Eks Kapolres Diminta Menangkan Jokowi, PAN Nilai Kenetralan Polri Cuma 'Lips Service'
Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi menilai polisi telah merusak fungsi lembaganya menyusul dugaan perintah Kapolres Garut pada eks Kapolsek Pasir Wangi untuk mendukung Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019.
Sebab, kata dia, Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah mengeluarkan surat instruksi agar jajaran Polri bisa bersikap netral di Pilpres 2019.
"Jika hal ini benar, maka polisi telah merusak fungsi lembaganya sendiri. Polisi yang seharusnya sebagai alat negara, berubah menjadi alat politik kekuasaan," kata Viva saat dihubungi merdeka.com, Senin (1/4).
-
Apa yang diminta Komisi III kepada Polisi? Kebijakan Kapolri ini pun lantas turut mendapat dukungan dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Namun meski begitu, politikus Partai NasDem ini mewanti-wanti para jajaran yang bertugas saat Nataru 2024, agar tetap tegas dalam menegur masyarakat yang membahayakan dalam berkendara.
-
Apa pesan yang diberikan Kapolri? Kapolri memberi arahan agar Theodore bisa mempersiapkan segalanya sebelum berdinas seusai dilantik sebagai perwira. 'Kemarin saya bisa diberikan kesempatan berbincang-bincang sama Bapak Kapolri. Di situ Bapak Kapolri menitipkan pesan ke saya terutama untuk bagaimana kelanjutan pada saat dinas dan bekal apa saja yang perlu saya persiapkan,' kata Theodore.
-
Siapa yang mendapatkan pesan dari Kapolri? Peraih Adhi Makayasa Akpol 2024 diberi pesan oleh Kapolri. Begini isinya.
-
Bagaimana cara Komisi III agar polisi bisa tegas? “Dua sikap yang penting bagi jajaran di lapangan; tegas dan humanis. Berikan pelayanan yang maksimal untuk masyarakat dan tegas dalam menegur yang menyalahi aturan,“ demikian Sahroni.
-
Siapa yang diminta Komisi III agar tegas? Namun meski begitu, politikus Partai NasDem ini mewanti-wanti para jajaran yang bertugas saat Nataru 2024, agar tetap tegas dalam menegur masyarakat yang membahayakan dalam berkendara.
-
Mengapa Komisi III meminta polisi tetap tegas? “Saya kira kebijakan Pak Kapolri ini bagus, ya. Sementara, tilang manual ditiadakan dulu saat Nataru 2024. Jadi jajaran di bawah bisa fokus pastikan keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran masyarakat dengan pendekatan-pendekatan yang humanis. Tapi meski begitu, kalau ada masyarakat yang membahayakan dalam berkendara, tetap wajib ditegur keras,“ ujar Sahroni dalam keterangannya hari ini (13/12).
Menurut dia, jika memang benar terjadi pemaksaan tersebut ada dua opsi kemungkinan. Pertama, surat Kapolri tidak dijalani dengan baik ataupun ada kekuatan di balik Kapolri yang membuat perintah Kapolri tidak berlaku.
"Jika terjadi kondisi seperti ini maka menjadi bahaya besar bagi lembaga kepolisian. Kedua, teleks atau surat instruksi Kapolri itu hanya lips service, sekedar menunjukkan secara formal kepada publik bahwa aparat Kepolisian di Pilpres netral, padahal mendukung paslon tertentu," ungkapnya.
Karena itu, anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi ini meminta Komisi III DPR meminta penjelasan kepada Kapolri atas praktek aparat jajarannya yang masih bertindak tidak netral. Sebab, masih ada instruksi dari atasan, yang tidak sesuai dengan surat instruksi Kapolri.
"Polisi merupakan milik masyarakat yang harus memegang teguh Tribrata dan Catur Prasetya dalam menjalankan tugas-tugas negara," ucapnya.
Selain itu, dia meminta kepolisian menghentikan pemanggilan kepada jajaran pemerintah daerah dan pemerintah desa hingga 17 April mendatang. Sebab, sebagian publik, lanjutnya, menafsirkan sikap aparat kepolisian ini menggunakan hukum untuk menekan, memaksa, dan menjadikan alat dalam mendukung paslon tertentu.
Sebelumnya, mantan Kapolsek Pasir Putih, Sulman Aziz mengaku diperintah untuk mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019. Sulman mengaku diancam akan dimutasi jika pada daerah yang ia pimpin Jokowi-Ma'ruf kalah.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Trimedya tak ingin ada aparat tidak netral berpihak ke salah satu calon.
Baca SelengkapnyaHabiburokhman menyindir perlu adanya Panja Netralitas BIN usai beredar pakta integritas dukungan Pj Bupati Sorong ke Ganjar-Mahfud.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR Komisi III Trimedya Panjaitan membahas soal netralitas Polri dalam Rapat Dengar Pendapat soal Pemilu, Rabu (15/11).
Baca SelengkapnyaSekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengomentari pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo soal estafet kepemimpinan.
Baca SelengkapnyaJokowi mengingatkan bahwa tiap gerak-gerik pejabat selalu dipantau publik
Baca SelengkapnyaMabes Polri diingatkan kembali soal netralitas saat Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaJK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.
Baca SelengkapnyaEtika Jokowi sebagai presiden dipertanyakan PDI Perjuangan.
Baca SelengkapnyaPanja ini akan berfokus pada penegakan tugas kepolisian agar sesuai peraturan perundang-undangan.
Baca SelengkapnyaEmpat polisi itu terdiri dari dua anggota dari Polda Sulawesi Utara dan dua anggota dari Polda Sulawesi Selatan.
Baca SelengkapnyaTidak terdapat urgensi, Habiburokhman menyebut pembentukan Panja Netralitas Polri ini tidak masuk akal.
Baca Selengkapnya“Mengapa Bu Mega menyampaikan hal itu, sebenarnya memang karena rasa sayang terhadap institusi TNI dan Polri," kata Hasto
Baca Selengkapnya