Jurus jitu Edy dan Djarot atasi persoalan di Sumut

Merdeka.com - Debat perdana Cagub-Cawagub Sumut yang digelar KPU memasuki babak pamungkas. Dalam segmen terakhir ini, setiap pasangan dipersilakan memberikan pertanyaan kepada lawannya.

Kesempatan pertama diberikan kepada pasangan nomor urut 1, Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah. Edy menanyakan cara Djarot-Sihar, menyelesaikan permasalahan di Sumut.

Djarot mengatakan, untuk menyelesaikan persoalan itu harus fokus melihat akar permasalahan. Menurut Djarot, ada tiga masalah yang jadi prioritasnya apabila menjadi gubernur.

"Ketimpangan pembangunan antar wilayah. Kita harus meningkatkan indeks pembangunan manusia terutama di Nias. Masalah kemiskinan dan masalah pembangunan, maka kita harus dorong lapangan kerja yang banyak bisa menampung anak muda. Kita akan membangun sports center yang terintegrasi sehingga Sumut mempunyai arena olah raga yang mampu mengangkat derajat warga Sumut," kata Djarot dalam debat perdana Cagub-Cawagub Sumut, di Santika Premiere Dyandra Hotel, Medan, Sumatera Utara, Sabtu (5/5) malam.

Sementara Edy mengatakan, menyelesaikan permasalahan di Sumut harus melihat letak geografi dan karakteristik setiap wilayah. Untuk menyelesaikan itu semua, Edy mengaku akan mengajak dan mendengar masukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

"Bungkusannya transparanisasi. Ini yang menjadi fokus penyelesaian pesoalan," ujar Edy.

Terkait defisit anggaran ditanyakan Djarot, Cawagub Musa Rajekshah mengatakan, perencanaan yang matang sejak awal pemerintahan dapat menekan defisit anggaran. Salah satunya dengan pengelolaan anggaran yang terbuka dengan bekerjasama dengan DPRD.

"Kita ingin bangun dengan anggaran yang kita punya. Kita bekerja sama dengan DPRD dalam memutuskan pembangunan di Sumut," ujar Musa.

Djarot sendiri menilai di dalam setiap pemerintah daerah selalu ada defisit anggaran termasuk Jakarta. Untuk menekan defisit anggaran itu dengan memanfaatkan sisa lebih anggaran tahun lalu.

"Karena memang dimungkinkan yang tidak boleh kan defisit diambil dari pihak ketiga, oleh swasta tidak boleh," kata Djarot.