Follow
Kader PPP merapat ke PDIP, Suryadharma mengaku tak tahu
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali menanggapi santai adanya sejumlah kader yang mulai merapat dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Padahal, dia sebelumnya terang-terangan mendukung Prabowo Subianto sebagai capres dari Partai Gerindra saat kampanye masih berlangsung.
"Begini, banyak kemauan ya di internal PPP banyak kemauan. Jadi kemauan itu bukan sebagai sebuah keputusan, keputusan bisa diambil pada forum yang memang memiliki kompetensi mengambil keputusan untuk untuk masalah-masalah seperti itu, capres cawapres," ujar Suryadharma usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (29/4).
Pria yang akrab disapa SDA ini mengatakan, manuver yang dilakukan beberapa kadernya masih dalam batas kewajaran. Meski, langkah tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan SDA selaku ketua umum PPP. Dia pun yakin, berbagai perbedaan akan berakhir meski masing-masing kader mencoba merapat ke partai-partai lain.
-
Bagaimana cara PKD mengawasi Pilkada? PKD memiliki tugas sebagai berikut: 1. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan/desa, yang terdiri atas: Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap Pelaksanaan kampanye Pendistribusian logistik Pemilu Pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS. Pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS Pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS dan PPK Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan/desa Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang di wilayah kelurahan/desa. Mengawasi, memelihara, dan merawat arsip berdasar jadwal retensi arsip sesuai ketentuan peraturan perundangan Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah desa Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
-
Apa itu pelanggaran kode etik Pemilu? Pelanggaran kode etik pemilu merujuk pada tindakan yang melanggar etika atau norma-norma penyelenggara pemilu terhadap sumpah dan janji yang diucapkan sebelum mereka menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.
-
Siapa yang dilaporkan melanggar aturan Pilpres? Kubu pasangan Calon Presiden nomor urut satu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar heran laporan dugaan pelanggaran pemilu terhadap Calon Wakil Presiden nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka tidak diproses.
-
Siapa anggota Paspampres yang terlibat? Dimana dari ketiga tersangka yang ditetapkan hanya ada Praka RM yang merupakan anggota Paspampres.
-
Bagaimana Bawaslu DIY menghadapi kerawanan Pilkada 2024? Bawaslu telah meminta pemangku kepentingan terkait, KPU, serta forum komunikasi pemerintah daerah (forkompinda) bersinergi menyiapkan langkah strategis menghadapi kerawanan pilkada itu.
-
Apa saja sanksi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu? Ketika terjadi pelanggaran tersebut, ada sejumlah sanksi yang dikenakan untuk pelaku, yaitu: Teguran tertulis, yaitu pemberian peringatan secara tertulis kepada penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik. Teguran tertulis bisa dalam bentuk peringatan biasa atau peringatan keras.Pemberhentian sementara, yaitu penghentian sementara penyelenggara pemilu dari jabatan dan/atau tugasnya selama kurun waktu tertentu.Pemberhentian tetap, yaitu penghentian permanen penyelenggara pemilu dari jabatan dan/atau tugasnya.
"Jadi kalau ada yang ke sana ke mari, ke sana ke mari, ya masih dalam batas kewajaran, walaupun saya tidak tahu menahu soal itu, jadi biar aja itu kemauan-kemauan mereka biar saja, pada akhirnya nanti bakal pulang," kata SDA.
Soal nantinya PPP akan berkoalisi dengan partai manapun, atau mengusung capres siapa, keputusan itu hanya bisa dilakukan melalui satu forum saja, yakni rapat pimpinan nasional (rapimnas). Rapat ini, lanjut SDA, akan dilaksanakan paling lama tanggal 10 Mei mendatang.
"Insya Allah bulan depan, bulan Mei. Di bawah tanggal 10, insya Allah," tandasnya.
Sebelumnya, mantan Ketua Umum PPP Hamzah Haz sowan ke rumah Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Senin (28/4) kemarin. Pertemuan yang dibungkus 'kangen-kangenan' itu bernuansa politis. Apalagi kedatangan Hamzah Haz ditemani oleh pengurus elite PPP yang sempat berseberangan dengan Suryadharma, yakni Wakil Ketua Umum PPP Suharso Manoarfa.
Tak hanya itu, Calon Presiden dari PDIP, Joko Widodo juga mengungkapkan PPP ikut merapat ke partainya. Dia berharap partai pimpinan Suryadharma itu mendukung pencapresannya. Jokowi yakin, PPP selangkah lagi merapat ke PDIP.
"Ya tinggal dikit lagi, ya kan ada mekanisme musyawarah," kata Jokowi di Jalan Cianjur, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/4). (mdk/bal)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Said Abdullah mengungkapkan, banyak kader PDIP hengkang padahal sudah pernah mendapatkan posisi.
Baca Selengkapnya
PDIP tidak pernah memaksa siapapun untuk tetap berada atau memilih keluar.
Baca Selengkapnya
Ada 101 anggota DPR RI dari PDIP yang siap bermitra dengan Prabowo dan seluruh menteri-menterinya.
Baca Selengkapnya
Ganjar mengaku, selalu menghormati seluruh keputusan masing-masing partai politik.
Baca Selengkapnya
Komaruddin mengatakan mahkamah partai tidak hanya memecat Tia Rahmania, tetapi juga Rahmad Handoyo.
Baca Selengkapnya
Ketiga kadernya diketahui menyerahkan dukungan kepada I Gusti Putu Parwata untuk maju Pilkada Karangasem.
Baca Selengkapnya
Kader yang mengatasnamakan Pejuang PPP ini mengaku aksinya merupakan aspirasi dari masyarakat
Baca Selengkapnya
Hasto memastikan tidak akan mempengaruhi soliditas partai berlambang banteng moncong putih tersebut.
Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Deddy Yevry Sitorus menerima laporan dugaan potensi pelimpahan suara untuk memenuhi syarat lolos ambang batas parlemen partai tertentu.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi dituding cawe-cawe dalam kepengurusan PDI Perjuangan (PDIP) periode 2019-2028.
Baca Selengkapnya
Ratusan kader ini mengikuti langkah politik yang diambil Maruarar Sirait.
Baca Selengkapnya
Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, mengaku jalinan komunikasinya dengan sejumlah elit Partai Gerindra cukup lancar.
Baca Selengkapnya