'Kalau Setnov cinta DPR, sebaiknya mundur dari ketua DPR'
Merdeka.com - Anggota Fraksi PDIP, Charles Honoris, menjadi salah wakil rakyat yang tergabung dalam petisi 'Save DPR'. Dia mendukung Setya Novanto mundur dari jabatan sebagai ketua DPR karena dianggap sudah tak layak.
Dia juga menilai sudah banyak pelanggaran kode etik yang dilakukan Setya, salah satunya kasus 'papa minta saham' yang sedang diproses MKD.
"Kami menganggap Setnov sudah tidak lagi layak jadi ketua DPR. Kalau dia (Setya) cinta DPR ya harus sebaiknya harus mundur dari jabatannya ketua DPR," tegas Charles di Gedung DPR, Selasa (15/12).
-
Siapa yang mendukung Setyo Wahono? Dapat Dukungan dari Ulama Dalam maju sebagai Calon Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono mendapat dukungan dari para kiai dan ulama di Bojonegoro. Hal ini lantaran ia dianggap peduli meningkatkan kualitas pendidikan di pondok pesantren.Salah satu ulama yang mendukung Setyo Wahono adalah Kiai Safarun.
-
Siapa yang berharap Pilgub Jakarta satu putaran? Bakal calon wakil gubernur Jakarta Suswono berharap kontestasi Pilkada Jakarta 2024 dapat berlangsung satu putaran saja.
-
Apa yang Samsul harapkan untuk Jakarta? Di usia Jakarta yang akan menyentuh angka 497 tahun, Samsul berharap ke depannya agar Jakarta dapat memperbanyak taman dan memperbaiki taman-taman yang sudah ada. Menurutnya, taman adalah fasilitas umum yang seharusnya bisa dinikmati oleh para warga sekitar untuk beraktivitas.
-
Kenapa Setyo Wahono mencalonkan diri? Pada Pilkada 2024 ini, ia mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati Bojonegoro berpasangan dengan Nurul Azizah yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Apa yang diputuskan PKB soal Pilkada Jakarta? Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jakarta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah mengusung Anies Rasyid Baswedan sebagai Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Jakarta.
Charles meminta kepada anggota MKD agar memberikan keputusan yang adil sesuai fakta di persidangan Mahkamah Kehormatan Dewan.
"Saya berharap MKD mengambil keputusan yang proporsional dan terbaik untuk publik dalam melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan MKD," paparnya.
Tidak hanya itu, anggota Komisi I DPR ini juga meminta kepada aparat kepolisian agar menindaklanjuti kasus 'papa minta saham' yang dikaitkan dengan Setya Novanto.
"Aparat hukum agar menindaklanjuti kasus ini, baik polisi dan Jaksa Agung harus bertindak," katanya.
Lanjut, Charles mengatakan 31 anggota dewan yang sudah menandatangani pernyataan sikap tersebut sudah berkomitmen tidak lagi mengakui Setya Novanto sebagai Ketua DPR.
"Seperti saya dan teman-teman petisi sampaikan, kita sudah konsisten menandatangani pernyataan sikap politik 'save DPR' bahwa tidak mengakui Setya Novanto sebagai Ketua DPR," tegasnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Gerindra tidak mendukung wacana revisi Undang-Undang MD3 soal kursi Ketua DPR.
Baca SelengkapnyaMega bahkan sampai mempertanyakan ke Mahfud MD yang merupakan mantan ketua MK.
Baca SelengkapnyaDia menegaskan keputusan MK nomor 60 sudah merupakan keputusan tertinggi Konstitusi dan harus dijalankan.
Baca SelengkapnyaSaid menyatakan bahwa para pimpinan partai politik sepakat tidak akan ada revisi UU MD3.
Baca SelengkapnyaSekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan, DPR semestinya mengedepankan kebenaran, kebaikan, dan kepentingan negara dan rakyat.
Baca SelengkapnyaKebijakan ini menimbulkan berbagai pandangan dan diskusi.
Baca SelengkapnyaArman bersyukur DPR bakal mengikuti putusan MK untuk ajang kontestasi 27 Agustus mendatang.
Baca SelengkapnyaKetua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasinya terhadap seluruh elemen masyarakat yang telah memberikan aspirasi hingga menggelar aksi.
Baca Selengkapnya"Mba Puan merupakan Ketua DPR selanjutnya sesuai dengan arahan dari Ibu Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri," ujar Hasto
Baca SelengkapnyaDPR RI mencermati berbagai pandangan atas putusan MK mengenai UU Pilkada.
Baca SelengkapnyaDi media sosial X ramai warganet agar mengawal keputusan MK.
Baca SelengkapnyaMKD seharusnya memberikan perlindungan bagi setiap anggota DPR RI, apapun fraksinya, ketika ia bekerja dalam menyuarakan kebenaran.
Baca Selengkapnya