'Kalau Prabowo-Hatta merasa menang ngapain minta ditunda?'

Merdeka.com - Permintaan kubu Prabowo-Hatta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda penetapan dan pengumuman hasil penghitungan dan rekapitulasi suara nasional Pilpres 2014 dinilai tidak konsisten. Sebab, selama ini kubu pasangan nomor satu itu selalu mengklaim kemenangan, bahkan menggelar sejumlah acara syukuran kemenangan.

"Ironis gagasan tunda pengumuman di tengah masih ada keyakinan (Prabowo-Hatta) menang real count 1,6 persen atau bahkan 7 persen. Kalau Prabowo-Hatta merasa menang ngapain ditunda?" kata pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Ari Dwipayana, lewat pernyataan tertulisnya, Minggu (20/7).

Menurut Ari, gagasan penundaan penetapan hasil pilpres oleh kubu Prabowo-Hatta di satu sisi, dan deklarasi kemenangan di sisi lain menjadikannya absurd.

"Logika tidak nyambung. Jangan-jangan memang benar lagi panik lihat hasil real count KPU," ujar Ari.

Terlebih, kata Ari, sebelumnya dari tim sukses Prabowo-Hatta ada yang menyatakan telah menyiapkan massa kepung KPU pada saat penetapan hasil pilpres.

"Ini (tuntutan penundaan penetapan rekapitulasi nasional) jadi seperti rencana dadakan yang baru ketemu saat bangun tidur," sindirnya.

Ari juga menilai, permintaan penundaan pengumuman hasil Pilpres karena mengklaim  dicurangi, menjadi lucu karena hal itu diungkapkan di akhir perhitungan dan rekapitulasi.

"Penghitungan suara dilakukan berjenjang dihadiri saksi dari pasangan calon. Kalau ada masalah, bisa langsung disampaikan. Kalau mengangkat isu kecurangan di belakang, ini seperti modus," ungkapnya.

Lebih lanjut, Ari juga menilai bahwa dalam hal rekapitulasi, KPU telah melakukan terobosan dengan mengunggah data C1, DA1 dan DB1 ke internet. Dengan cara mengunggah itu, KPU membuka ruang partisipasi warga untuk melakukan kontrol atas proses dan hasil rekapitulasi suara.

"Dan sekaligus untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam proses rekapitulasi suara yang berjenjang ini. Inilah yang memunculkan inisiatif relawan untuk melakukan rekapitulasi suara nasional dan per daerah berbasis data yang diunggah KPU. Sehingga data ini akan jadi instrumen kontrol proses rekapitulasi nasional KPU," ujarnya.

Dalam proses rekapitulasi yang berjenjang itu, lanjut dia, setiap tim pemenangan nasional sudah punya saksi dalam proses rekapitulasi nasional di KPU. Prosesnya juga terbuka bagi setiap pasangan calon untuk mengajukan keberatan atau koreksi atas laporan rekapitulasi suara per daerah.