Kampanye di Bandung, Presiden PKS Serang Megawati dan Jokowi
Merdeka.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman mengkritisi kebijakan Presiden RI kelima, Megawati Soekarno Putri dan Presiden Joko Widodo tentang pengampunan pajak (tax amnesty) bagi pengusaha besar. Baginya, hal itu merugikan bagi perekonomian Indonesia.
Hal itu ia sampaikan di hadapan ribuan kader PKS saat orasi dalam kampanye rapat umum PKS di Lapangan Sidolig, Kota Bandung, Kamis (11/4/2019).
Menurutnya, Megawati memberikan keistimewaan bagi sejumlah pengusaha yang mengemplang bantuan likuiditas bank indonesia (BLBI). Padahal, kerugian negara akibat kasus itu mencapai Rp 600 triliun.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Siapa yang mengapresiasi kebijakan Jokowi? Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di bidang pangan dan pertanian mendapatkan apresiasi dari Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Mangku Purnomo.
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
"Ibu Megawati dulu memberikan privilege, memberikan sesuatu yag luar biasa bagi pengemplang BLBI. Kerugian negara saat itu mencapai Rp 600 triliun, dinyatakan release and discharge, dianggap sudah bebas," ujarnya.
Hal serupa dilakukan oleh Joko Widodo yang juga kader dari PDIP yang dipimpin Megawati membuat kebijakan pengampunan pajak. Para pengusaha yang memiliki kekayaan besar bisa membayar pajak lebih kecil yakni 2,5 persen dari seharusnya sekitar 20 persen.
"Pak Jokowi memberikan pengampunan pajak kepada pemilik kekayaan Rp 11.000 triliun yang mereka kalau bayar normal seharusnya di atas 20 persen," bebernya.
"Sekarang mereka cuma disuruh bayar 2,5 persen, maka sekitar Rp 2.000 triliun itu diberikan kepada para pengusaha itu," ucapnya.
Hal inilah, kata Sohibul, yang membuat partainya menyiapkan program untuk ditawarkan kepada masyarakat tentang pembebasan pajak bagi warga yang berpenghasilan di bawah Rp 8 juta, Surat Ijin Mengemudi (SIM) seumur hidup dan STNK Gratis.
Program ini diklaim lebih berkeadilan dengan asumsi harus dirasakan oleh masyarakat luas, bukan justru diberikan pada pengusaha yang penghasilannya triliunan. Dari kajian yang sudah dilakukan, program STNK gratis bakal memberikan manfaat sebesar Rp 33 triliun kepada rakyat.
Sementara program penghapusan pajak penghasilan kepada masyarakat berpenghasilan di bawah Rp 8.000.000 akan memberikan manfaat Rp 25 triliun kepada rakyat. "Kalau yang kaya-kaya sudah diberi oleh negara, kenapa orang kecil enggak diberi," ujar Sohibul.
Sohibul mengungkapkan, program tersebut mendongkrak raihan suara partai secara signifikan. Sebelumnya, popularitas PKS ia sebut hanya di kisaran 65 persen. Sejak program itu diluncurkan, peningkatannya bisa sampai 80 persen.
"Dukungan kepada kami luar biasa. Memang ada yang kontra, tapi masih banyak yang suka," pungkasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi buka suara soal Ketum PDIP Megawati sebut penguasa saat ini seperti orde baru
Baca SelengkapnyaDalam arahannya, Megawati dua kali menyebut nama Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaMegawati kembali menyebut nama Presiden Jokowi. Momen itu terjadi saat dia berpidato dalam acara pelantikan pengurus DPP PDIP.
Baca SelengkapnyaIsu yang beredar, mulai dari pembatalan kenaikan UKT yang tinggi, hingga masalah yang menyeret Kejaksaan Agung dan Polri
Baca SelengkapnyaMegawati Soekarnoputri yang menyinggung penguasa bertindak seperti rezim orde baru.
Baca SelengkapnyaKetua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengaku pernah berbicara dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca SelengkapnyaBelum lama ini kembali viral video ucapan Ketum PDIP Megawati tentang penghinaan terhadap Jokowi.
Baca SelengkapnyaMegawati mengapresiasi terkait keputusan MKMK yang berhentikan Ketua MK Anwar Usman, Ipar Presiden Jokowi
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi enggan menanggapi sindiran Megawati.
Baca SelengkapnyaHasto Kristiyanto pun mencontohkan soal data impor beras karena terbukti tahun ini harus impor 6 juta.
Baca SelengkapnyaMegawati meminta Presiden Joko Widodo untuk membubarkan KPK karena tidak efektif memberantas korupsi.
Baca SelengkapnyaKetum PDIP Megawati bebrapi-api saat pidato menyinggung soal penguasa saat ini.
Baca Selengkapnya