Kader Membelot, PDIP Tuding Ada Politik Adu Domba di Pilkada Surabaya
Merdeka.com - Gerah dengan kader yang membelot ke kubu lawan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menuding ada pihak yang sengaja membuat strategi adu domba atau devide et impera di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Surabaya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPP PDIP, Djarot Syaiful Hidayat.
Ia menyatakan, fenomena kader PDIP di Surabaya yang membelot dengan mendukung lawan di Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Surabaya, disebutnya sebagai bagian dari strategi lawan. Strategi tersebut adalah, adanya upaya adu domba atau memecah belah suara dari kader PDIP yang dilakukan oleh lawan politiknya.
Ia bahkan menuding, pihak lawan dengan sengaja mendekati para kader banteng bermoncong putih tersebut, dengan tujuan untuk membelotkan dukungannya. Ia pun menyebut nama paslon nomor urut 2 Mahfud Arifin (MA) yang dianggap kurang begitu paham pemerintahan yang baik, dan memakai strategi memecah belah. Ia pun mencontohkan, adanya upaya mendekati Jagad Hari Suseno, anak almarhum Pak Sutjipto (mantan Sekjen PDIP) yang juga kader PDIP.
-
Siapa yang diusung PDIP? Tri Rismaharini dengan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans yang diusung PDIP.
-
Siapa yang ingin diusung oleh PDIP? 'Kalau memang misalnya Pak Anies berpasangan dengan kader kami jadi wagubnya,' Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Utut Adianto kepada wartawan.
-
Apa yang Mahfud MD soroti di Debat Cawapres? Dalam kesempatan Debat Capres dan Cawapres yang berlangsung pada Minggu (21/01/2024) lalu, cawapres nomor urut 03 yaitu Mahfud MD soroti deforestasi hutan di Indonesia yang mencapai 12,5 juta hektare.
-
Siapa yang diusulkan ke PDI Perjuangan untuk calon gubernur di Jakarta? 'Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan,' kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.Ia pun tak memungkiri Ahok dan Anies adalah tokoh yang diusulkan kepada PDI Perjuangan untuk diusung sebagai kepala daerah di Jakarta.
-
Kenapa Bahlil menyinggung sosok yang kalah di depan PDIP? Di depan PDIP, Bahlil menyinggung sosok yang kalah, untuk tidak menyalahkan institusi lain.
"MA telah melakukan politik devide et empire ala kolonialisme Belanda. Politik pemecah belah selama masa kolonial selalu dilawan oleh seluruh anak bangsa, termasuk NU, Muhammadiyah, dan PNI saat itu. Jadi rasanya kurang elok kalau tim MA menjalankan politik adu domba, termasuk apa yang dilakukan oleh Mat Mochtar. Sebab itu cara kolonial yang ditentang arek-arek Surabaya," ujarnya, Kamis (19/11).
Atas dasar hal tersebut, Djarot meyakini ketika Eri-Armudji dikepung, serta lawan memiliki begitu banyak logistik dan dana, Surabaya justru semakin bersatu.
"Eri semakin kuat justru karena gemblengan dan kepungan. Apa yang terjadi justru membuktikan bagaimana masyarakat Surabaya memiliki keberanian untuk memilih pemimpin muda yang jujur, berpengalaman, dan visioner. Jadi ketika Surabaya dikepung, seperti halnya ketika Sekutu mengepung Surabaya, perlawanan rakyat untuk mendukung pemimpin yang baik akan semakin kuat," pungkasnya.
Tanggapan Kubu Machfud Arifin
Menanggapi tudingan itu, Direktur Komunikasi dan Media Tim Pemenangan Machfud Arifin-Mujiaman, Imam Syafii pun membantahnya. Ia menyatakan, apa yang dilakukan oleh MA selama ini adalah kerja politik. Ia pun memastikan, tidak pernah melakukan strategi seperti yang ditudingkan oleh Djarot tersebut.
"Justru kita bertanya, PDIP ini kan partai besar, partai penguasa, partai yang sudah bertahun-tahun gitu kan sudah biasa ditekan-tekan sama pemerintah Orde Baru. Harusnya soliditasnya sangat kuat. Mana mungkin pak MA-mudjiaman, kami bisa melakukan intervensi untuk memecah-belah mereka (PDIP)," katanya.
Ia pun menyebut, harusnya Djarot melakukan introspeksi internal sebelum membuat pernyataan itu. Ia juga meminta pada Djarot agar tidak menyalah-nyalahkan pihak lain, atas kondisi rumah tangga partainya.
"Kita tidak tahu apakah ada persoalan internal di dalam. Harusnya mas Djarot mencari (informasi) dulu lah. Jangan kemudian menyalahkan-nyalahkan orang lain kalau ada rumah tangganya yang gegeran, berantakan. Mosok sing dituduh wong liyo (masak yang dituduh orang lain)," pungkasnya.
Ia kembali menegaskan, bahwa pihaknya tidak pernah melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan. Seperti membujuk orang untuk mendukungnya, atau bahkan melakukan politik pecah belah.
"Kita tidak pernah memaksa, membujuk bujuk, apalagi sampai melakukan politik pecah belah. Mereka (yang membelot) mungkin selama ini merasa di rumah lamanya nya ada hal-hal yang mungkin membuat mereka kurang kerasa, membuat mereka marah kan ya tentu kami tidak bisa menjawab itu karena itu urusan internal PDIP," tegasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ada sejumlah nama yang dipersiapkan seperti eks PanglimaTNI Andika Perkasa hingga eks Wali Kota Semarang.
Baca SelengkapnyaHasto mengatakan, seragam hitam itu mecerminkan situasi demokrasi Indonesia kini tengah menghadapi tantangan. Menurutnya, nepotisme telah lahir kembali.
Baca SelengkapnyaDengan kondisi seperti itu, ia pun meyakini jika antara dirinya dengan musuh yang baru ini dianggap sama-sama saling tahu kekuatan masing-masing.
Baca SelengkapnyaGangguan politik ini menimbulkan tantangan besar, terutama dengan adanya kampanye presiden yang akan datang pada bulan November dan pemilihan selanjutnya.
Baca SelengkapnyaPantun kedua, Bali bumi spiritual terkenal di dunia. Masyarakatnya relijius dengan kultur khas Indonesia. Di sini berlaku hukum karmapala.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan Bacawapres Ganjar Pranowo semakin mengerucut.
Baca SelengkapnyaNamun, kata dia untuk membangun peradaban politik yang berpihak kepada kehendak rakyat.
Baca SelengkapnyaSentilan ini merespons sejumlah pernyataan Maruarar soal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Baca SelengkapnyaKetua DPD PDIP Jatim, Said Abdullah, mengatakan partainya terbuka bila dalam bekerja sama dengan partai lainnya
Baca SelengkapnyaDia pun menuding peranan TNI/Polri hingga aparatur sipil negara.
Baca SelengkapnyaMundurnya Mahfud MD dari jabatan Menko Polhukam disambut kuat oleh gerakan pro demokrasi.
Baca SelengkapnyaHubungan PDIP dengan Jokowi dikabarkan memanas, usai
Baca Selengkapnya