Jumlah harta kekayaan 4 pasang kandidat di Pilgub Jabar
Merdeka.com - Jelang pemilihan segala persiapan dilakukan dimulai dengan penetapan keputusan bakal calon yang diusung koalisi partai politik untuk didaftarkan ke komisi pemilihan umum daerah (KPUD). Jelang pertarungan pemilihan kepala daerah itu, KPK tak lupa mengingatkan agar para bakal calon atau calon kepala daerah untuk melapor harta kekayaan mereka.
merdeka.com, merangkum laporan harta kekayaan bakal calon kepala daerah tahun 2018, khususnya pulau Jawa.
Dimulai dari Jawa Barat. Ada 4 pasangan bakal calon yang telah mendapat deklarasi dukungan partai politik dan telah diterbitkan surat keputusannya.
-
Siapa yang akan didaftarkan PDIP Jabar? 'Hampir dipastikan bahwa malam hari ini DPD PDIP Jabar akan mendaftarkan secara resmi pasangan Calon Gubernur dan calon wakil gubernur yaitu Anies Baswedan dan Kang Ono Surono. Nah ini kita tinggal menunggu tahapan-tahapan berikutnya agar proses pendaftaran secara resmi ini bisa berjalan dengan lancar,' kata Folmer saat dikonfirmasi, Kamis (29/8).
-
Siapa yang diusung PDIP? Tri Rismaharini dengan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans yang diusung PDIP.
-
Siapa yang ingin diusung oleh PDIP? 'Kalau memang misalnya Pak Anies berpasangan dengan kader kami jadi wagubnya,' Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Utut Adianto kepada wartawan.
-
Siapa kader PDIP yang digeledah rumahnya? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah seorang anggota DPRD Jawa Timur bernama Mahfud dari Fraksi PDIP.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
1. Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum
Ridwan Kamil atau disapa dengan Kang Emil sudah dua kali melapor harta kekayaannya. Laporan harta pertama kalinya dilakukan pada 18 Maret 2013 dengan harta keseluruhan mencapai Rp 5.086.795.057. Terpilih menjadi Wali Kota, Emil kembali melapor harta kekayannya pada 23 Desember 2015 dengan kepemilikan harta kekayaan Rp 8.282.049.675. Terdapat peningkatan harta kekayaan sekitar Rp 3,19 miliar rentang waktu 2013-2015.
Sementara Uu sebagai bakal calon wakilnya tercatat tiga kali melapor harta kekayaannya. Laporan pertama tercatat 12 Oktober 2010 dengan jabatannya sebagai Bupati Tasikmalaya periode 2011-2016, dengan harta keseluruhan mencapai Rp 2.332.000.000. Laporan kedua, pada 19 Juli 2011 dengan harta kekayaannya Rp 2.524.000.000. Tidak ada peningkatan signifikan sejak pelaporan pertamanya.
Terakhir, laporan tertanggal 30 Januari 2015 Uu memiliki harta kekayaan Rp 3.116.778.194
2. Deddy Mizwar - Dedi Mulyadi
Pasangan yang diusung oleh dua partai politik; Demokrat (12 kursi) dan Golkar (17 kursi) menjadi pasangan yang memiliki dukungan paling banyak secara sistematis.
Deddy tercatat melapor harta kekayaannya sebanyak 4 kali. Laporan pertamanya tercatat 31 Oktober 2012 dengan harta kekayaannya Rp 27.099.850.216 dan USD 35.122. Laporan kedua, 1 April 2014 dengan harta kekayaannya mencapai Rp 30.251.987.588 dan USD 35.302. Meningkat Rp 3 miliar dan USD 2 sejak laporan pertamanya.
Ketiga, pemeran Naga Bonar itu kembali melapor harta kekayaannya pada 8 April 2015 dengan kekayaannya mencapai Rp 32.772.024.525 dan USD 35.385
Terakhir, Deddy melapor harta kekayaan pada 1 April 2016 dengan kekayaan mencapai Rp 38.915.835.289 dan USD 35.541.
Sementara Dedi Mulyadi sebagai pasangan bakal calon gubernurnya memiliki harta kekayaan seluruhnya mencapai Rp 3.164.425.514 dengan laporan sebanyak empat kali sejak tahun 2006 - 2015.
3. Sudrajat - Ahmad Syaikhu
Pensiunan TNI AD itu hanya satu kali melapor harta kekayaannya pada 30 September 2002. Kekayaan yang dimiliki Sudrajat saat itu mencapai Rp 3.440.294.898 dan USD 295.000.
Sementara Ahmad Syaikhu, tercatat melapor harta kekayaannya sebanyak 2 kali. Pertama, wakil Wali Kota itu melapor kekayaannya pada 19 November 2007 dengan total keseluruhan Rp 564.118.524. Pada laporan kedua, 14 September 2012 harta kekayaannya meningkat menjadi Rp 945.180.581.
4. TB Hasanuddin- Anton Charliyan
Pasangan yang diusung oleh PDIP belum melapor harta kekayaannya. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, dirinya belum mendapat laporan harta kekayaan pasangan tersebut.
"Tadi dicek belum ada," ujar Febri.
Tidak luput, KPK mengingatkan agar seluruh para bakal calon kepala daerah melapor harta kekayaan mereka.
Diketahui, syarat melapor lhkpn (laporan harta kekayaan penyelenggara negara) bagi para kandidat tertuang dalam peraturan KPU nomor 15 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan KPU nomor 3 tahun 2017 pasal 4 ayat 1 poin menyarankan calon kepala daerah harus menyerahkan daftar kekayaan pribadi.
Hal tersebut juga diatur dalam undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pasangan Ganjar dan Mahfud diusung oleh PDIP, PPP, Hanura dan Partai Perindo.
Baca SelengkapnyaKekayaan ketiga paslon Capres-cawapres akan secara resmi diunggah di website elhkpn.kpk.go.id.
Baca SelengkapnyaKPU Jatim sudah membuat batas maksimal pengeluaran dana kampanye untuk Pilkada Jatim 2024 yakni sebesar Rp492.224.647.000.
Baca SelengkapnyaDari 19.025 caleg terpilih, baru 18.706 yang telah dinyatakan laporan LHKPN-nya dinyatakan telah lengkap.
Baca SelengkapnyaSejak 25 September-23 November kemarin, para paslon mulai memasuki masa kampanye.
Baca SelengkapnyaKetua DPP PDIP, Said Abdullah, meminta publik agar memberikan waktu kepada parpol-parpol untuk melakukan penjajakan dan komunikasi politik.
Baca SelengkapnyaKPK bakal kirim surat ke Pejabat yang baru dilantik untuk segara laporkan LHPKN
Baca SelengkapnyaLantas, berapa kira-kira harta kekayaan para ketua umum partai tersebut?
Baca SelengkapnyaPilkada Jawa Barat (Jabar) diikuti 4 kandidat. Di mana dua kandidat diusung oleh gabungan beberapa parpol, sedangkan dua lainnya diusung tanpa berkoalisi
Baca SelengkapnyaParpol yang belum memberikan dukungan terhadap pasangan Khofifah-Emil ini masih tersisa PDIP, PKB, PKS dan NasDem.
Baca SelengkapnyaAdi sempat menyinggung beberapa berkas tersebut juga ada yang berkaitan dengan pendidikan terkait atau berkas LHKPN.
Baca SelengkapnyaMenurut Said, saat ini belum paslon cagub-cawagub di Pilkada Jakarta yang sudah fiks, termasuk juga Ridwan Kamil.
Baca Selengkapnya