Jumawanya Akom pamer diri lebih hebat dibanding Setnov

Merdeka.com - Perebutan kursi pimpinan Partai Golkar semakin memanas. Para calon ketua umum berlomba-lomba pamer kekuatan dan ketangkasan politik. Pelbagai cara dilakukan guna raih dukungan dan simpatik.

Seteru antar calon ketua umum Partai Golkar begitu kentara antara Ade Komarudin alias Akom dan Setya Novanto alias Setnov. Kedua calon ketua umum ini dikenal mempunyai pendukung begitu banyak. Banyak para politisi mapan Partai Golkar berada di belakang keduanya untuk mendukung.

Posisi Akom dalam perjalanan memperebutkan kursi orang nomor satu di Golkar terlihat lebih mulus dibanding Setya. Ini didukung belum adanya kasus besar menimpa Akom laiknya Setya. Kasus 'Papa Minta Saham' membuat nama Setya tercoreng di publik.

Kasus itu juga akhirnya menggulingkan posisinya dari ketua DPR dan bertukar posisi dengan Akom, sebagai ketua fraksi Partai Golkar. Nama Akom langsung melesat dan langsung mendudukin pucuk pimpinan DPR. Pelbagai upaya dilakukan Akom guna membersihkan nama partai dari sikap lancung Setya selama menjabat sebagai pimpinan DPR.

Akom bukan tanpa masalah. Belakangan dia juga digoyang dengan isu Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Diketahui selama menjabat anggota DPR, Akom ternyata belum pernah melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia tercatat terakhir lapor hartanya pada tahun 2001 atau 15 tahun lalu.

Meski begitu, sikap Akom tetap jumawa terutama kepada Setya. Dia sesumbar berhasil mempercepat penyelesaian Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Dia membandingkan jika masa Setya menjadi ketua DPR tergolong lambat dalam mengemban tugas legislasi.

"Setahun lalu kita hasilkan 3 UU dalam satu tahun. Sekarang 3 UU dalam 3 bulan. Satu bulan satu UU," kata Akom di Kompleks Parlemen, Senin (14/3) kemarin.

Seperti diketahui tiga undang-undang yang sudah disahkan yaitu undang-undang kerjasama bidang pertahanan, kemudian Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), lalu rencananya DPR hanya tinggal mengesahkan RUU tentang Perlindungan Nelayan.

"Ada 12 Panja yang akan saya tanyakan perkembangannya. Jadi berarti dalam tempo 3 bulan setelah saya dilantik jadi ketua DPR, sampai sekarang bisa kita hasilkan 3 UU," tuturnya.

Politisi Golkar ini mengaku akan terus mengejar target Prolegnas sebanyak 39 RUU yang harus diproses DPR. Dia berjanji akan terus memacu anggota dewan menyelesaikan fungsi legislasi. "Bahwa semua UU ini akan saya kejar betul," ujarnya.

Dalam persaingan ketua umu Partai Golkar, langkah Setya memang tergolong berat. Dukungan Partai Golkar kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi menjadi penyebab. Kasusnya dikhawatirkan membuat pemerintah menjadi buruk rupa bila Golkar dipimpin Setya. Apalagi dalam kasus itu, Setya juga mencatut nama Jokowi untuk mendapatkan saham PT Freeport Indonesia.

Walau pernah tersangkut kasus, tidak membuat nyali Setya ciut. Mengklaim dapat restu Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical, dia mulai melaju meski masih malu-malu.

Tim sukses Setya, Nurul Arifin menjelaskan bahwa calon ketua umum itu bahkan sudah melakukan konsolidasi kepada DPD I dan DPD II Partai Golkar jelang munas. "Kami juga sudah bersilaturahmi ke daerah-daerah," kata Nurul Arifin kepada merdeka.com, Senin, 22 Februari 2016 lalu.

Namun Nurul masih merahasiakan konsolidasi kemana saja Novanto dan timnya sejauh ini. Nurul hanya menegaskan jika Novanto bergerak maju jadi caketum Golkar atas izin sang ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie (Ical).

"Pak Novanto tidak mungkin jalan tanpa izin ketum, ketum itu namanya Pak Aburizal Bakrie, orang nomor satu di Golkar. Jadi kalau tidak ada restu tidak akan turun," jelas Nurul. (mdk/bal)