Kader Demokrat Pro Moeldoko di NTT Ingatkan Kubu AHY Tidak Ancam Pecat
Merdeka.com - Tidak semua pengurus DPD Demokrat Nusa Tenggara Timur mendukung ketua umum kubu AHY (Agus Harimurti Yudhoyono). Salah satunya adalah, Wakil Ketua BPOKK DPD Partai Demokrat Provinsi Nusa Tenggara Timur, Paul Papa Resi yang memilih untuk bergabung dengan Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang, yang memilih Moeldoko sebagai ketua umum.
Paul Papa Resi yang juga wakil ketua DPC Demokrat Timor Tengah Selatan itu, bahkan memperingatkan ketua DPD Demokrat Nusa Tenggara Timur agar tidak ngawur berbicara, soal pemecatan dan pemidanaan terhadap kader partai yang mendukung kubu Moeldoko.
"Apakah mendukung KLB Demokrat Deli Serdang melanggar Undang-undang? Sehingga konsekuensinya pidana? Omong jangan ngawur kalo ada kader yang ikut KLB lalu dipidana, dasar pidananya apa? Ini kan berlebihan," kata Paul saat dihubungi dari Kupang, Jumat (19/3).
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Siapa ketua PDRI? Dengan Mr. Syafruddin Prawiranegara sebagai ketua merangkap Menteri Pertahanan, Menteri Penerangan, dan Menteri Luar Negeri dan Wakilnya Teuku Mohammad Hasan.
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
-
Siapa pendiri Partai Demokrat? Gagasan pendirian Partai Demokrat pertama kali muncul dari SBY.
-
Siapa pemimpin PDRI? Syafruddin Prawiranegara menjadi Ketua PDRI, sementara T.M. Hassan menjabat sebagai Wakil Ketua.
-
Siapa yang pimpin pertemuan Demokrat? 'ke depan akan ada beberapa pertemuan yang sedang diagendakan oleh Mas AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) sebagai ketua umum. Pertama akan ada pertemuan dengan para pengurus di tingkat pusat. Ini rencananya besok akan diadakan di hari Senin, tanggal 4 September,' kata Herzaky ketika dikonfirmasi, Minggu (3/9).
Menurut Paul, kader bisa dipidana apabila mendukung atau menghadiri KLB mengatasnamakan salah satu ketua DPC. Dirinya pun mendukung Moeldoko, karena ingin berbeda dengan kader Demokrat lainnya.
"Saya siap dipecat namun harus melalui tahapan, seperti yang ada di dalam ADRT. Kan semua sudah diatur, teguran lisan, ditanya pelanggaran besarnya seperti apa kan diatur semua," ujarnya.
Paul mengaku, dia salah satu kader partai Demokrat di Nusa Tenggara Timur yang memilih bergabung bersama kelompok Jhoni Allen Marbun, karena partai berlambang bintang mercy tersebut sudah tidak sesuai dengan, asas pendiriannya.
"Saya lihat arahnya sudah lain. Mulai dari ada perubahan pasal-pasal baik dalam Anggaran Dasar maupun dalam Anggaran Rumah Tangga. Saya tahu siapa-siapa Ketua DPC Demokrat di Nusa Tenggara Timur yang bukan kader partai atau orang luar, lalu terpilih menjadi Ketua DPC melalui Muscab. Saya tau karena saya selalu ikut Muscab di tiap-tiap kabupaten, bahkan menjadi pemimpin sidang Muscab," tegas Paul.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Partai Demokrat sedang dibuat meradang akibat ulah Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.
Baca SelengkapnyaAHY dan seluruh kadernya tidak akan melupakan apa yang dilakukan oleh Moeldoko.
Baca SelengkapnyaKetua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengungkapkan komunikasi Ketum AHY dengan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani.
Baca SelengkapnyaHasto meminta Presiden Jokowi netral, dan menjadi contoh yang baik bagi masyarakat.
Baca SelengkapnyaPernyataan Hasto dinilai jauh dari kesan dan sikap seorang kader partai politik.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, TNI-Polri tidak perlu takut dengan wanti-wanti Megawati itu.
Baca SelengkapnyaAHY menegaskan, kini sikap Demokrat menyukseskan program pemerintahan Jokowi.
Baca SelengkapnyaKomaruddin mengatakan mahkamah partai tidak hanya memecat Tia Rahmania, tetapi juga Rahmad Handoyo.
Baca Selengkapnya“Mengapa Bu Mega menyampaikan hal itu, sebenarnya memang karena rasa sayang terhadap institusi TNI dan Polri," kata Hasto
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan partainya mempersilakan Wali Kota Medan, Bobby Nasution untuk mundur
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto balas menyentil Jenderal Dudung yang menanggapi ucapan Megawati Soekarnoputri soal netralitas TNI.
Baca SelengkapnyaMoeldoko bagi Partai Demokrat tak termaafkan dan tak terlupakan.
Baca Selengkapnya