Follow
Kapolri: Kebebasan berekspresi dibuka terlalu luas, terlalu lebar
Merdeka.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian merasa prihatin karena saat ini sistem demokrasi di Indonesia cenderung mengarah pada demokrasi liberal. Menurut dia hal ini bisa jadi berbahaya bagi bangsa.
"Saya melihat sudah mengarah ke liberal. Indikatornya, bagaimana kebebasan berpendapat di muka umum, kebebasan berekspresi, freedom of speech, dibuka terlalu luas, terlalu lebar," kata Tito dalam acara Simposium Nasional bertajuk "Bangkit Bergerak, Pemuda Indonesia Majukan Bangsa" yang digelar di Balai Kartini, Jakarta, Senin (14/8).
Tito menambahkan, demokrasi di Indonesia juga kini diterjemahkan boleh berbuat semaunya. Tidak hanya itu, menurut dia arah demokrasi yang terlalu liberal perlu jadi perhatian. "Masyarakat kelas bawah masih mendominasi," tutur dia.
-
Siapa yang mengungkapkan kekhawatiran soal demokrasi di Indonesia? Sama halnya dengan Omi, Koordinator Pertemuan Alif Iman Nurlambang mengaku dengan situasi terkini yang menyebut demokrasi Indonesia sedang diontang-anting. Ia mengatakan bahwa sesuai temuan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) diduga ada intervensi dari lembaga eksekutif ke lembaga yudikatif.
-
Sistem demokrasi apa yang diterapkan di Indonesia sekarang? Demokrasi pada masa reformasi di Indonesia menunjukkan beberapa karakteristik yang penting. Salah satunya adalah kebebasan pers yang semakin berkembang seiring dengan reformasi politik yang terjadi.
-
Kenapa Tindak Pidana Pemilu bisa mengancam demokrasi? Pemilu adalah fondasi bagi negara demokratis, dan tindakan kriminal yang terkait dengan proses ini dapat mengancam kesejahteraan masyarakat dan stabilitas politik.
-
Bagaimana cara demokrasi dijalankan di Indonesia? Dalam setiap pemilu, rakyat Indonesia memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka secara bebas dan adil. Pemilihan umum yang bebas dan adil ini telah membantu memastikan pergantian kekuasaan yang damai antara pemerintahan yang satu dengan yang lainnya.
-
Kenapa Indonesia menggunakan demokrasi? Demokrasi telah menjadi landasan yang diterapkan oleh berbagai masyarakat di dunia. Konsep ini menekankan prinsip pemerintahan oleh rakyat, untuk rakyat, dan dari rakyat.
-
Bagaimana dinasti politik berdampak pada kualitas demokrasi di Indonesia? Didominasi Orang-Orang Politik Arga melihat, sejauh ini partai besar sekalipun didominasi oleh orang-orang dari lingkup politik, bukan dari masyarakat luas. Bahkan jabatan strategis dengan mudah diperoleh dari hubungan keluarga dan kerabat. Dampaknya semakin sulit bagi individu dari kalangan masyarakat biasa untuk ikut andil dalam politik.
Dia juga khawatir, masyarakat justru digunakan sebagai alat untuk mengganggu jalannya pemerintahan. "Ini akan jadi konflik jika ini dibiarkan. Keinginan kelas bawah yang ingin instan mencapai kesejahteraan. Siapapun pemimpinnya akan dituntut. Baru dua tahun, tiga tahun, mereka akan menyalahkan pemimpinnya," ucap Tito.
Dia juga mengingatkan, seharusnya arah demokrasi pasca reformasi tetap pada nilai-nilai Pancasila. Kemudian kata dia, jangan sampai salah arah setelah reformasi. "Ini kita lihat terapkan Demokrasi. Pertanyaannya, apakah sistem demokrasi saat ini masih berpijak Pancasila atau bukan?" pungkas Tito.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Megawati menyoroti konstitusi yang ikut dibelokkan penguasa demi kepentingan pribadi.
Baca Selengkapnya
Menurut JK, jika pilar-pilar tersebut rusak, sistem pemerintahan tidak akan berjalan maksimal.
Baca Selengkapnya
"Banyak permasalahan rakyat yang harus diselesaikan," kata Jokowi
Baca Selengkapnya
SAFEnet menilai revisi UU tersebut menjadi berpotensi terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh kepolisian.
Baca Selengkapnya
Di hadapan mahasiswa, Hasto menyinggung soal demokrasi di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Hakim Konstitusi Arief Hidayat menilai, Indonesia tidak dalam kondisi yang baik-baik saja.
Baca Selengkapnya
Kondisi demokrasi Indonesia menjadi sorotan di era Presiden Jokowi
Baca Selengkapnya
Surya Paloh berharap para pemimpin nasional tidak kehilangan kontrol.
Baca Selengkapnya
"Jangan mengambil rIsiko terlalu tinggi," kata Mendagri Tito.
Baca Selengkapnya
Peneliti sekaligus Koordinator Klaster Riset Konflik Pertahanan dan Keamanan BRIN Muhamad Haripin menyebut Jokowi terindikasi menyalahgunakan kekuasaan.
Baca Selengkapnya
Taufik mendorong hukum jangan digunakan untuk menutup ruang demokrasi. Harus dibiasakan dalam negara demokrasi dengan kritik bahkan kecaman.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyamaikan uneg-unegnya saat berpidato di sidang tahunan MPR/DPR/DPD.
Baca Selengkapnya