Kantongi SK Menkumham, kubu OSO tuding munaslub kubu Daryatmo tak sah
Merdeka.com - Ketua Dewan Pembina Hanura, Wiranto mengirimkan pesan yang mengisyaratkan dukungan kepada pengurus DPP kubu Sarifuddin Sudding untuk mencari ketua umum baru saat Musyawarah Nasional Luar Biasa pagi tadi. Munaslub memutuskan memecat Oesman Sapta Odang (OSO) sekaligus mengangkat Marsekal Madya (Purn) Daryatmo.
Sekjen Partai Hanura kubu Oesman Sapta Odang, Herry Lontung Siregar mengklaim, sebenarnya Wiranto mendukung kepengurusan OSO. Sebab, kubu OSO yang memiliki legalitas dengan mengantongi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM terkait restrukturisasi kepengurusan.
"Kalau kelihatannya kan Pak Wiranto mendukung kepengurusan yang sah. Itu saja selesai," kata Herry saat dihubungi merdeka.com, Kamis (18/1).
-
Kenapa Golkar Sulut menolak Munaslub? Pemilu serentak 2024 tinggal menghitung bulan saja. Intinya kami menolak munaslub. Sekali lagi kami di Sulut sangat solid dan mendukung Pak Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar,“
-
Kenapa Partai Golkar tidak mau Munaslub? “Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan.
-
Kenapa Golkar menolak Munaslub? Ketiga Dewan Partai Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka solid mendukung Airlangga, yakni Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.
-
Bagaimana Golkar Riau menanggapi seruan Munaslub? Jangan (Golkar) diganggu dengan isu Munaslub yang merusak soliditas para kader di daerah. Tidak ada alasan Munaslub,“ tegas dia, Jumat (28/7/2023).
-
Siapa yang dilarang MK terlibat dalam sengketa Pilpres? Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan, sidang perdana sengketa pilpres 2024 yang akan digelar perdana esom hari hanya dihadiri depalan hakim MK tanpa Anwar Usman.
-
Kapan Golkar akan mengadakan Munas? Posisi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ramai menjadi perbincangan, terlebih soal rencana musyawarah nasional (Munas) partai tersebut akhir tahun ini.
Hubungan antara OSO dan Wiranto disebut baik-baik saja. Menurutnya, kondisi itu terlihat saat keduanya bertemu di Istana ketika pelantikan Idrus Marham sebagai Menteri Sosial dan beberapa pejabat lainnya.
"Kemarin kita lihat dia di Istana ketawa-ketawa, mereka pelukan, enggak ada masalah kan. Itu saja. Jangan dibentur-benturkan dong enggak ada itu," klaimnya.
Herry juga menyinggung keabsahan Munaslub yang dihelat kubu Sudding. Dia menegaskan, Munaslub tersebut tidak sah. Sebab, merujuk AD/ART, Munaslub hanya bisa digelar oleh kepengurusan yang memiliki SK Menkumham.
Artinya, lanjut Herry, segala keputusan Munaslun kubu Sudding tidak sah termasuk keterpilihan Marsekal Madya (Purn) Daryatmo sebagai Ketua Umum pengganti sebagai Ketua Umum Partai Hanura pengganti OSO.
Informasi diperoleh, saat meminta OSO menjadi Ketum Hanura, Wiranto pernah menemui OSO di City Tower, Thamrin sebelum Munas Partai Hanura sekitar tahun 2016. Tujuan Wiranto untuk membujuk OSO agar menjadi Ketua Umum Partai Hanura karena dirinya ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Politik, Hukum dan Keamanan
Permintaan OSO menjadi Ketum kabarnya dilakukan Wiranto sampai 3 kali. Saat dikonfirmasi, Herry mengaku tidak mengetahui adanya pertemuan antara Wiranto dan OSO itu.
"Kalau itu kita enggak tahu dulu kan. Enggak tahu," tegasnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Arsjad menambahkan, dirinya dipercaya menjabat Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026 juga melalui proses dan tata cara yang sah.
Baca SelengkapnyaSikap JK dinilai senior Golkar terkait munaslub tidak konsisten kepada Airlangga dan Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaSebagai informasi, desakan Munaslub untuk melengserkan Airlangga dilakukan Kelompok Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaDalam forum klarifikasi, Dewan Etik mempersilahkan Lawrence menjelaskan latar belakang pernyataannya terkait wacana munaslub.
Baca SelengkapnyaPelaksanaan Munaslub ini justru memperburuk polarisasi politik.
Baca SelengkapnyaKudeta merupakan perebutan kekuasaan (pemerintahan) dengan paksa.
Baca SelengkapnyaPelaksanaan Munaslub Kadin dianggap melanggar AD/ART.
Baca SelengkapnyaAkbar meminta seluruh pengurus dan kader Golkar menjaga kekompakan dan soliditas partai.
Baca SelengkapnyaBelakangan ini, isu Munaslub berembus kencang untuk melengserkan Airlangga dari kursi Ketum Golkar.
Baca SelengkapnyaDalam konteks ketidakpastian yang melanda Kadin Indonesia, pergerakan saham yang terafiliasi dengan Arsjad menjadi perhatian.
Baca SelengkapnyaAirlangga menyebut, jika pihak yang menggulirkan isu Munaslub tidak masuk dalam internal Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaMunaslub Golkar dilakukan oleh Faksi Kecil yang bermain di tikungan terakhir jelang Pemilu 2024
Baca Selengkapnya