Kapolda Kaltim bingung kalimat mana yang disebut kriminalisasi oleh Demokrat

Merdeka.com - Kapolda Kalimantan Timur, Irjen Pol Safaruddin mengaku dirinya tak pernah melakukan kriminalisasi terhadap Kader Partai Demokrat, Syaharie Jaang. Karena dirinya dituding telah memaksa Jaang untuk berpasangan dengannya di Pilkada Kaltim 2018 yang dilakukan secara serentak.

"Oh itu kalau maksa itu kan saya kira tidak ada maksa, karena pak Jaang itu mendaftar ke PDIP, kemudian berapa kali ke PDIP minta pasangan dengan saya," kata Safaruddin di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (4/1).

Safaruddin hendak maju Pilgub Kaltim. Dia telah mendaftarkan diri melalui penjaringan di PDIP.

Justru dirinya pun mempertanyakan balik kepada Partai Demokrat yang menuding bahwa Safaruddin telah diskriminasi terhadap Jaang. Namun, dirinya memang pernah melakukan komunikasi dengan Jaang melalui sambungan telepon.

"Cuma terakhir itu kalau maksa apa kalimat saya terus dimana tempatnya harinya apa enggak ada. Karena saya komunikasi dengan beliau itu tanggal 28 November abis itu enggak pernah lagi lewat telepon ketemu juga. Abis itu, eh jadi tanggal 27 ketemu dan 25 Desember saya bicara lewat telepon," tanyanya.

"Saya telepon kalau memang pak Jaang tidak bisa memastikan pasangan dengan saya ya kita enggak bisa lagi sama-sama. Dan enggak ada telepon soal pemeriksaan, saya telepon kalau pak Jaang tidak bisa pasangan dengan saya sekarang, jadi kita jalan masing-masing," sambungnya.

Selain itu, dirinya menjelaskan bahwa kasus yang menimpa Jaang ini memang karena masalah Saber Pungli dan bukan karena masalah lain. Terlebih lagi juga bukan karena masalah yang terkait dengan Pilkada.

"Pemeriksaan ini enggak ada kaitannya dengan penolakan jadi ini kasus lama masalah saber pungli ini kan baru selesai sidang fakta-fakta persidangan itu dijadikan bahan untuk dilakukan penyelidikan," ujarnya.

Kasus Saber Pungli yang dimaksudkan oleh Safaruddin ini adalah terkait lahan parkir. Terkait pemeriksaan terhadap Jaang, menurutnya sah-sah aja. Karena dirinya tak dapat diperiksa jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Jaang jadi Calon Kepala Daerah.

"Calon kepala daerah itu setelah penetapan, jadi MoU setelah ditetapkan KPU itu calon nah sekarang belum ada calon. Yang enggak boleh diperiksa itu setelah ditetapkan KPU tanggal 12 Febuari nanti yang lain-lain juga dipanggil," maksudnya.

"Kasus ini juga bukan tiba-tiba tapi sudah lama itu Saber Pungli kapan. Dan Kalimantan Timur, itu kasus ini ramai juga dipersidangan-persidangan," ucapnya.

Dirinya pun menegaskan bahwa tak ada yang namanya kriminalisasi terhadap Jaang oleh dirinya ataupun aparat kepolisian. Karena memang kasus Saber Pungli yang menimpa Jaang sudah lama ia hadapinya.

"Saya jelaskan bahwa kriminalisasi saya kira tidak ada, karena kasusnya sudah lama," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Partai Demokrat menyampaikan sejumlah perlakuan tidak adil dan sewenang-wenang terhadap partai dan kader dalam kaitan persiapan Pilkada. Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan, pihaknya mencatat 3 bentuk perlakuan tidak adil yang diduga dilakukan penguasa.

Paling anyar terjadi di Pilkada Kaltim. Hinca menuturkan, partainya mengusung Wali kota Samarindra Syahrie Jaang dan Wali kota Balikpapan Rizal Effendi sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim.

Kejadian ini bermula saat Syahrie dipanggil oleh partai tertentu hingga 8 kali untuk menggandeng Kapolda Kaltim Irjen Pol Safaruddin sebagai cawagubnya. Syahrie menolak karena telah memilih Rizal sebagai wakilnya.

"Padahal ada wakilnya pak Rizal. Maka secara etika politik tidak baik kalau sudah berjalan," Hinca di Wisma Proklamasi, Jakarta, Rabu (3/1).

Akibat penolakan ini, Syahrie dan Rizal dijerat oleh kasus. Syahrie diperiksa sebagai saksi atas kasus pemerasan dan pencucian uang dengan terdakwa Ketua Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu (PDIB), Hery Susanto Gun alias Abun, dan Manajer Lapangan KSU PDIB, Noor Asriansyah alias Elly.

Sementara Rizal dijerat atas kasus dugaan korupsi Rumah Potong Unggas (RPU) di Kilometer 13, Kelurahan Karang Joang, Balikpapan Utara.

"Pada 25 Desember, pak Syahrie Jaang dapat telepon diminta bertelepon kepada Kapolda dan kemudian dinyatakan apakah dimungkinkan berpasangan lagi untuk bersama, dijawab tidak mungkin karena ada pasangan," tuturnya.

"Tanggal 26 sudah ada laporan ke Bareskrim, tanggal 27 sudah ada panggilan untuk diperiksa tanggal 29. Tentu mengagetkan, kita minta untuk ditunda. Tanggal 29 keluar lagi surat panggilan kedua untuk diperiksa tanggal 2," sambungnya.