Jubir Timses jelaskan makna politikus 'sontoloyo' ala Jokowi
Merdeka.com - Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) capres-cawapres petahana Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan KH Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily memberikan penjelasan terkait ucapan Jokowi yang menyebut banyak politikus sontoloyo karena mengkritik rencana dana kelurahan masuk dalan R-APBN Tahun 2019. Menurut Ace, Jokowi mengatakan itu karena sebenarnya usulan dana kelurahan sudah sangat positif.
"Konteksnya misalnya dana kelurahan dana yang sangat positif dalam rangka kita ingin menciptakan pemerataan keadilan anggaran," kata Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/10).
Ace menjelaskan, dana kelurahan diperlukan untuk menjaga keadilan. Kata politikus Partai Golkar ini tidak hanya masyarakat saja yang harus mendapatkan dana, tetapi juga kelurahan.
-
Apa yang dibilang Jokowi soal kampanye? 'presiden boleh berkampanye.''
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Siapa yang dipanggil Jokowi? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Apa yang dikatakan Hasto soal Jokowi? Lebih lanjut Hasto menyatakan, Jokowi ingin mempertahankan kekuatan politik dengan menguasai parpol. Tidak hanya PDIP namun juga Partai Golkar pimpinan Airlangga Hartarto, salah satu pembantunya di Kabinet Indonesia Maju.
"Bukan hanya masyarakat desa saja yang harus menerima anggaran dari pusat, tapi masyarakat di kelurahan juga garis menerima hal yang sama, tapi ada pihak-pihak yang menolak itu karena dianggap bagian dari pencitraan politik, dalam politik tak ada yang namanya pencitraan," ungkapnya.
Sedangkan terkait payung hukum dana kelurahan, Ace melanjutkan, seharusnya bisa dicarikan solusinya. Baik oleh Presiden ataupun pemerintah.
"Kalau payung hukum sejauh mana kita melakukan upaya keberpihakan tanggal kemudian presiden atau pemerintah membuat peraturan pemerintahnya, dan presiden atau pemerintahn kan akan membuat aturan pemerintahnya," ucapnya.
Sebelumnya, Jokowi geram lantaran rencana penganggaran Dana Kelurahan jadi polemik. Dia heran niat baik pemerintah ingin membantu rakyat justru dipolitisasi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lantas mengingatkan rakyat agar hati-hati dengan para politikus. Sebab, kata dia, ada banyak politikus baik di Tanah Air, namun ada juga politikus sontoloyo.
"Hati-hati banyak politikus baik-baik, tapi banyak juga politikus sontoloyo. Kita lihat mana yang bener mana yang enggak betul. Kita lihat jangan sampai dibawa oleh politikus-politikus hanya untuk kepentingan sesaat, memudarkan kesatuan persatuan dan persaudaraan kita," pesannya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi merespons serangan negatif selama ini yang ditujukan kepadanya.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi buka suara terkait tudingan menghambat dan menjegal langkah politik Anies Baswedan di Pilkada Serentak, Jumat (30/8).
Baca SelengkapnyaJokowi menyayangkan budaya Bangsa Indonesia yang bertutur kata sopan mulai hilang. Simak curhatan Jokowi selengkapnya!
Baca SelengkapnyaKetua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengungkap adanya menteri di Kabinet Jokowi yang getol melakukan lobi-lobi.
Baca SelengkapnyaMenteri Perdagangan Zulkifli Hasan dipanggil DPR sebagai buntut pernyataannya terkait dana bansos dari uang Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Presiden Boleh Memihak, Nasdem: Penyelenggara Negara Itu Harus Netral
Baca SelengkapnyaKunto menerangkan, dengan menunjuk relawannya, Jokowi juga tidak harus konsultasi dengan pimpinan parpol jika ingin mengambil kebijakan di Kominfo.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyoroti lokasi saat Presiden Jokowi menyatakan Presiden boleh kampanye dan memihak.
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi, hal itu bisa ditanyakan pada partai-partai politik.
Baca SelengkapnyaJokowi menjelaskan bahwa presiden boleh berkampanye dan berpihak di Pemilu
Baca SelengkapnyaMereka merasa banyak pihak yang mempolitisasi kebijakan pemerintah dan adanya intimidasi.
Baca Selengkapnya