Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Eks Kapolres Diminta Menangkan Jokowi, PAN Nilai Kenetralan Polri Cuma 'Lips Service'

Eks Kapolres Diminta Menangkan Jokowi, PAN Nilai Kenetralan Polri Cuma 'Lips Service' Mantan Kapolsek Pasir Wangi, Garut AKP Sulman Ajiz. ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi menilai polisi telah merusak fungsi lembaganya menyusul dugaan perintah Kapolres Garut pada eks Kapolsek Pasir Wangi untuk mendukung Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019.

Sebab, kata dia, Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah mengeluarkan surat instruksi agar jajaran Polri bisa bersikap netral di Pilpres 2019.

"Jika hal ini benar, maka polisi telah merusak fungsi lembaganya sendiri. Polisi yang seharusnya sebagai alat negara, berubah menjadi alat politik kekuasaan," kata Viva saat dihubungi merdeka.com, Senin (1/4).

Orang lain juga bertanya?

Menurut dia, jika memang benar terjadi pemaksaan tersebut ada dua opsi kemungkinan. Pertama, surat Kapolri tidak dijalani dengan baik ataupun ada kekuatan di balik Kapolri yang membuat perintah Kapolri tidak berlaku.

"Jika terjadi kondisi seperti ini maka menjadi bahaya besar bagi lembaga kepolisian. Kedua, teleks atau surat instruksi Kapolri itu hanya lips service, sekedar menunjukkan secara formal kepada publik bahwa aparat Kepolisian di Pilpres netral, padahal mendukung paslon tertentu," ungkapnya.

Karena itu, anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi ini meminta Komisi III DPR meminta penjelasan kepada Kapolri atas praktek aparat jajarannya yang masih bertindak tidak netral. Sebab, masih ada instruksi dari atasan, yang tidak sesuai dengan surat instruksi Kapolri.

"Polisi merupakan milik masyarakat yang harus memegang teguh Tribrata dan Catur Prasetya dalam menjalankan tugas-tugas negara," ucapnya.

Selain itu, dia meminta kepolisian menghentikan pemanggilan kepada jajaran pemerintah daerah dan pemerintah desa hingga 17 April mendatang. Sebab, sebagian publik, lanjutnya, menafsirkan sikap aparat kepolisian ini menggunakan hukum untuk menekan, memaksa, dan menjadikan alat dalam mendukung paslon tertentu.

Sebelumnya, mantan Kapolsek Pasir Putih, Sulman Aziz mengaku diperintah untuk mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019. Sulman mengaku diancam akan dimutasi jika pada daerah yang ia pimpin Jokowi-Ma'ruf kalah.

(mdk/gil)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Trimed PDIP soal Netralitas: Kapolri Dulu Ajudan, Sekarang Anak Presiden Jadi Cawapres
VIDEO: Trimed PDIP soal Netralitas: Kapolri Dulu Ajudan, Sekarang Anak Presiden Jadi Cawapres

Trimedya tak ingin ada aparat tidak netral berpihak ke salah satu calon.

Baca Selengkapnya
Tolak Panja Netralitas Polri, Gerindra Sindir Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Dukung Ganjar
Tolak Panja Netralitas Polri, Gerindra Sindir Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Dukung Ganjar

Habiburokhman menyindir perlu adanya Panja Netralitas BIN usai beredar pakta integritas dukungan Pj Bupati Sorong ke Ganjar-Mahfud.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Trimed PDIP soal Netralitas
VIDEO: Trimed PDIP soal Netralitas "Kapolri Dulu Ajudan, Sekarang Anak Presiden Jadi Cawapres"

Anggota DPR Komisi III Trimedya Panjaitan membahas soal netralitas Polri dalam Rapat Dengar Pendapat soal Pemilu, Rabu (15/11).

Baca Selengkapnya
Hasto: Kapolri Harusnya Jawab Begitu Banyak Laporan Kader PDIP yang Diintimidasi
Hasto: Kapolri Harusnya Jawab Begitu Banyak Laporan Kader PDIP yang Diintimidasi

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengomentari pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo soal estafet kepemimpinan.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Meledak Emosi Jokowi Ancam Pecat Pj Kepala Daerah
VIDEO: Meledak Emosi Jokowi Ancam Pecat Pj Kepala Daerah "Miring di Pemilu Saya Ganti!"

Jokowi mengingatkan bahwa tiap gerak-gerik pejabat selalu dipantau publik

Baca Selengkapnya
DPR Ingatkan Polri Harus Tolak Perintah Pasang Baliho Capres-Cawapres: Masyarakat Tahu!
DPR Ingatkan Polri Harus Tolak Perintah Pasang Baliho Capres-Cawapres: Masyarakat Tahu!

Mabes Polri diingatkan kembali soal netralitas saat Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
JK Kritik Netralitas Jokowi di Pilpres 2024, Ini Respons Istana
JK Kritik Netralitas Jokowi di Pilpres 2024, Ini Respons Istana

JK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.

Baca Selengkapnya
PDIP: Pernyataan Jokowi Kontradiktif, Minta ASN hingga Aparat Netral tapi Mau Kampanye untuk Calon Tertentu
PDIP: Pernyataan Jokowi Kontradiktif, Minta ASN hingga Aparat Netral tapi Mau Kampanye untuk Calon Tertentu

Etika Jokowi sebagai presiden dipertanyakan PDI Perjuangan.

Baca Selengkapnya
Komisi III Segera Bentuk Panja Netralitas Polri
Komisi III Segera Bentuk Panja Netralitas Polri

Panja ini akan berfokus pada penegakan tugas kepolisian agar sesuai peraturan perundang-undangan.

Baca Selengkapnya
Rapat dengan Komisi III DPR, Kapolri Ungkap Empat Personel Langgar Netralitas Selama Pilkada
Rapat dengan Komisi III DPR, Kapolri Ungkap Empat Personel Langgar Netralitas Selama Pilkada

Empat polisi itu terdiri dari dua anggota dari Polda Sulawesi Utara dan dua anggota dari Polda Sulawesi Selatan.

Baca Selengkapnya
Gerindra soal Wacana Panja Netralitas Polri: Tidak Masuk Akal
Gerindra soal Wacana Panja Netralitas Polri: Tidak Masuk Akal

Tidak terdapat urgensi, Habiburokhman menyebut pembentukan Panja Netralitas Polri ini tidak masuk akal.

Baca Selengkapnya
Megawati Singgung Aparat Tak Netral, Hasto PDIP: Karena Rasa Sayang Bu Mega ke TNI Polri
Megawati Singgung Aparat Tak Netral, Hasto PDIP: Karena Rasa Sayang Bu Mega ke TNI Polri

“Mengapa Bu Mega menyampaikan hal itu, sebenarnya memang karena rasa sayang terhadap institusi TNI dan Polri," kata Hasto

Baca Selengkapnya