Kahar Muzakir, kasus PON Riau dan pembela Setnov di MKD

Merdeka.com - Rapat pleno Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR kemarin berlangsung panas. Penyebabnya, anggota baru MKD dari Fraksi Golkar membuat runyam suasana. Rapat sedianya hanya diperuntukkan untuk menentukan kapan jadwal pemanggilan pihak-pihak terkait dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik Ketua DPR Setya Novanto. Namun, justru malah dijadikan ajang kembali mengungkit legal standing pelapor, Menteri ESDM Sudirman Said.

Anggota MKD dari Fraksi Hanura Sarifuddin Sudding mengungkapkan saking alotnya perdebatan dalam rapat tersebut, sampai harus ada peristiwa menggebrak meja ruang rapat.

"Ada pihak yang ingin menganulir itu. sampai ada gebrak-gebrakan meja," kata Sudding di sela-sela rapat, Senin (30/11).

Setelah didesak, akhirnya Sudding bersedia mengungkap siapa sang penggebrak meja itu, dan memang benar Golkar lah yang menjadi biang keladi kisruh dalam rapat.

"Iya. Iya. ingin menganulir gitu lho," ujarnya.

Anggota MKD yang baru dilantik dari Fraksi Golkar, Ridwan Bae juga mengakui ada gebrakan meja dalam rapat. Bahkan, dia menyebut penggebrak meja merupakan salah satu pimpinan MKD.

"Iya (penggebrak meja) dari unsur pimpinan," ucapnya.

Jika ditilik dari informasi dua Anggota MKD itu, maka sang penggebrak meja adalah Kahar Muzakir. Dia berasal dari Fraksi Golkar dan duduk di pimpinan MKD sebagai wakil ketua.

Namun, saat ditemui kemarin, dia justru malah membantah ada gebrakan meja dalam rapat. "Ah isu itu, nggak ada," elaknya.

Lalu, siapakah Kahar Muzakir?

Kahar Muzakir pernah jadi saksi kasus korupsi suap penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) Riau tahun 2012. Dia dan Setya Novanto pernah menjadi saksi di kasus korupsi pembangunan venue PON Riau. Setya Novanto dan Kahar Muzakir pernah dihadirkan di persidangan Rusli Zainal di pengadilan Tipikor Riau. Keduanya dimintai kesaksiannya perihal aliran dana dari Rusli Zainal untuk uang lobi penambahan dana PON.

Sebab itu, banyak yang menduga, anggota baru MKD dari Golkar merupakan orang-orang dekat Setya Novanto.

Sudah barang tentu, ditunjuknya mereka untuk menghambat kasus 'Papa Minta Saham' ini.

Selain karena masih mempermasalahkan legal standing pelaporan Sudirman Said, anggota MKD dari Golkar malah meminta DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) PT Freeport Indonesia.

"Freeport kan jadi sumber persoalan. Sebaiknya bentuk Pansus Freeport itu akan lebih terbuka semuanya siapa yang salah, kemudian kalau ada Pejabat-pejabat yg mana itu rakyat terpuaskan. Kalau Pansus pasti akan terbuka, terpuaskan rakyat. Termasuk kalau Novanto salah, kelihatan," kata Anggota MKD dari Golkar, Ridwan Bae.

Dia mengklaim apabila nantinya Pansus Freeport terbentuk, akan menjadi sebuah titik terang. Sebab, dia menyatakan dalam kasus ini justru seakan malah menyerang pribadi Setya Novanto.

"Kita bentuk Pansus menangkap apa yang jadi keinginan rakyat, keterbukaan, tidak tersembunyi. Semua yg dicurigai rakyat dibuka di Pansus akan lebih fair. Ini pendapat pribadi saya. Jangan semata-mata persoalan ini hanya kejar Pak Novanto. Yang kita kejar semua orang yang terkait Freeport. Makanya bentuk pansus," ujarnya.

Kahar Muzakir juga menyambut baik usulan pembentukan pansus tersebut. Dia membantah pembentukan pansus untuk melindungi Setya. Dia justru meyakini pansus itu dapat mengusut secara mendalam persoalan yang ada di PT Freeport. (mdk/bal)