Jusuf Kalla sebut calon kepala daerah boneka sulit dibuktikan
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan calon kepala daerah boneka susah untuk membuktikannya. Apakah yang bersangkutan tampil sebagai peserta pilkada hanya formalitas atau sungguh-sungguh.
"Saya katakan tadi bagaimana caranya membuktikan dia itu boneka. Apa rumusannya bahwa dia itu boneka, kan susah kan," kata Kalla ditemui di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (28/7).
Dia mengatakan calon kepala daerah boneka berpotensi muncul di daerah yang memiliki calon yang susah dikalahkan. Ada dugaan terdapat kompromi untuk mendukung calon yang kuat yang seakan-akan melawan calon tersebut dengan menjadi calon boneka.
-
Apa itu Pilkada? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah proses demokratisasi di Indonesia yang memungkinkan rakyat untuk memilih kepala daerah mereka secara langsung.
-
Apa itu pantarlih pilkada? Salah satunya adalah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).
-
Bagaimana menjadi pantarlih pilkada? Dengan mematuhi semua syarat-syarat yang telah ditetapkan, calon Pantarlih akan memenuhi kualifikasi untuk mendaftar sebagai Pantarlih pada Pilkada 2024.
-
Apa arti Pilkada? Pilkada adalah singkatan dari Pemilihan Kepala Daerah.
-
Apa arti dari Pilkada? Pilkada artinya Pemilihan Kepala Daerah, Berikut Tahapannya Pilkada artinya proses pemilihan umum di Indonesia yang dilakukan untuk memilih kepala daerah.
-
Bagaimana cara Pilkada dilaksanakan? Pilkada yang dilaksanakan secara serentak di 37 provinsi ini tidak hanya menjadi ajang bagi masyarakat untuk memilih pemimpin lokal yang terbaik, tetapi juga merupakan cerminan dari partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi.
"Akan tetapi, kalau tidak ada lawan, tidak jadi pula itu pilkada. Dilema kan. Mau calon benar-benaran tidak ada yang berani. Ya, formalitasnya ada lawan, ya, itu politik," jelas dia seperti dilansir Antara.
Dia menambahkan usulan pemerintah adalah partai politik atau koalisi parpol bisa mendaftarkan pasangan calon kepala daerah jika memenuhi perolehan minimum 20 persen dari kursi DPRD dan maksimum 50 persen kursi.
"Supaya jangan ada monopoli ambil semua partai, kan ini usul, ya, ada usul maksimum 50 persen saja, jangan lebih," pungkas dia. (mdk/efd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
apa yang saudara maksud dengan calon dukungan pemerintah di keterangan ahli tadi, tolong dijawab ini dulu," ujar Saldi
Baca SelengkapnyaJK mengatakan, wapres bukan ban serep. Wapres harus memiliki kemampuan dan kualitas yang sama dengan presiden.
Baca SelengkapnyaWakil Presiden ke-12 RI Jusuf Kalla menjelaskan proses pembagian kursi menteri saat pemerintahannya.
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla menilai ketokohan sangat berperan dalam menambah suara dalam Pemilu.
Baca SelengkapnyaKedatangan Ketua DPP PDIP Puan Maharani ke rumahnya disebut tidak membahas soal tawaran turut andil dalam ajang Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi menyayangkan budaya Bangsa Indonesia yang bertutur kata sopan mulai hilang. Simak curhatan Jokowi selengkapnya!
Baca SelengkapnyaSurya Paloh menilai pernyataan Jokowi soal kode 'Pak Lurah' hanya candaan.
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla (JK) sempat membenarkan pertemuannya dengan Hasto.
Baca SelengkapnyaInternal Golkar kembali panas jelang Munas pemilihan ketua umum
Baca SelengkapnyaMenurut Ganjar, presiden memiliki independensi penuh sebagai kepala negara yang menjalankan amanat konstitusi.
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla menjawab terkait dugaan kecurangan pemilu
Baca SelengkapnyaDemokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.
Baca Selengkapnya