Jubir Prabowo Khawatir Kartu Jokowi Cuma jadi Bahan Bancakan Duit Negara
Merdeka.com - Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak menangkap, potensi bancakan dari program kartu sakti Calon Petahana Joko Widodo. Diketahui, bila terpilih kembali pria karib disapa Jokowi itu akan menerbitkan tiga kartu tambahan sebagai pelengkap kartu sebelumnya.
"Ya (bancakan) itu yang kami ingin tak terjadi," kata Dahnil menjawab pertanyaan awak media soal potensi bancakan kartu sakti seperti terjadi pada program kartu KTP-elektronik, di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Senin (18/3).
Selain bancakan, Dahnil melihat ada peluang ketidakseragaman data dimiliki antara sistem di kartu dengan data dimiliki, seperti oleh Badan Pusat Statistik. Karenanya, kuat dugaan Dahnil akan muncul mafia rente bermain dalam program kartu Jokowi ini.
-
Bagaimana modus korupsi Bansos Jokowi? 'Modusnya sama sebenernya dengan OTT (Juliari Batubara) itu. (Dikurangi) kualitasnya,' ucap Tessa.
-
Siapa yang ditetapkan tersangka dalam korupsi Bansos Jokowi? Pada kasus ini, satu orang telah ditetapkan menjadi tersangka yakni Direktur Utama Mitra Energi Persada sekaligus Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada tahun 2020, Ivo Wongkaren, alias IW.
-
Kenapa pemerintah diklaim bagi-bagi bansos di situs judi? '𝐕𝐈𝐑𝐀𝐋 𝐁𝐀𝐍𝐒𝐎𝐒 𝐘𝐀𝐍𝐆 𝐃𝐈 𝐁𝐄𝐑𝐈𝐊𝐀𝐍 𝐏𝐄𝐌𝐄𝐑𝐈𝐍𝐓𝐀𝐇 𝐌𝐄𝐋𝐀𝐋𝐔𝐈 𝐒𝐈𝐓𝐔𝐒 𝐈𝐍𝐈🔥𝐒𝐀𝐋𝐃𝐎 𝐊𝐄𝐌𝐁𝐀𝐋𝐈 𝐉𝐈𝐊𝐀 𝐓𝐈𝐃𝐀𝐊 𝐓𝐄𝐑𝐁𝐔𝐊𝐓𝐈 𝐖𝐃!' narasi dalam unggahan Facebook.
-
Kenapa orang menggunakan data orang lain untuk pinjol? Kata Darmawan, kejadian itu sering sekali terjadi di era modern. Sebab, saat ini fasilitas pinjaman online adalah cara yang lebih banyak dipilih oleh anak muda ketika mereka tidak punya uang.
-
Apa kerugian negara akibat korupsi Bansos Jokowi? 'Kerugian sementara Rp125 milyar,' pungkasnya.
-
Apa modus penipuan yang paling umum di DANA? Modus pelakunya pun beragam dan lihai, mulai memikat calon korban dengan iming-iming hadiah fantastis atau promo menggoda di berbagai platform media sosial.
"Mereka (akan) punya data-data masing-masing. Kemudian mereka menggunakan data-data masing-masing untuk kebijakan. Jadi di situ ada potensi rente di situ," kritis Dahnil.
Paling utama, lanjut eks Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini, munculnya sederet kartu Jokowi adalah pemborosan uang negara. Padahal, negara sudah cukup tekor dengan gelontoran dana KTP-el yang digadang memiliki teknologi termutakhir untuk kepentingan masyarakat Indonesia.
"Kartu-kartu itu kan pemborosan. Kita sudah punya KTP elektronik, yang biayanya begitu banyak, sampai dikorupsi lagi. Lalu mengapa kita tak memanfaatkannya? Kami akan memanfaatkan, dengan sistem nasional terintegrasi, jadi nanti cukup satu kartu, KTP-el itu saja," tutup Dahnil.
Diketahui, lewat kampanyenya, Capres Petahana Jokowi merilis tiga kartu anyar. Seperti kartu sembako murah, kartu Indonesia pintar untuk perguruan tinggi, dan kartu pra kerja untuk pelatihan vokasi.
Tiga kartu tersebut menjadi jualan Jokowi, persis seperti kampanyenya di Pilpres 2014. Saat itu ada tiga program kartu dirilis, yakni Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KSKP).
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno meyakinkan tiga 'kartu sakti' Jokowi tidak akan mengganggu APBN negara. Ketiga kartu tersebut adalah sembako murah, kartu Indonesia pintar untuk perguruan tinggi, dan kartu pra kerja untuk pelatihan vokasi. Menurut Hendrawan, program kartu-kartu tersebut sudah dibahas DPR.
"Ya tidak karena programnya sudah dibahas di DPR," kata Hendrawan saat dihubungi merdeka.com, Selasa (26/2).
Anggota Komisi XI ini menjelaskan, segala bentuk program jaminan kesejahteraan masyarakat juga sudah direncanakan masuk ke APBN.
"Program jaminan kesejahteraan masyarakat atau jaring pengaman sosial (social safety net) sudah direncanakan dalam APBN. Jadi sudah dibicarakan di DPR," ungkapnya.
Reporter: Muhammad Radityo
Sumber: Liputan6.com
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut peneliti BRIN, seharusnya Jokowi tidak mobilisasi intelijen negara untuk memata-matai partai politik.
Baca SelengkapnyaPeneliti sekaligus Koordinator Klaster Riset Konflik Pertahanan dan Keamanan BRIN Muhamad Haripin menyebut Jokowi terindikasi menyalahgunakan kekuasaan.
Baca SelengkapnyaJokowi memastikan data yang dia terima setiap harinya tersebut lengkap.
Baca SelengkapnyaPemanggilan itu buntut pernyataan Presiden Jokowi memiliki data intelijen partai politik.
Baca SelengkapnyaMenkominfo Buka Suara soal Kebocoran Pemilih KPU: Sekarang Data Mahal Harganya
Baca SelengkapnyaHeru memperkirakan pelaku judi daring itu ada juga yang menerima bantuan sosial (bansos).
Baca SelengkapnyaFoto-foto adanya penumpukan bansos itu merupakan bukti kuat.
Baca SelengkapnyaData log access dalam 6 tahun terakhir menunjukkan tidak adanya indikasi yang mengarah kepada kebocoran data langsung dari sistem informasi DJP.
Baca SelengkapnyaMoeldoko mengingatkan tidak usah berlebihan. Dia menyebut data yang dikantongi Jokowi bersumber dari hasil survei.
Baca SelengkapnyaTerlebih, menurut Mardani, pernyataan Jokowi disampaikan di hadapan para relawan pendukungnya.
Baca SelengkapnyaPara petahana atau penjabat (Pj) kepala daerah kerap memamerkan penurunan inflasi di daerahnya.
Baca Selengkapnyaenko Polhukam Hadi mengatakan menurut analisa BSSN, ada sebagian data yang bocor, tidak sesuai dengan data asli
Baca Selengkapnya