Kapolri khawatir ada kekosongan kepala negara saat pemilu nanti

Merdeka.com - Kapolri Jenderal Polisi Sutarman mengingatkan sangat berbahaya apabila pelantikan presiden dan wakil presiden mundur. Dia khawatir apabila pelantikan tidak sesuai jadwal maka akan terjadi kekosongan pemimpin negara.

"Kita harapkan melakukan pemilu dengan baik dan kita harus memastikan bahwa jadwal KPU khususnya pemilu presiden dan wakil presiden. Kita harus mampu memastikan pada 20 Oktober 2014, presiden dan wakil presiden harus dilantik," kata Sutarman saat acara 'Rapat Koordinasi Nasional dalam Rangka Pemantapan Pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014' di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (11/2).

Menurut dia, jangan sampai terjadi kekosongan pimpinan negara. Bila pelantikan presiden dan wakil presiden lewat dari tanggal yang sudah ditetapkan maka negara tidak ada yang pimpin.

Bila tidak ada yang memimpin, lanjut Sutarman, negara ditakutkan ada kelompok yang bisa mengambil alih kepemimpinan negara.

"Ini sangat rawan, oleh karena itu harus dipastikan. Seluruh proses pemilu pasti ada kelebihan dan kekurangannya dan jangan sampai kekurangan-kekurangan yang sedikit ini jadi persoalan yang menjadi besar sehingga menghambat proses pelantikan presiden dan wakil presiden pada saatnya," ungkap mantan Kabareskrim Mabes Polri tersebut.

Dia menambahkan, bila pada 20 Oktober 2014 pukul 24.00 WIB tidak ada pelantikan presiden dan wakil presiden maka akan ada yang mengambil tugas dan terjadi pemerintahan transisi. Pada saat para menteri pun juga harus diganti lantaran tugas kabinet sudah selesai.

"Perlu dipastikan dari aspek keamanan bila itu tidak ada negara harus diambil seseorang sebagai pemimpin negara ini. Yang jelas Kapolri tidak mau mengambil alih itu," katanya.

Kondisi kosongnya pemimpin negara sangat berbahaya, karena akan ada pemerintahan transisi yang waktunya tidak bisa dipastikan hingga kapan selesai.

"Saya perlu ingatkan pada bangsa ini dan warga masyarakat jangan sampai persoalan-persoalan kecil ini dapat mengganggu khususnya dalam pemilu presiden dan wakil presiden. Ini betul-betul dari hati saya paling dalam karena sampai saat ini belum ada aturan tentang itu," terangnya.

Untuk itu, dia mengajak kepada semua pihak yang hadir dalam rapat koordinasi tersebut untuk menjaga, mengawal, dan melaksanakan pemilu damai dengan menaati peraturan dan ketentuan berlaku.

"Silakan menyampaikan pendapat kritik apapun, tapi jangan melakukan kekerasan yang berakibat terganggunya tahapan-tahapan pemilu," tuturnya.