JPPR ingatkan masa tenang pilkada rawan intimidasi dan politik uang
Merdeka.com - Masa tenang (6-7-8 Desember 2015) adalah waktunya pemilih untuk mempelajari rekam jejak dan mendalami visi misi pasangan calon kepala daerah. Akan tetapi dalam banyak kejadian, masa tenang justru dipenuhi oleh beragam pelanggaran.
"Pengalaman pilkada sebelumnya menunjukkan, di antara pelanggaran yang muncul adalah penyebaran isu negatif melalui selebaran dan pesan siaran, pemberian uang atau barang dalam mempengaruhi pemilih serta ujaran intimidatif untuk menciptakan ketakutan," kata Ketua Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz dalam siaran pers yang diterima merdeka.com, Sabtu (5/12)
Dia juga mengungkapkan, penyebaran isu SARA dalam masa tenang patut diwaspadai. Ketidakjelasan pelaku dan penyebar pesan-pesan negatif melalui perangkat teknologi informasi semakin sulit untuk ditindaklanjuti.
-
Kenapa SARA jadi isu sensitif di Indonesia? Keberagaman suku, ras, dan agama menjadi isu sensitif semenjak praktik politik identitas mulai digunakan oleh para elite politik dalam kampanye-kampanyenya.
-
Kenapa SARA sering jadi penyebab konflik? Konflik horizontal terbentuk antara individu atau kelompok yang memiliki identitas SARA yang berbeda, sedangkan konflik vertikal terbentuk antara kelompok yang memiliki perbedaan status atau kekuasaan.
-
Mengapa Negara Serikat lebih rentan terhadap ketidakstabilan politik? Sistem negara serikat mungkin lebih rentan terhadap ketegangan politik antara pemerintah pusat dan negara bagian, serta antara negara bagian itu sendiri, yang dapat mengakibatkan ketidakstabilan politik atau konflik.
-
Siapa yang diserang menjelang Pemilu? 'Jadi media center ini bukan media center capres-capresan, jadi tidak untuk capres-capres tapi ini untuk pelurusan informasi data dari pemerintah sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi yang valid ataupun serangan yang diterima (untuk pemerintah). Sekarangkan banyak juga serangan yang kami terima, urusan capres tapi serangannya ke Pemerintah,' imbuhnya.
-
Kenapa Pilkada DIY rawan konflik? Di beberapa daerah, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) rawan terjadi konflik, tak terkecuali di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
"Penyebaran ini menimbulkan fitnah yang jelas mengurangi materi perbincangan yang semestinya lebih berkualitas," tukas Masykurudin.
Selain isu SARA, pemberian uang dan barang juga tidak kalah kuat potensinya. Pendekatan transaksional yang dilakukan oleh tim pasangan calon didukung dengan pertemuan-pertemuan terbatas yang sudah sejak awal dilakukan. "Dengan teknik dan cara yang variatif, politik transaksional dalam mempengaruhi pilihan pemilih akan meningkat di masa tenang," ujarnya.
Satu lagi, praktik intimidasi, baik yang lunak hingga yang keras, ujaran pemaksaan untuk memilih atau menolak pasangan calon tertentu akan berlaku. Menurut Masykurudin, ujaran tersebut dilakukan terutama oleh individu yang mempunyai pengaruh dan kekuatan tertentu di komunitasnya masing-masing.
"Oleh karena itu, para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada perlu bekerja sekuat tenaga untuk menjaga masa tenang nihil pelanggaran. Panitia pengawas pemilihan membuka telinga lebar-lebar untuk memastikan pelanggaran tidak terjadi. Pihak keamaan selalu siaga untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi," pesannya.
JPPR mengajak semua pihak untuk bersama-sama untuk menjaga dan memulihkan masa tenang sebagaimana mestinya. "Mari menjadikan masa tenang benar-benar tenang, agar masyarakat pemilih dapat juga dengan tenang mempertimbangkan siapa yang layak memimpin daerah lima tahun mendatang," pungkas Masykurudin.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) mengungkap potensi kerawanan konflik di daerah yang menggelar Pilkada serentak 2024.
Baca SelengkapnyaDua hari lagi, rakyat Indonesia akan memilih pemimpin baru
Baca SelengkapnyaDia menyayangkan pelaku pembuat dan penyebaran berita profokatif yang membuat kegaduhan di masa tenang.
Baca SelengkapnyaKerawanan tinggi potensial terjadi pada tahapan kampanye dan proses pemungutan suara.
Baca SelengkapnyaBerbagai atribut kampanye yang bertebaran dan menyebabkan pemandangan kota terlihat kumuh akhirnya mukai ditertibkan.
Baca SelengkapnyaKepada seluruh jajaran, Munandar meminta agar terus melakukan konsolidasi.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan jadwal yang ditetapkan KPU, masa tenang Pilkada dimulai pada 24 sampai 26 November 2024.
Baca SelengkapnyaJawa Tengah menjadi salah satu titik rawan Pilkada 2024, KPU beberkan sejumlah faktornya.
Baca SelengkapnyaPolisi mengingatkan kepada masyarakat agar tidak terpengaruh isu-isu provokatif
Baca SelengkapnyaApel ini juga menandakan dimulainya operasi pengamanan Pilkada yang akan berlangsung selama 127 hari.
Baca SelengkapnyaPolisi meminta masyarakat ikut menjaga situasi aman selama Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaPatroli siber itu bertujuan untuk memastikan tidak ada aktivitas kampanye dalam media sosial yang terdaftar
Baca Selengkapnya