Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kapolri copot Wakapolda Maluku, IPW duga karena tak netral & dukung Murad Ismail

Kapolri copot Wakapolda Maluku, IPW duga karena tak netral & dukung Murad Ismail

Merdeka.com - Mabes Polri mencopot Brigjen Hasanuddin dari jabatan Wakapolda Maluku. Pencopotan Hasanuddin ini tertuang dalam Telegram Rahasia No: ST/1535/VI/Kep/2018 tanggal (20/6) kemarin.

Brigjen Hasanuddin dimutasi menjadi analis kebijakan utama bidang Bindiklat Lemdiklat Polri. Posisi Hasanuddin digantikan oleh Brigjen A Wiyagus yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri.

Pencopotan Brigjen Hasanuddin mendapatkan apreasiasi dari Indonesia Police Watch (IPW). Ketua Presidium IPW Neta S Pane menyebut pencopotan Hasanuddin terkait dugaan keterlibatannya membantu kampanye Irjen (Purn) Murad Ismail sebagai Calon Gubernur di Pilkada Maluku.

"Ind Police Watch (IPW) memberi apresiasi pada Kapolri Tito Karnavian yang sudah bertindak cepat dan tegas mencopot Wakapolda Maluku Brigjen Hasanuddin yang sudah berkampanye untuk mendukung Paslon Irjen (Purn) Murad Ismail di Pilgub 2018," kata Pane melalui keterangan tertulisnya, Kamis (21/6).

IPW menyadari keberpihakan Hasanuddin kepada Murad di Pilkada Maluku tak lepas dari hubungan dekat keduanya. Hasanuddin dan Murad diketahui berasal dari angkatan sama di Akpol 1985.

Dengan pencopotan Hasanuddin, IPW berharap Polri dapat menjaga netralitasnya selama Pilkada berlangsung. Pihaknya juga meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian tak segan mencopot anggotanya yang tidak netral di Pilkada.

Saat ini, kata Pane, IPW telah membentuk tim untuk memantau netralitas polisi di Pilkada 2018. Tim dibentuk karena banyaknya laporan soal ketidaknetralan polisi di beberapa daerah.

"Sebab cukup banyak laporan dari masyarakat tentang indikasi ketidaknetralan polisi menjelang Pilkada 2018, terutama dari Sumut, Jabar, Kaltim, dan Maluku," jelasnya.

Lebih lanjut, IPW berharap seluruh elemen masyarakat ikut berperan aktif mengawasi polisi agar tetap netral dan profesional saat Pilkada.

"Sehingga sikap profesionalisme dan netralitas Polri tetap terjaga dan Polri benar benar bisa dipercaya masyarakat," tandas Pane.

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Mendagri Copot Pj Bupati Kampar karena Langgar Netralitas di Pemilu 2024
Mendagri Copot Pj Bupati Kampar karena Langgar Netralitas di Pemilu 2024

Mendagri Tito Karnavian mencopot Pj Bupati Kampar, Muhammad Firdaus dari jabatannya.

Baca Selengkapnya
Pesan Tegas Kapolres Inhil ke Personel: Netralitas Harga Mati, Jaga Nama Baik Jangan Posting Hal Mencoreng
Pesan Tegas Kapolres Inhil ke Personel: Netralitas Harga Mati, Jaga Nama Baik Jangan Posting Hal Mencoreng

Kapolres Indragiri Hilir AKBP Budi Setiawan menegaskan kepada anak buahnya untuk menjaga netralitas selama Pilkada 2024

Baca Selengkapnya
HMI Soroti Netralitas Polisi di Pilkada Banten 2024
HMI Soroti Netralitas Polisi di Pilkada Banten 2024

Aksi tersebut digelar di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Jakarta, Selasa, (19/11).

Baca Selengkapnya
Rapat dengan Komisi III DPR, Kapolri Ungkap Empat Personel Langgar Netralitas Selama Pilkada
Rapat dengan Komisi III DPR, Kapolri Ungkap Empat Personel Langgar Netralitas Selama Pilkada

Empat polisi itu terdiri dari dua anggota dari Polda Sulawesi Utara dan dua anggota dari Polda Sulawesi Selatan.

Baca Selengkapnya
DPR Ingatkan Polri Harus Tolak Perintah Pasang Baliho Capres-Cawapres: Masyarakat Tahu!
DPR Ingatkan Polri Harus Tolak Perintah Pasang Baliho Capres-Cawapres: Masyarakat Tahu!

Mabes Polri diingatkan kembali soal netralitas saat Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Perang Jenderal di Polri, Siapa Cocok Jadi Wakapolri?
Perang Jenderal di Polri, Siapa Cocok Jadi Wakapolri?

Komjen Pol Gatot Eddy Pramono sebentar lagi akan memasuki purna tugas sebagai Wakapolri. Ada empat kandidat yang masuk bursa calon penggantinya.

Baca Selengkapnya
Megawati Minta Polri Tak Intervensi Masyarakat, Ini Reaksi Kabarharkam
Megawati Minta Polri Tak Intervensi Masyarakat, Ini Reaksi Kabarharkam

Fadil menjelaskan, netralitas anggota Polri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Baca Selengkapnya
Megawati Minta TNI-Polri Tak Intervensi, Dudung: Kok Enggak Bilang BIN Harus Netral
Megawati Minta TNI-Polri Tak Intervensi, Dudung: Kok Enggak Bilang BIN Harus Netral

Menurutnya, TNI-Polri tidak perlu takut dengan wanti-wanti Megawati itu.

Baca Selengkapnya
NasDem Minta Polri Pidana Kepala Daerah Tidak Netral di Pilpres 2024
NasDem Minta Polri Pidana Kepala Daerah Tidak Netral di Pilpres 2024

NasDem khawatir kepala daerah di daerahnya tidak netral dan mendukung salah satu pasangan calon presiden.

Baca Selengkapnya
IPW Desak Polda Metro Tunda Proses Hukum Aiman Witjaksono, Ini Alasannya
IPW Desak Polda Metro Tunda Proses Hukum Aiman Witjaksono, Ini Alasannya

“Mendorong Kapolda metro Jaya Irjen Karyoto menunda sementara proses hukum terhadap Aiman Witjaksono," kata Ketua IPW

Baca Selengkapnya
Tegas Jenderal Maruli Respons Megawati soal Aparat Tak Intervensi Pemilu 2024: Anggota Kita yang Mana Mengancam?
Tegas Jenderal Maruli Respons Megawati soal Aparat Tak Intervensi Pemilu 2024: Anggota Kita yang Mana Mengancam?

Maruli meminta bila benar ada anggota TNI yang mengintervensi dalam Pemilu agar segera dilaporkan lengkap dengan buktinya

Baca Selengkapnya
Megawati Singgung Aparat Tak Netral, Hasto PDIP: Karena Rasa Sayang Bu Mega ke TNI Polri
Megawati Singgung Aparat Tak Netral, Hasto PDIP: Karena Rasa Sayang Bu Mega ke TNI Polri

“Mengapa Bu Mega menyampaikan hal itu, sebenarnya memang karena rasa sayang terhadap institusi TNI dan Polri," kata Hasto

Baca Selengkapnya