Kalah Akibat Politik Uang, Caleg PPP di Banten Curhat ke Bawaslu
Merdeka.com - Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPR RI dari PPP di Dapil Banten 1, Usep Saepudin mendatangi Bawaslu. Dia mengaku kalah akibat maraknya politik uang.
Dia juga meminta kepada Bawaslu membentuk tim investigasi untuk mengungkap kasus pembagian uang yang beredar di Pandeglang-Lebak pada Pemilu 2019.
Caleg dari PPP nomor urut 6 tersebut diterima langsung oleh ketua Bawaslu Banten Didih M Sudi saat mencurahkan keluhannya soal politik uang.
-
Siapa saja caleg petahana yang gagal di Pemilu? Sederet petahana calon legislatif (caleg) yang sempat menimbulkan kontroversi di DPR terancam tak lolos parlemen pada Pemilu 2024. Hal itu diprediksi dari rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024 tingkat nasional yang telah disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
-
Apa itu Sengketa Pemilu? Sengketa Pemilu adalah konsekuensi yang mungkin terjadi dalam sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Walaupun sistem sudah dirancang sebaik mungkin, kemungkinan pelanggaran yang bisa mencederai kualitas Pemilu masih bisa terjadi.
-
Bagaimana PPP akan menghadapi sengketa pemilu? 'Jika terjadi persengketaan baik di internal sesama kader (caleg) maupun eksternal akan diserahkan terakhir ke MK. Tentunya, kader yang membidangi hukum dari PPP akan kolaborasi agar setiap persengketaan bisa ditangani sebaik-baiknya,' sambungnya.
-
Siapa yang mengajukan sengketa Pileg? Diketahui, pada hari Senin pekan depan, MK sudah mengagendakan sidang sebanyak 79 perkara dan 53 perkara untuk hari Selasa.
-
Kenapa Bawaslu Jateng menangani pelanggaran Pemilu? “Data penanganan dugaan pelanggaran Pemilu 2024 di Jateng per 15 Juni 2023 menunjukkan bahwa 16 dugaan pelanggaran yang terbukti itu terdiri dari dua pelanggaran jenis administrasi, 10 pelanggaran jenis kode etik penyelenggara pemilu, serta empat pelanggaran hukum lainnya,“
-
Siapa yang terlibat dalam Pemilu? Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu mekanisme fundamental dalam sistem demokrasi yang memungkinkan warga negara untuk secara langsung atau tidak langsung memilih para pemimpin dan wakilnya.
Ia mengaku bukan tidak mampu untuk menyediakan uang Rp 50 ribu agar warga memilihnya. Tapi dampak dari politik uang menurutnya berujung pada korupsi.
"Ketika melihat harga ini, ya Allah pak sakit. Benak saya kemana ini Bawaslu, naon gawena (apa kerjanya). Money politics di hari tenang massif di Lebak dan Pandeglang. Teman saya nggak berani melapor karena takut," kata Usep saat mendatangi Bawaslu Banten, Rabu (24/4).
Dia meminta agar Bawaslu segera membentuk tim berantas anti money politics dan merilis hasil temuan politik uang berikut Caleg-caleg yang memberikan kepada uang kepada masyarakat selama proses Pemilu berjalan.
"Saya mencurahkan temuan di lapangan. Ini ikhtiar saya sebagai caleg tidak punya uang tapi punya visi misi," ujar
Ketua Bawaslu Banten Didih M Sudi mengatakan, pihaknya telah berusaha melakukan patroli bersama satgas anti money politics, namun, pada saat patroli pihaknya kesulitan mengungkap bukti politik uang.
"Terkait laporan money politics itu tindakan dari prosedur hukum. Kita selalu bergerak. Secara substansi saya setuju menolak yang bermain politik uang. Tapi itu perlu ada pembuktian hukum," ujarnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPU Jayapura bakal memanggil terlebih dahulu PPD di Distrik Waibhu untuk diklarifikasi.
Baca SelengkapnyaPadepokan Anti Galau milik ustaz kondang asal Cirebon, Jawa Barat, Ujang Bustomi belakangan ramai didatangi caleg dan tim sukses yang gagal di masa pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaLaporan itu berasal dari calon anggota legislatif (caleg) DPRD Kabupaten Mojokerto Dapil III dari Partai Demokrat, yaitu Surasa dan Ananda Ubaid Sihabuddin Arg
Baca SelengkapnyaPDIP akan mengadukan temuan kecurangan itu ke Bawaslu.
Baca SelengkapnyaBawaslu Kota Semarang memproses dua pelanggaran pemilu Caleg berupa money politic di Kecamatan Tembalang dan Kecamata
Baca SelengkapnyaTemuan tersebut diduga terjadi di Kelurahan Sukmajaya, Depok.
Baca SelengkapnyaBawaslu menemukan dugaan politik uang atau serangan fajar yang dilakukan oleh salah seorang Caleg DPR RI di Jakbar.
Baca SelengkapnyaKantor Bawaslu DKI Jakarta DKI Jakarta menjadi sasaran aksi protes dugaan kecurangan Pemilu 2024, pada Kamis (7/3).
Baca SelengkapnyaCaleg dan tim sukses yang datang untuk berobat kebanyakan sudah mengeluarkan modal banyak untuk terlibat di pemilu 2024 ini, namun tetap gagal hingga depresi.
Baca SelengkapnyaCak Imin malah berkelakar bahwa tepuk tangan yang diberikan menandakan kemiskinan yang tengah dirasakan.
Baca SelengkapnyaCak Imin mengungkapkan bahwa dalam Pilkada 2024, biaya politik uang mencapai Rp300 ribu untuk setiap suara. Apakah hal ini mengancam kualitas demokrasi kita?
Baca SelengkapnyaSandiaga mengaku prihatin dan menyampaikan rasa simpati mendalam terhadap siapa pun pihak di PPP yang sudah berjuang.
Baca Selengkapnya