Follow
Jubir JK: Ruhut beresin saja rumah tangga sendiri
Merdeka.com - Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengkritik wacana duet Joko Widodo (Jokowi) dengan Jusuf Kalla (JK) di pilpres 2014. Menyikapi hal itu, Media Officer JK Husain Abdullah menyarankan agar Ruhut tak ikut campur urusan orang lain.
Menurutnya, lebih baik Partai Demokrat fokus dengan urusan internal partai saja, termasuk pelaksanaan konvensi capres yang disebut makin tidak jelas ujungnya setelah suara Demokrat jeblok pada hasil hitung cepat pemilu legislatif.
"Ruhut itu tidak usah urusin Jokowi JK, urus partainya saja, dengan capres-capresnya di konvensi itu. Beresin saja rumah tangga sendiri dulu, tidak perlu urus yang lain. Urus masalah sendiri dulu," kata Husain dalam siaran pers yang diterima merdeka.com, Senin (14/4).
-
Siapa yang Mahfud minta jangan dekat saat kampanye Pilpres 2024? Salah satunya adalah Gubernur Sumatra Utara yang dulu merupakan staf ahli atau Pangdam Sumut yang dulu Sesprinya di Kemenkopolhukam.
-
Apa yang Ridwan Kamil sampaikan ke Jusuf Kalla? 'Saya sudah sampaikan saya memuliakan semua program gubernur sebelumnya, siapapun itu selama baik kita lanjutkan,' kata RK kepada wartawan di Jakarta, Kamis (5/9).
-
Kenapa Jokowi tidak ikut campur dalam kabinet? 'Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024,' kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Siapa yang dilarang MK terlibat dalam sengketa Pilpres? Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan, sidang perdana sengketa pilpres 2024 yang akan digelar perdana esom hari hanya dihadiri depalan hakim MK tanpa Anwar Usman.
-
Kenapa Jusuf Kalla dukung larangan speaker luar masjid? 'Sejak dulu juga kami di dewan masjid, DMI itu mengatur itu bahwa sound system yang keluar itu hanya boleh Azan dan juga pengajian. Awal paling hanya 5 -10 menit, tidak boleh lebih dari itu,' ujarnya usai melantik Pengurus Masjid Al Markaz Al Islami Makassar, Minggu (10/3).
-
Siapa yang larang Jokowi ikut kampanye? Tidak ada penyebutan presiden dan wakil presiden atau menteri di dalamnya.
Menurut Husain, logika Ruhut terbalik. Termasuk soal tudingan duet SBY-JK di pemerintahan medio 2004-2009 yang membikin capek. Husain mengklaim hasil pemilu legislatif 2009 Demokrat dapat 20 persen, membuktikan baiknya kinerja pemerintah SBY dan JK waktu itu. Sementara, sekarang seusai SBY Boediono memerintah, perolehan Demokrat cuma sembilan persen.
"Itu tandanya justru rakyat capek dengan SBY. Faktanya, mereka (Demokrat) pasang target pileg 15 persen. Itu tandanya rakyat capek dengan SBY tanpa JK. Tanpa JK, jeblok (perolehan suara Demokrat)," paparnya. (mdk/cob)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ruben Onsu tak terima saat isu perselingkuhan Sarwendah dan Betrand kembali diungkit. Soalnya, isu tersebut tak benar.
Baca Selengkapnya
Hal itu disampaikan Ruben Onsu saat berbincang dengan Melaney Ricardo. Berikut ulasan selengkapnya.
Baca Selengkapnya
Burhanuddin menilai, Indonesia masuk ke dalam negara yang paling rawan korupsi.
Baca Selengkapnya
Ganjar mengungkapkan saat menjadi Gubernur Jateng ujian cawe-cawe yang dihadapi Atiqoh sangat berat.
Baca Selengkapnya
JK tak masalah semua pihak beri nasihat untuk presiden dan wakil presiden asal sesuai aturan.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo sepakat dengan Menko Marves Luhut Binsar Padjaitan agar kabinet Prabowo-Gibran tak diisi oleh orang toxic.
Baca Selengkapnya
Sultan mengungkapkan, istrinya tidak pernah tahu siapa yang dia pilih di Pilpres.
Baca Selengkapnya
Yenny Wahid meminta Barikade Gus Dur tidak memilih Anies-Cak Imin di Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Seperti diketahui, hubungan PKB dan PBNU semakin panas. Pemicunya, Cak Imin menjadi pelopor pansus haji di DPR.
Baca Selengkapnya
Ucapan Gibran disampaikan menanggapi pernyataan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo FX Hadi Rudyatmo.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi menolak menanggapi soal putusan MK mengenai persyaratan baru capres dan cawapres
Baca Selengkapnya
Cak Imin mengatakan setuju dengan PBNU tidak boleh terlibat politik praktis seperti yang disampaikan Ketum PBNU Gus Yahya.
Baca Selengkapnya