokrat Agus Hermanto menilai pemerintah tidak usah basa-basi dan mengumbar janji semata. Pemerintah Presiden Jokowi dituntut memberikan bukti-bukti atas janji-janji kampanyenya dibandingkan menebar janji kembali."Pencitraan saja yang dilaksanakan, sekarang memberi sinyal BBM akan turun, kita tunggu saja. Kemarin mewacanakan menghilangkan premium," ketusnya.Lebih lanjut, Agus menilai, tim ekonomi pemerintahan Presiden Jokowi sangat lemah. Tim ekonomi dinilainya kurang fokus dalam bekerja dan justru cenderung lebih mengutamakan pencitraan semata."Tim ekonomi Jokowi sangat lemah, justru menyalahkan pemerintah sebelumnya, Pak SBY," tandasnya.

 

tim ekonomi pemerintahan Presiden Jokowi sangat lemah. Tim ekonomi dinilainya kurang fokus dalam bekerja dan justru cenderung lebih mengutamakan pencitraan semata."Tim ekonomi Jokowi sangat lemah, justru menyalahkan pemerintah sebelumnya, Pak SBY," tandasnya.

Pengaruh tekanan DPR

Tidak cuma karena harga minyak dunia turun, keputusan Presiden Jokowi mencabut subsidi premium juga karena hak interpelasi anggota DPR yang sudah ditandatangani ratusan anggota."Kami meyakini bahwa usulan pengajuan Hak Interpelasi yang diajukan oleh anggota DPR yang sudah ditandatangani oleh lebih dari 240-an anggota DPR yang mendukung turut menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menurunkan harga BBM saat ini," kata inisiator hak interpelasi BBM, Mukhamad Misbakhun kepada wartawan, Jakarta, Rabu (31/12).Wasekjen Partai Golkar itu mengaku sangat menghargai dan mendukung kebijakan pemerintah yang menurunkan harga BBM bersubsidi karena alasan harga minyak dunia turun menerus. Namun demikian, tegas Misbakhun, pengajuan hak interpelasi oleh anggota DPR menjadi salah satu alasan utama pemerintah menurunkan harga BBM.Lebih lanjut, Misbakhun menegaskan, paling tidak pihaknya telah berhasil mengingatkan tim ekonomi presiden untuk lebih berhati-hati dalam membuat kebijakan. Apalagi kebijakan yang tidak populis dan justru membebani kebutuhan rakyat. (mdk/ian)