Kader Muhammadiyah dan NU Kemungkinan Bakal Jadi Menteri Jokowi Lagi

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampaknya akan kembali mengisi sejumlah posisi menteri dari kader Muhammadiyah dan juga Nahdlatul Ulama (NU) dalam kabinetnya pada periode 2019-2024. Hal ini disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menyarankan ke Jokowi agar memilih kader Muhammadiyah menjadi Menteri Perdagangan (Mendag) pada 2014 lalu.

"Saya masih ingat ketika Pak Jokowi berkonsultasi kepada Bu Mega tentang susunan kabinetnya pada 2014," ujar Hasto, di kantor PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (26/5).

"Maka Bu Mega berpesan pada Pak Jokowi untuk kembalikan Islam kepada jalan perdagangan, pada jalan ekonomi umat itu. Sehingga Pak Jokowi berpesan Muhammadiyah sebaiknya memegang Menteri Perdagangan agar membantu membasmi ketidakadilan dan mengembalikan kepada rakyat Islam yang membangun perekonomian rakyat," sambungnya.

Selain Muhammadiyah, Jokowi juga menanyakan terkait porsi NU dalam kabinetnya. Kata Hasto, Megawati berpesan agar NU menjadi Menteri Sosial.

"Terus Jokowi tanya, NU-nya bagaimana? Kalau berbicara orang miskin akibat ketidakadilan selama orde baru maka kita lihat yang di bawah yang sering diperlakukan tidak adil adalah orang Islam khususnya keluarga islam Nahdliyin dan PDIP Marhain. Marhain kaum dhuafa sama sama saja. Maka Bu Mega berpesan jadikan lah orang NU untuk ngurusin rakyat misalnya untuk kementerian kesejahteraan sosial misalnya seperti itu," bebernya.

Usulan itu, lanjut Hasto, didasari sejarah Islam masuk ke Indonesia melalui proses kulturalisasi dan jalan damai. Kendati demikian, semua keputusan ada di tangan Jokowi.

"Kita yakini bersama Islam masuk ke Indonesia masuk proses akulturasi kebudayaan dengan jalan damai. Dan inilah jadi semangat kita bersama untuk membangun optimisme di masa depan. Bahwa pancasila mampu bersemesta dengan baik dan seluruh agama," ujarnya.

Lebih lanjut saat ditanyakan usulan tersebut akan diambil dalam pemimpin Jokowi dua periode ini, Hasto kembali menegaskan kalau itu hak dari mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

"Kalau susunan kabinet boleh saja beredar usulan usulan wajar namanya orang berikan aspirasi tetapi jumlah menteri kan terbatas maka Pak Jokowi akan memilih yang terbaik," pungkasnya. (mdk/eko)