Follow
'Kalau tak punya duit jangan dibangun dong gedung DPR baru'
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan menyatakan, dirinya sepakat apabila pemerintahan Presiden Joko Widodo hendak menunda rencana pembangunan Gedung baru DPR RI. Apalagi bila anggaran negara memang tak mencukupi.
"Pemerintah kan, kalau kita dengar tax amnesty tak tercapai, tak punya duit. Kalau tak punya duit, jangan dibangun dong (gedung DPR baru). Kan pembangunan itu bisa multiyears. Kalau tak ada duit, jangan dibangun," kata Trimedya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/3).
Politisi PDIP ini menambahkan, jika mau jujur, gedung DPR saat ini memang sudah tidak cukup menampung aktivitas padat parlemen. Termasuk fasilitas yang ada di Kompleks Parlemen Senayan tidak memadai.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Mengapa DPR meminta polisi transparan? 'Ini publik kan jadinya bertanya-tanya, berspekulasi. Jadi saya minta, Polda Sumbar harus sangat terbuka dan transparan dalam mengusut kasus ini. Karena publik menunggu dan mengawasi. Kalau gegabah, tertutup apalagi arogan, maka nama baik Polri yang sudah susah payah dibangun Pak Kapolri yang jadi taruhannya,' ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (25/6).
-
Siapa yang mempertanyakan Tapera di DPR? Video tersebut saat anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Irine Yusiana Roba Putri mempertanyakan terkait Tapera, berikut transkrip pertanyaannya:
-
Bagaimana DPR menilai proses hukum Kejagung? Semuanya berlangsung cepat, transparan, tidak gaduh, dan tidak ada upaya beking-membeking sama sekali, luar biasa.
-
Apa yang dipantau DPR terkait Pilkada? 'Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,' ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
Namun, tegas Trimedya, rencana pembangunan gedung baru DPR selama ini kerap dipersoalkan masyarakat karena prosesnya kurang transparan.
"Maka kalau mau bangun, disampaikan kepada masyarakat. Apa yang tak disetujui masyarakat jangan dibangun," tegas Trimedya.
Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan tetap melanjutkan kebijakan moratorium pembangunan gedung baru. Pasalnya, pemerintah memprioritaskan belanja modal untuk pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Moratorium ini juga berlaku untuk pembangunan kompleks DPR. Pemerintah tetap membangun gedung yang sangat dibutuhkan, seperti kepentingan pendidikan serta antiterorisme dan narkoba.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kementerian Keuangan masih membahas mengenai rencana ke depan terkait pengelolaan rumah dinas DPR.
Baca Selengkapnya
DPR Banyak Dapat Kritik dari Rakyat, Puan Maharani ungkap sederet poin kritiknya.
Baca Selengkapnya
Lembaga kepolisian dalam paparannya dipimpin Wakapolri Komjen Agus Andrianto, meminta anggaran naik menjadi Rp165 triliun lebih.
Baca Selengkapnya
Ternyata tidak semua rumah dinas DPR bisa disebut tidak layak huni, sebab kondisinya masih terbilang kokoh.
Baca Selengkapnya
Anggota DPR akan mendapatkan tunjangan perumahan yang mulai berlaku sejak mereka dilantik sebagai anggota dewan terpilih pada 1 Oktober lalu.
Baca Selengkapnya
Anggota DPR periode ini tak dapat RJA lantaran kondisi rumah sudah tua, dan biaya perawatan sudah tak seimbang dengan anggaran
Baca SelengkapnyaRumah-rumah di perumahan itu hanya terlihat sedikit kusam.
Baca Selengkapnya
Tunjangan itu akan masuk dalam komponen gaji tiap bulan semua anggota.
Baca Selengkapnya
Indra menyebut besaran dana tunjangan perumahan untuk anggota DPR masih dikonsultasikan.
Baca Selengkapnya
Rapat yang digelar ini diketahui hanya beda sehari pascaputusan MK terkait Pilkada.
Baca Selengkapnya
Dasco mengimbau kepada massa aksi agar menjaga kondusivitas dalam melakukan unjuk rasa.
Baca Selengkapnya
Walaupun begitu, sejauh ini dia belum menyebut nominal tunjangan rumah dinas yang akan diberikan dan otomatis menambah gaji para Anggota DPR RI tersebut.
Baca Selengkapnya