Kampanye di Indonesia Dinilai Masih Bersifat Sporadis
Merdeka.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menilai pelaksanaan kampanye Pemilu 2019 belum berjalan dengan baik. Menurut dia saat ini kampanye pemilu di Indonesia masih sangat sporadis.
"Jadi kecenderungan kampanye kita, masih kampanye yang sporadis, yang lebih mengedepankan isu yang secara sensasional mudah ditangkap oleh pemilih ketimbang menunjukkan komitmen untuk konsisten menjaga aktivitas kampanye sebagai bagian dari pendidikan politik," kata Titi dalam diskusi bertajuk 'Hitam Putih Kampanye Pilpres' di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (15/12).
Titi menjelaskan, berdasarkan standard internasional, ada 13 poin yang bisa menilai kampanye sebagai proses adil dan bebas. Salah satunya adalah kebebasan dari kebohongan pengaruh yang menyesatkan atau tekanan pada pemilu.
-
Bagaimana pemilu di Indonesia berkembang? Pemilu di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dan evolusi sejak masa kolonial hingga era modern.
-
Kapan Pemilu di Indonesia dilaksanakan secara berkala? Pemilihan Umum adalah proses demokratis yang dilakukan secara berkala untuk memilih wakil rakyat atau pejabat publik dalam suatu negara.
-
Apa itu Pemilu? Pemilu adalah sarana penyelenggaraan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
-
Kapan pemilu di Indonesia? Di Indonesia, tahun 2024 adalah tahun politik.
-
Dimana Pilkada ini? Pilkada Jawa Tengah semakin menarik karena bakal ada 'perang bintang'.
-
Bagaimana Bawaslu DIY menghadapi kerawanan Pilkada 2024? Bawaslu telah meminta pemangku kepentingan terkait, KPU, serta forum komunikasi pemerintah daerah (forkompinda) bersinergi menyiapkan langkah strategis menghadapi kerawanan pilkada itu.
"Saya melihat hampir tiga bulan kita kampanye, aktivitas kampanye itu belum bisa merealisasikan kampanye yang membebaskan pemilih dari kebohongan pengaruh yang menyesatkan atau tekanan pada pemilu," ungkapnya.
Padahal menurut Titi, kampanye harus berjalan secara adil, mengedepankan narasi-narasi yang baik serta bisa memberikan pendidikan politik pada masyarakat. Para peserta pemilu, lanjut dia, memiliki tanggungjawab untuk mendidik masyarakat.
"Ada kewajiban yang harus dipenuhi peserta pemilu, kampanye pemilu harus ditempatkan sebagai bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggungjawab. Itu jelas diatur di dalam Pasal 267 ayat 1 uu Nomor 7 Tahun 2017. Ketentuan pasal itu merupakan ketentuan yang meminta tanggungjawab moral politik hukum dari peserta pemilu, bagi pileg maupun pilpres," ujarnya.
"Jadi saya belum melihat konsistensi dan komitmen yang betul-betul di pelihara oleh para kontestan dengan mandat moral politik hukum yang harus mereka jalani," ucapnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
RIDO menilai, KPU DKI Jakarta tak profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana Pilkada.
Baca SelengkapnyaLSI Denny JA mewanti-wanti potensi merosotnya kepercayaan publik kepada Prabowo Subianto akibat isu Pilkada oleh DPRD
Baca SelengkapnyaDPR tengah mencermati implikasi penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 dengan rendahnya tingkat partisipasi politik warga dalam menggunakan hak suaranya.
Baca SelengkapnyaAngka partisipasi pemilih hanya tercapai 71,92 persen dari target 75 persen.
Baca SelengkapnyaKetua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, mengklaim KIM solid dalam pemenangan pilkada serentak 2024, terutama di Jawa Tengah dan Jakarta
Baca SelengkapnyaLembaga survei Charta Politika mencatat penurunan partisipasi pemilih di Pilkada DKI Jakarta 2024 menjadi hanya 58 persen.
Baca SelengkapnyaDengan adanya penurunan partisipasi masyarakat pada Pilkada tersebut. Maka, perlu dilakukannya refleksi hingga evaluasi.
Baca SelengkapnyaHasto mengulas anomali besar yang terjadi di Pilkada.
Baca SelengkapnyaHal ini berdasarkan fakta kurangnya partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaDebat diyakini tidak bakal banyak mengubah peta elektabilitas para calon presiden.
Baca SelengkapnyaKondisi demokrasi Indonesia menjadi sorotan di era Presiden Jokowi
Baca SelengkapnyaPadahal, kata Titi, demokrasi sejatinya sistem nilai yang harus ditegakkan dengan prinsip kebebasan dan kesetaraan untuk semua.
Baca Selengkapnya