Kapolsek Diminta Galang Dukungan 01, Demokrat Minta Jokowi Tanggung Jawab
Merdeka.com - Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean meminta pertanggungjawaban calon presiden petahana Presiden Joko Widodo (Jokowi) pengakuan mantan Kapolsek Pasir Wangi Garut yang mengaku dipaksa untuk mendukung Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019. Menurut dia Jokowi telah menyalahgunakan wewenang.
"Kami melihat yang bertanggung jawab semua di sini adalah pemerintahan Jokowi. Karena Jokowilah sebagai pemimpin yang saat ini maju sebagai calon presiden, dan dia memperalat kekuasaannya untuk menggerakkan seluruh organ negara memenangkan dirinya," kata Ferdinand saat dihubungi merdeka.com, Senin (1/4).
"Dan ini sangat tidak baik, kami meminta pertanggungjawaban dari Jokowi atas hal ini," sambungnya.
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Siapa yang usulkan Jokowi jadi pemimpin? Usulan tersebut merupakan aspirasi dan pendapat dari sejumlah pihak.
-
Apa gugatan yang dilayangkan ke Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Siapa menteri Jokowi yang terlibat korupsi? Para Menteri Jokowi yang Terjerat Kasus Korupsi Dua periode pemerintahan Presiden Jokowi setidaknya ada bebarapa menteri yang terjerat kasus korupsi.
Ferdinan menilai pengarahan kepada Polisi untuk mendukung dan memenangkan Jokowi-Ma'ruf tidak terjadi di Pasir Wangi saja, tetapi juga di daerah lainnya secara merata. Kejadian semacam ini, kata dia, tidak baik bagi demokrasi Indonesia.
"Jadi memang, ini kalaupun ada oknum-oknum yang mau melaksanakan perintah dari atas ini hanya kesesatan politik yang diakibatkan oleh penguasa," ungkapnya.
Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi ini yakin Polisi sudah paham tugas dan fungsinya masing-masing. Sehingga tidak mungkin berpolitik tanpa dipaksa oleh atasannya.
"Jadi kalau kemudian ada yang berpolitik itu karena disesatkan oleh kekuasaan, maka kekuasaanlah yang bertanggung jawab atas semua kerusakan dalam demokrasi kita ini," ucapnya.
Mantan Kapolsek Pasir Putih, Sulman Ajiz sebelumnya mengaku diperintah untuk mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019. Sulman mengaku diancam akan dimutasi jika pada pilpres 2019, daerah yang ia pimpin Jokowi-Ma'ruf kalah.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hasto menjelaskan, PDIP berani mencalonkan Gibran kala itu lantaran melihat kepemimpinan Presiden Jokowi yang dinilai telah memberikan dampak baik bagi RI.
Baca SelengkapnyaPresiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menyatakan dukungan kepada Cagub-Cawagub Ridwan Kamil dan Suswono untuk Pilkada Jakarta.
Baca SelengkapnyaHasto ungkap hasrat Jokowi yang terus ingin berkuasa meski sudah tak lagi menjadi presiden.
Baca SelengkapnyaKeanggotaan partai politik Jokowi dipertanyakan setelah menyebut presiden boleh kampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu.
Baca SelengkapnyaJokowi sebelumnya disebut Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengirim menteri untuk menjembatani pengambilalihan kursi ketum PDI Perjuangan.
Baca SelengkapnyaLuhut mengungkapkan, bahwa Presiden Jokowi adalah sosok yang sangat mendengarkan pendapat seluruh pihak.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyoroti lokasi saat Presiden Jokowi menyatakan Presiden boleh kampanye dan memihak.
Baca SelengkapnyaGibran mempersilakan permintaan pemakzulan terhadap Presiden Joko Jokowi oleh sejumlah tokoh yang tergabung dalam Petisi 100.
Baca SelengkapnyaEros Djarot menilai sikap Jokowi terkait pencalonan Gibran sebagai cawapres Prabowo melawan hukum.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi buka suara dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan tindak nepotisme.
Baca SelengkapnyaHasto Kristiyanto pun mencontohkan soal data impor beras karena terbukti tahun ini harus impor 6 juta.
Baca Selengkapnya