Jokowi tak akan evaluasi parpol koalisi yang pecah di Pilgub DKI

merdeka.com Sekitar 8 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Partai politik (parpol) yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah pecah dalam Pilgub DKI Jakarta 2017. Partai pemenang pemilu yakni PDIP mengusung pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Dajrot Saiful Hidayat. Sementara tiga parpol pendukung pemerintah lain, yakni PAN, PPP dan PKB justru mengusung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni.

Menanggapi pecahnya dukungan tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, dirinya tak akan melakukan evaluasi terhadap sejumlah parpol koalisi pemerintah.

"Enggak ada (evaluasi), ya kita kan sudah bertemu semuanya (Ketum Partai)," kata Jokowi saat memberikan keterangan pers di beranda Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/11).

Orang lain juga bertanya?

Seperti diketahui, belakangan Jokowi mengundang sejumlah ketua umum partai politik ke Istana Merdeka. Pada Kamis, 17 November 2016, Jokowi mengundang Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk makan siang.

Sementara pada Senin, 21 November 2016, Jokowi mengundang Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pada pagi hari ini, giliran Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh yang diundang ke Istana Merdeka untuk sarapan.

Megawati Soekarnoputri usai menghadiri undangan Jokowi kemarin, mengaku akan menggelar pertemuan dengan pimpinan partai politik yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah.

"Bagaimana dengan PAN, PPP, PKB, yang dewasa ini kalau kita mengetahui mereka mengikuti pilkada dengan pencalonan yang berbeda. Padahal pada waktu-waktu yang lalu sebetulnya saya sudah mengatakan bahwa baiknya ya kalau tadinya sudah bersatu di dalam sebuah penguatan di pemerintahan, ya seharusnya juga di dalam pilkada-pilkada yang ada kita bisa bersama-sama," ungkap Megawati saat memberikan keterangan pers di beranda Istana Merdeka, Jakarta, Senin (21/11).

Kendati merasa kesal atas pecahnya dukungan koalisi tersebut dalam Pilgub DKI 2017, Megawati mengatakan pilihan setiap parpol tak bisa dipaksakan. Sebab, hal itu kewenangan partai masing-masing.

"Hak partai untuk menentukan hal-hal seperti itu," ujar dia.

(mdk/sho)