Jokowi tidak berharap Perppu calon tunggal pilkada
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak berharap mengeluarkan Perppu Pilkada serentak. Perppu merupakan keputusan alternatif terakhir setelah presiden terlebih dahulu menggelar rapat konsultasi dengan segenap pimpinan lembaga negara dan pihak-pihak terkait, Rabu (5/8) besok.
"Presiden mengatakan Perppu tidaklah salah satu keputusan yang diharapkan. Karena itu adalah keputusan alternatif terakhir. Keputusannya akan diambil bersama pemerintah termasuk juga lembaga lain dan KPU," kata Menko Polhukam Tedjo Edy Purdijatno di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/8).
Di tempat yang sama, Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, pihaknya telah menjelaskan secara detail kepada pemerintah soal tahap-tahapan dalam pilkada serentak.
-
Pilkada memilih apa saja? Pilkada adalah proses pemilihan demokratis untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.Dalam hal ini, hak suara masyarakat digunakan untuk memilih Gubernur, wakil gubernur, Bupati, wakil bupati, Wali kota, dan wakil wali kota.
-
Siapa yang dipilih di Pilkada? Pilkada adalah proses pemilihan demokratis untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.
-
Apa yang dipilih di Pilkada? Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah proses demokratis yang dilaksanakan untuk memilih pemimpin di tingkat daerah.
-
Apa yang dipilih dalam Pilkada? Pilkada itu apa? Pilkada merupakan singkatan dari Pemilihan Kepala Daerah.
-
Siapa yang dipilih dalam Pilkada? Pilkada adalah proses di mana masyarakat memilih pemimpin lokal, seperti gubernur, bupati, atau wali kota, yang akan memegang kendali atas pemerintahan daerah mereka selama beberapa tahun ke depan.
-
Apa yang terjadi jika calon tunggal kalah? Anggota KPU RI Idham Holik menjelaskan jika ada calon tunggal yang perolehan suaranya tidak mencapai 50 persen lebih dari total jumlah pemilihnya, maka selama periode pemerintahan sampai akhirnya pilkada berikutnya daerah itu dipimpin oleh penjabat sementara (Pjs).
Hingga pendaftaran terakhir setelah masa perpanjangan, ada 7 wilayah yang hanya memiliki pasangan calon tunggal.
"Bahwa tahapan sudah ditutup kemarin dan sudah ada penetapan terhadap 7 daerah itu dan 7 daerah itu akan dilakukan penundaan pemilihan sampai 2017," kata Husni.
Lebih lanjut, Husni menjelaskan, pemerintah belum mengambil keputusan apapun dan bahkan opsinya juga belum dibahas menyikapi persoalan ini. Husni enggan berkomentar mengenai lambatnya sikap pemerintah dapat mengganggu tahap-tahapan jadwal yang telah disusun oleh KPU mengenai Pilkada serentak.
Termasuk usulan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla agar pendaftaran Pilkada serentak diperpanjang hingga semua wilayah tidak ada calon tunggal.
"Bagi kami konsentrasinya melanjutkan tahapan yang ada. Tahapan selanjutnya, sekarang itu sedang dalam tahapan verifikasi terhadap dokumen yang ada di 262 daerah, minus yang 7 calon tunggal itu," jelas Husni.
"Kalau berdasarkan PKPU enggak ada lagi perpanjangan. Di luar peraturan tidak bisa dirujuk," tutupnya.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi menolak menanggapi soal putusan MK mengenai persyaratan baru capres dan cawapres.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menolak menanggapi soal putusan MK mengenai persyaratan baru capres dan cawapres
Baca Selengkapnya"Enggak ada, pikiran saja enggak ada, masa (terbitkan Perppu Pilkada)," kata Jokowi kepada wartawan di Hotel Kempinski Jakarta Pusat, Jumat (23/8).
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyebut hal tersebut merupakan kenyataan demokrasi yang terjadi di daerah.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menolak menanggapi soal putusan MK mengenai persyaratan baru capres dan cawapres.
Baca SelengkapnyaReaksi Ganjar Dengar Jokowi Sudah Kantongi Pilihan Capres
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut hal tersebut merupakan kenyataan demokrasi yang terjadi di daerah.
Baca SelengkapnyaTerlebih, kata Ganjar, semua pihak juga ikut netral dalam menghadapi pemilu serentak 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan, presiden tidak mengurusi soal pencalonan presiden atau wakil presiden.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi gregetan disebut dengan julukan Lurah oleh banyak politisi.
Baca SelengkapnyaPPP menutup rapat-rapat peluang untuk membentuk poros alternatif.
Baca SelengkapnyaDua putusan MK tersebut memiliki efek langsung buat kedua putra Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya